Polres Sumba Tengah segera dibangun setelah bertahun-tahun warga menggantungkan harapan keamanan pada wilayah tetangga. Bupati Paulus S. K. Limu siap bergerak cepat.
WAIBAKUL,SELATANINDONESIA.COM – Sejak resmi berdiri sebagai kabupaten pada 2007, Sumba Tengah seperti kabupaten tanpa garda. Tak ada markas kepolisian sendiri. Untuk laporan kriminal, konflik lahan, hingga bentrok antarkelompok, warga kerap harus menempuh puluhan kilometer menuju Polres Sumba Barat di Waikabubak. Sementara potensi konflik dan kriminalitas terus hidup di balik sabana yang tenang.
Kini, harapan itu mulai menemukan bentuk. Rabu (11/6/2025), Bupati Sumba Tengah, Drs. Paulus S. K. Limu, menerima kunjungan Kapolres Sumba Barat, AKBP Hendra Dorizen. Agenda mereka konkret: percepatan pembangunan Polres Sumba Tengah, institusi yang akan menjadi penopang keamanan di wilayah yang selama ini luput dari prioritas infrastruktur kepolisian.
“Ini bukan hanya soal kantor polisi. Ini soal keadilan pelayanan publik,” kata Bupati Paulus usai pertemuan. Ia menyebut sudah terlalu lama masyarakat Sumba Tengah harus menunggu penanganan kasus berjam-jam, bahkan berhari-hari, hanya karena urusan geografis. “Kami butuh kehadiran negara di sini, bukan sekadar pengamanan insidental,” ujarnya.
Dalam pertemuan itu, Kapolres Hendra menyampaikan permintaan fasilitas sementara: gedung pemerintah yang bisa difungsikan sebagai kantor sementara Polres, serta rumah dinas untuk Kapolres dan Wakapolres. Ia juga melaporkan bahwa lahan untuk pembangunan markas definitif telah tersedia, tinggal menunggu proses balik nama dari Pemkab ke institusi Polri.
“Ini akan dibahas dalam rapat bersama Kementerian PANRB. Kami butuh sinergi dari pemerintah daerah agar pembangunan ini segera dimulai,” ujar Hendra.
Pemerintah Kabupaten Sumba Tengah menyatakan siap. Bupati Paulus menugaskan jajaran teknis untuk menuntaskan proses administrasi sertifikat lahan. Ia juga membuka opsi penggunaan salah satu gedung milik pemerintah sebagai kantor sementara. “Kami tidak ingin menunda lebih lama. Ini soal prioritas pelayanan dan stabilitas daerah,” katanya.
Ruang Kosong yang Terlalu Lama
Di tengah geliat pembangunan jalan, irigasi, dan pertanian, keamanan kerap menjadi soal tersendiri di Sumba Tengah. Laporan konflik antarkelompok warga, sengketa lahan, hingga pencurian ternak bukan hal langka. Namun, keterbatasan aparat dan ketiadaan komando lokal membuat penanganannya tak selalu cepat.
“Kadang laporan kami tidak langsung direspons karena aparat harus datang dari luar kabupaten,” ujar Yulianus Rato, tokoh masyarakat di Kecamatan Katikutana. Ia menyambut baik rencana pendirian Polres. “Setidaknya nanti ada yang jaga malam di halaman rumah hukum kami sendiri.”
Menurut data Pemkab, sepanjang tiga tahun terakhir, tercatat puluhan kasus kriminal dan konflik horisontal yang membutuhkan penanganan cepat, namun sering kali terlambat karena keterbatasan sumber daya.
Pembangunan Polres Sumba Tengah bukan semata proyek fisik. Ia adalah penanda kehadiran negara dalam makna yang lebih dalam perlindungan warga, pemulihan kepercayaan publik, dan percepatan pelayanan di kabupaten yang sedang bertumbuh.
“Sumba Tengah sudah waktunya punya Polres sendiri. Kami tidak akan biarkan rakyat menunggu lebih lama,” kata Bupati Paulus, menutup pertemuan itu dengan sikap tegas.
Kini, bola berada di tangan pusat. Tapi dari Sumba Tengah, sinyal sudah jelas, mereka siap.*/ProkopimSTeng/Laurens Leba Tukan
