KUPANG,SELATANINDONESIA.COM – Komisi V DPRD Provinsi NTT meminta seluruh warga Nusa Tenggara Timur (NTT) agar menjadikan informasi resmi dari Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) sebagai rujukan dalam penanganan kewaspadaan bencana.
“Kami minta aparat penegak hukum bertindak tegas kepada para pihak yang menyebarkan informasi tidak sesuai fakta sesungguhnya atau menyebar hoax yang dapat menimbulkan simpang siur informasi dan kepanikan publik,” sebut Ketua Komisi V DPRD Provinsi NTT, Yunus Takandewa ketika memimpin Rapat Komisi V dengan para mitra di Ruang Rapat Kelimutu DPRD NTT, Rabu (7/4/2021).
Para mitra Komisi V yang hadir dalam rapat tersebut diantaranya Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), Dinas Sosial, Bapelitbangda, Badan SAR, Kabag Anggaran pada Badan Keuangan Daerah, dan BMKG. Rapat tersebut menyikapi Tanggap Darurat Bencana Tropical Siklon Seroja.
Yunus didampingi Wakil Ketua Komisi V DPRD NTT, H. Ir Mohammad Ansor dan dihadiri sejumlah anggota Komisi V diantaranya, Ana Waha Kolin, dr. Christian Widodo, Jan Windi, serta Gonzales.
Ia memberikan apresiasi terhadap sistem peringatan dini BMKG sebagai acuan valid akan timbulnya cuaca ekstrim dan meminta pemerintah dan semua pihak agar tetap menjadikan informasi resmi BMKG dalam penanganan kewaspadaan bencana.
“Kami mengapresiasi langkah cepat Badan SAR dalam hal pencarian dan penyelamatan korban dan menyarankan Badan SAR terus melakukan upaya penyelamatan korban yang saat ini masih hilang maupun yang masih tertimbun material banjir dan longsor,” sebut Yunus.
Selain itu, ia meminta BPBD agar mengaktifkan posko Provinsi dan Kabupaten/Kota sebagai pusat pangkalan data, koordinasi dan penangangan bencana dengan berkoordinasi dengan posko dan dapur umum swadaya.
“Kami juga meminta Dinas Sosial Provinsi NTT bersama mitra strategis menangani korban terdampak yang kini masih dalam penampungan darurat dengan memperkuat pasokan kebutuhan posko dan dapur umum untuk melayani kebutuhan dasar pengungsi,” ujarnya.
Yunus juga mendesak Pemerintah Provinsi NTT agar segera menetapkan status Provinsi NTT sebagai darurat bencana untuk memudahkan koordinasi dan kerja sama Pemerintah Pusat dan lintas kementrian.
“Belajar dari bencana tropical siklon seroja maka sistim mitigasi bencana dan desiminasi informasi penting untuk diperkuat agar mencegah dampak yang lebih parah. Dan, Pemerintah segera menyiapkan skema dana tanggap darurat bencana melalui dana Biaya Tak Terduga (BTT) dengan menyesuaikan kebutuhan penangan Covid-19,” tegas Yunus.
Wakil Ketua Komisi V DPRD NTT, H. Ir. Mohammad Ansor mengatakan, Pemerintah segera melakukan koordinasi cepat dan langkah tanggap darurat terhadap fasilitas kesehatan dan pendidikan yang kini terdampak langsung mengingat kebutuhannya sangat urgen dan mendesak.
“Komisi V DPRD NTT meminta BPBD NTT berkoordinasi dengan PLN NTT dan Pertamina. Dimohon agar PLN dapat secepatkn memulihkan kondisi listrik yang padam agar aktifitas masyarakat dan perekonomian bisa normal kembali. Demikian halnya juga dengan Pertamina agar menjaga pasokan BBM agar tidak terjadi antrian yang panjang di semua SPBU,” sebut Ansor.
Sekretaris Fraksi Partai Golkar DPRD NTT ini meminta Kepada Dinas Sosial Provinsi NTT berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan agar dilakukan pemeriksaan kesehatan di titik-titik penampungan pengungsi untuk mencegah dan mengobati jika ada yang sakit.***Laurens Leba Tukan
