Wakil Gubernur NTT Johni Asadoma memulai kunjungan kerja perdananya dengan memanen rumput laut bersama rakyat pesisir. Sebuah pesan simbolik tentang arah pembangunan baru dari pinggiran.
KUPANG,SELATANINDONESIA.COM – Pagi itu, Jumat (16/5/2025), angin laut menggoyang tali-tali rumput laut yang membentang di pesisir Kecamatan Sulamu, Kabupaten Kupang. Di tengah aroma asin laut dan terik matahari yang belum terlalu menyengat, seorang pria berbadan tegap melangkah menyusuri pasir, menyapa satu per satu petani yang tengah memanen hasil budidaya mereka. Ia bukan siapa-siapa bagi Sulamu beberapa tahun lalu. Tapi hari ini, ia datang sebagai orang nomor dua di Provinsi Nusa Tenggara Timur, Wakil Gubernur Johni Asadoma.
Ia tiba menggunakan kapal milik Balai Kawasan Konservasi Perairan Nasional dari Pelabuhan Tenau Kupang. Begitu menjejakkan kaki di dermaga tua Sulamu, Wagub Johni langsung berjalan kaki ke lokasi tambak, ditemani sejumlah pejabat provinsi. Ada Sulastri Rasyid, Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan NTT; Sony Libing, Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan; serta Alexon Lumba dari Badan Pengelola Aset Daerah.
Kunjungan kerja ini adalah yang kesekialn kali sejak ia resmi dilantik sebagai wakil gubernur. Tapi Sulamu bukan sekadar pilihan logistik. Ada pesan simbolik yang ingin ia tunjukkan bahwa pembangunan harus dimulai dari pinggiran, dari mereka yang paling dekat dengan laut dan paling jauh dari pusat kebijakan.
“Kalau ada yang menghambat petani, sampaikan langsung. Peraturan bisa kita revisi. Tidak boleh lagi rakyat kita dikorbankan oleh regulasi,” ujar Wagub Johni saat berdialog dengan petani.
Petani rumput laut, Haji Mahmud dan Haji Arman, dari kelompok tani Samudera Jaya, mengangguk pelan. Mereka tahu betul kerasnya hidup sebagai pembudidaya di garis depan. “Minimal 45 hari sekali kami panen,” kata Mahmud. “Dengan 50 tali, kami bisa dapat 3 sampai 4 juta sekali panen. Tapi harga tergantung pasar. Rumput laut basah dihargai Rp2.500 per kilogram, yang kering bisa Rp20.000 sampai Rp25.000.”
Dulu, mereka hanya bisa pasrah pada harga yang ditentukan tengkulak dan ketentuan yang kaku dari Pergub NTT Nomor 29. Tapi kini, pasal 34 yang mengatur harga jual rumput laut itu sudah dicabut. Pemerintah daerah menyebutnya sebagai bagian dari komitmen menghapus monopoli dan membuka ruang bagi kesejahteraan petani.
“Kita tidak boleh memaksa mereka tunduk pada sistem yang tidak berpihak. Sekarang saatnya kita dukung mereka bangkit,” ujar Wagub Johni. “Saya juga ingin anak-anak Sulamu wajib sekolah. Kalau bisa, ambil jurusan perikanan. Kita bangun industri rumput laut dari sini.”
Di Sulamu, pekerjaan rumput laut bukan hanya milik kaum lelaki. Kaum ibu dan anak-anak pun turut membantu, mulai dari penjemuran hingga pengemasan. Wakil Bupati Kupang, Arum Titu Eki, menyebut ini sebagai bukti kekuatan ekonomi keluarga di wilayah pesisir.
“Saya bangga! Warga Sulamu membuktikan bahwa laut bukan batas, tapi harapan,” ujar Wabup Arum. “Dulu kita terpinggirkan, sekarang kita jadi pusat perhatian. Tapi syaratnya satu, anak-anak wajib sekolah. Karena pendidikan adalah investasi terbaik.”
Dari kejauhan, tumpukan rumput laut yang dijemur di tikar plastik menguarkan aroma asin yang khas. Tapi di balik itu, ada aroma optimisme yang mulai menguar di Sulamu. Optimisme bahwa pembangunan tidak harus dimulai dari kota. Bahwa laut bukan pemisah, tapi pemersatu.
Bagi Johni Asadoma, mantan jenderal yang pernah menjabat Kadiv Hubinter Polri, perjalanan ini lebih dari sekadar kunjungan kerja. Ini adalah deklarasi diam bahwa ia tak ingin sekadar menjadi pejabat seremonial. Ia ingin turun ke lumpur, menyentuh tanah, mencium garam, dan merasakan sendiri denyut pembangunan dari desa yang selama ini diam.
Di Sulamu, Wagub Johni memanen rumput laut. Tapi yang sedang ia tanam mungkin jauh lebih besar yaitu harapan.*/fifi/laurens leba tukan
