KUPANG,SELATANINDONESIA.COM – Lampu-lampu di ruang sidang utama DPRD Provinsi NTT belum juga padam meski malam merambat. Di bawah sorotan cahaya, Wakil Gubernur JohNI Asadoma duduk menyimak satu per satu butir laporan Panitia Kerja yang dibacakan dalam Rapat Paripurna ke-32 Masa Persidangan III Tahun 2024–2025. Di hadapannya, lembar-lembar visi pembangunan lima tahun ke depan tengah dipertaruhkan.
Sidang paripurna yang digelar Rabu (18/6/2025) malam itu membahas salah satu dokumen paling penting dalam siklus pembangunan daerah: Rancangan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi NTT Tahun 2025–2029. Dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD Kristien Samiyati Pati dan didampingi Ketua DPRD Emelia J. Nomleni, rapat ini dihadiri oleh 45 dari 65 anggota dewan, Sekretaris Daerah Kosmas D. Lana, serta para pimpinan perangkat daerah lingkup Pemerintah Provinsi.
Panitia Kerja yang sebelumnya bekerja sama dengan kelompok pakar DPRD telah menuntaskan pembahasan menyeluruh. Hasilnya adalah serangkaian rekomendasi yang bukan sekadar daftar teknokratis, tetapi potret masa depan Nusa Tenggara Timur: Maju, Sehat, Cerdas, Sejahtera, dan Berkelanjutan.
Sejumlah misi utama yang menjadi tulang punggung perencanaan:
- Infrastruktur dan daya saing ekonomi berbasis potensi lokal.
- Pelayanan kesehatan dan jaminan sosial yang inklusif dan terjangkau.
- Pendidikan yang berkualitas, merata, dan partisipatif.
- Kesejahteraan sosial dan kehidupan madani yang adil.
- Pembangunan berkelanjutan yang menjunjung HAM dan pengelolaan SDA-SDM secara bijak.
Tak kalah penting, laporan Panitia Kerja juga menyentuh isu-isu strategis lintas sektor: mulai dari integrasi program perangkat daerah dengan pagu indikatif dan indikator kinerja utama (IKU), hingga proyeksi fiskal lima tahun ke depan. Isu GEDSI (Gender, Disabilitas, dan Inklusi Sosial) serta kebencanaan pun turut masuk dalam kerangka indikator lintas sektor atau cross-cutting issues.
Tak hanya berhenti pada norma dan angka, RPJMD ini ditantang untuk menjawab realitas sosial dan geografis NTT yang kompleks. “Semua ini bukan hanya soal target, tapi juga keberpihakan,” ujar salah satu anggota dewan usai sidang, menekankan pentingnya pembangunan yang menjangkau masyarakat paling terpinggirkan.
Wakil Gubernur Asadoma, dalam keterangannya, menyampaikan apresiasi terhadap kerja DPRD dan semua pihak yang terlibat. Ia menekankan pentingnya menjadikan dokumen ini sebagai panduan utama dalam kerja-kerja pemerintahan mendatang. “RPJMD ini harus hidup, bukan hanya sebagai tumpukan kertas,” kata mantan jenderal polisi itu singkat.
Kini, setelah tahap pembahasan dan penyusunan usai, RPJMD tinggal menanti pengesahan akhir. Tapi pertanyaan terbesar tetap menggantung: mampukah arah baru yang ditetapkan malam itu benar-benar membawa perubahan nyata bagi warga NTT hingga ke desa-desa paling ujung?.*/Baldus/Laurens Leba Tukan
