KUPANG,SELATANINDONESIA.COM – Laju pertumbuhan jumlah kasus Covid-19 di seluruh NTT dilaporkan kian meningkat. Bahkan dikhawtirkan, ledakan kasus yang terjadi di Jawa dan Bali beberapa hari terakhir bakal masuk ke NTT jika berbagai kebijakan dan langah strategis tidak segera diambil.
Ketua DPD I Golkar NTT, Emanuel Melkiades Laka Lena menginstruksikan kepada seluruh anggota Fraksi Partai Golkar baik Provinsi maupun Kabupaten dan Kota se NTT, para kader dan simpatisan Golkar agar mulai mendorong pemerintah melakukan PPKM Darurat seperti saat ini dilakukan di Jawa dan Bali.
“Seluruh Fraksi Golkar agar menjadi pelopor penerpan protokol kesehatan untuk mencegah dan mengantisipasi penyebaran Covid-19. Bila perlu menggandeng aparat TNI dan Polri serta Sat Pol PP untuk menegakkan disiplin terhadap protokol kesehatan termasuk melarang terjadi kerumunan serta lakukan operasi di pasar terkait penerapan prokes,” sebut Melki Laka Lena ketika memimpin Rapat Pleno Diperluas DPD I Golkar NTT secara virtual, Minggu ( 4/7/2021). Rapat tersebut selain dihadiri seluruh Pengurus Pleno DPD I Golkar NTT, juga dihadiri seluruh aggota Fraksi Partai Golkar DPRD Provinsi NTT serta seluruh Ketua DPD II Golkar Kabupaten dan Kota dan anggota Fraksi Partai Golkar se NTT.
Wakil Ketua Komisi IX DPR RI ini mengatakan, sejumlah daerah di NTT mengalami kenaikan kasus yang sangat signifikan seperti Ende, Flotim, Lembata dan Kota Kupang sehingga harus menjadi kebijakan politik dari Partai Golkar untuk menyelamatan warga NTT dari Covid-19. “Kita harus segera menangani dari sektor hulu, aktifitas kerumunan orang harus dihentikan. Bila perlu Golkar mendorong Pemda untuk segera mengeluarkan semacam Perbup yang tegas untuk membatasi aktifitas masyarakat,” sebutnya.
Melki Laka Lena mengatakan, saat ini di Jakarta, sudah sampai pada tahapan para medis mulai memilih siapa yang harus diselamatkan dan siapa yang harus meninggal. “Kalau di NTT ini tidak segera diatanagi serius maka situasi hari ini di Jakarta dan Jawa pada umumnya tinggal menungu waktu saja akan berpindah ke NTT. Ini segere dilakukan, tidak pake tunggu lagi karena waktu kita terbatas. Hari ini saja ada 63 orang meninggal di RS Sardjito Yogjakarta hanya karena ketiadaan oksigen. Hal-hal semacam ini yang harus diantisipasi,” ujar Melki Laka Lena.
Tidak hanya itu, Melki Laka Lena juga meminta Ketua Fraksi Partai Golkar DPRD NTT, Hugo Rehi Kalembu untuk menginterprestasikan dengan benar dan saksama terhadap aturan yang ada saat ini teramsuk yang terbaru adalah Permendagri. “Kita baca dengan cermat, dan diterapkan dengan benar di lapangan. Ini tanggungjawab sebagai Kader Golkar untuk membantu Pemprov NTT, dan seluruh Pemda Kabupaten dan Kota se NTT untuk bisa keluar dari kemelut Covid-19. Bahkan kader Golkar harus terlibat langsung mulai pencegahan hinggga pengobatan dan pemulihan,” ujar Melki.
Ketua Fraksi Partai Golkar DPRD NTT, Hugo Rehi Kalembu mengatakan, tentang anggaran untuk penanganan Covid-19 di NTT yang semakin eskalatif saat ini, salah satu opsi penanganan adalah menggunakan dana Silpa. “Untuk penanganan Covid-19 dan pemberdayaan ekonomi masyarakat kita bisa gunakan dana Silpa, tetapi harus menunggu perubahan anggaran,” katanya.
Wakul Ketua DPRD NTT yang juga Sekretaris DPD I Golkar NTT, Dr. Inche Sayuna mengatakan, sudah dua kali Pemprov NTT melakukan refocusing anggaran untuk penanganan Covid-19. “Pertama sebesar Rp 800 miliar, dan pilihan saat ini adalah dana Silpa tetapi baru bisa dilakukan saat perubahan anggaran 2021. Pemerintah sudah bersurat ke pimpinan DPRD NTT untuk menggunakan anggaran sebelum perubahan. Dan, kita di DPRD akan segera membahasnya,” sebut Inche Sayuna.
Inche juga mengatakan, sesuai surat pemerintah kepada pimpinan DPRD tentang permohonan penggunaaan anggaran mendahului perubahan yaitu berjumlah Rp 286 Miliar, dan dari angka tersebut, sejumlah Rp 250 Miliar lebih akan digunakan untuk beberapa kebutuhan, salah satunya adalah untuk penanganan Covid 19. “Kita di DPRD akan melakukan Refocusing yang ketat dan tepat karena pada tahap satu ada temuan penyimpangan oleh BPK,” tegas Inche.
Anggota Fraksi lainnya, Yohanes Derosari mengatakan, saat ini kemampuan APBD NTT sangat sulit sehingga alternatif yang bisa dilakukan adalah memanfaatkan dana Silpa. Selain itu, penjadwalan ulang program dari setiap organisasi perangkat daerah (OPD), karena banyak yang sudah membelanjakan anggarannya.***Laurens Leba Tukan
