Fraksi Golkar DPRD NTT Mendesak Gubernur Melki Laka Lena Segera Menindaklanjuti Temuan BPK dalam LHP APBD 2024
KUPANG,SELATANINDONESIA.COM – Nada tegas mengalir dari podium rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), Rabu (5/6/2025). Di hadapan Gubernur Emanuel Melkiades Laka Lena dan jajaran Pemerintah Provinsi NTT, Fraksi Partai Golkar menyampaikan pemandangan umum yang tak sekadar bernada pujian. Ada juga peringatan keras, jangan anggap enteng temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI dalam Laporan Hasil Pemeriksaan atas pelaksanaan APBD 2024.
“Pemerintah harus segera menindaklanjuti seluruh temuan BPK dalam waktu 60 hari. Kami minta laporan hasil tindak lanjut itu juga disampaikan kepada DPRD,” ujar juru bicara Fraksi Golkar, Simprosa Rianasari Gandut.
Dalam catatan BPK, sebagaimana disitir Fraksi Golkar, masih terdapat kelemahan pengendalian intern dan ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan. Kelemahan itu, kata Simprosa, mencerminkan belum optimalnya fungsi manajerial di level pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD). Sementara itu, ketidakpatuhan terhadap hukum, seperti kelebihan pembayaran tunjangan, honor, dan biaya perjalanan, berpotensi mencoreng opini audit di tahun-tahun mendatang.
Peringatan itu datang di tengah capaian membanggakan, opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) ke-10 secara berturut-turut dari BPK RI. Namun, Fraksi Golkar menilai, predikat itu bukan jaminan bebas masalah. “WTP adalah standar minimum akuntabilitas, tapi tidak otomatis menandakan semua praktik berjalan bersih dan efisien,” kata Simprosa Gandut.
Selain menyoroti temuan BPK, Fraksi Golkar juga menyinggung kondisi fiskal daerah yang masih terbebani oleh pembayaran cicilan pokok dan bunga pinjaman dari PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI). Belanja daerah pun tergerek turun karena pencairan dana cadangan untuk Pilkada 2024. Meski begitu, fraksi ini memberi catatan positif terhadap indikator ekonomi makro bahwa terjadi pertumbuhan ekonomi meningkat, kemiskinan dan pengangguran menurun, serta inflasi terkendali.
Namun, dua persoalan sosial tetap menjadi ganjalan serius yaitu stunting dan rendahnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Untuk stunting, Fraksi Golkar mendorong sinkronisasi data dengan Kementerian Kesehatan melalui Survei Status Gizi Indonesia (SSGI), demi efektivitas program penanggulangan. Sedangkan untuk IPM, fraksi mendorong kolaborasi aktif pemerintah daerah dengan Badan Pusat Statistik di semua tingkatan.
Dalam urusan ekonomi mikro, Fraksi Golkar juga menaruh perhatian pada maraknya praktik koperasi harian dan mingguan yang dinilai “mencekik leher” rakyat kecil. “Praktik bunga tinggi dan sistem angsuran harian harus dibatasi. Kami ingin penjelasan Gubernur soal progres pembentukan Koperasi Merah Putih sebagai solusi dari pemerintah pusat,” ujar Simprosa.
Tak hanya itu, fraksi berlambang pohon beringin ini juga menggarisbawahi pentingnya optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan membenahi struktur belanja yang dianggap kurang efisien.
Pemandangan umum ini menegaskan satu hal, Fraksi Golkar ingin mengawal pemerintahan Melki Laka Lena tidak hanya dalam sorak dukungan, tapi juga dalam pengawasan kritis. Sebuah sinyal bahwa kerja sama politik tak berarti mengendorkan fungsi kontrol legislatif.*/ab/laurens leba tukan
