Bupati Iskandar Lakamau dan Wakilnya Rocky Winarno menjanjikan perlindungan sosial dari desa hingga buruh pelabuhan. Alor ikut bersaing dalam Paritrana Award 2025, dengan satu harapan: perhatian untuk para pekerja kecil yang sering dilupakan.
KUPANG,SELATANINDONESIA.COM — Di tengah deru AC Hotel Harper yang dingin dan formalitas agenda birokrasi, suara Bupati Alor Iskandar Lakamau terdengar tegas. “Kami datang membawa tekad, bukan hanya data,” ujarnya, Selasa (24/6/2025), dalam sesi wawancara seleksi Paritrana Award tingkat Provinsi Nusa Tenggara Timur.
Bersama puluhan kepala daerah lain, Bupati Iskandar mempresentasikan capaian dan inovasi Alor dalam melindungi para pekerja melalui jaminan sosial ketenagakerjaan. Ajang ini bukan lomba biasa. Paritrana Award adalah penghargaan dari pemerintah pusat, yang diserahkan langsung oleh Presiden RI di Istana Negara, untuk daerah-daerah yang dinilai peduli pada nasib pekerja informal yang selama ini kerap tercecer dari sistem perlindungan negara.
“Dari 66 ribu lebih pekerja, baru sekitar 15 ribu yang kami lindungi melalui BPJS Ketenagakerjaan. Ini belum cukup, tapi kami tidak diam,” kata Iskandar. Ia merinci, hingga Mei 2025, sebanyak 15.289 pekerja atau 23,05 persen sudah tercatat sebagai peserta jaminan sosial. Sisanya sekitar 51 ribu pekerja, menjadi PR besar.
Tapi ada satu program yang menyedot perhatian tim penilai: “Satu Desa, Seratus Pekerja Rentan.” Skema ini memungkinkan dana desa dipakai untuk membayar iuran jaminan sosial bagi kelompok miskin ekstrem yang bekerja serabutan seperti nelayan kecil, buruh angkut, pengrajin tenun, petani ladang kering. “Kalau pemerintah tak turun tangan, siapa lagi?” tanya Iskandar.
Program ini telah menjangkau lebih dari 100 desa di Alor. Menurut Kepala Dinas Tenaga Kerja setempat, program ini lahir dari kekhawatiran akan meningkatnya risiko kerja di sektor informal yang tak terlindungi.
“Kadang mereka sakit, kecelakaan kerja, bahkan meninggal dunia tanpa ada jaminan,” ujarnya. “Kami tidak mau itu jadi hal biasa.”
Tim juri dari BPJS Ketenagakerjaan dan pemerintah provinsi memberi catatan positif pada pendekatan kolaboratif ini, terutama karena menggunakan instrumen keuangan desa sebagai alat pemerataan jaminan sosial.
Jika terpilih, Alor akan mewakili NTT di tingkat nasional dan bersaing dengan kota-kabupaten lain se-Indonesia. Di akhir sesi, Bupati Iskandar hanya mengangkat tangan dan berkata lirih, “Semoga dari ujung timur ini, suara pekerja kecil bisa sampai ke Istana.”*/TimIskandarRocky/Laurens Leba Tukan
