
Gubernur Melki Laka Lena Umumkan Direksi Baru Bank NTT, Semua Profesional Perbankan
KUPANG,SELATANINDONESIA.COM – Di tengah sorotan publik terhadap profesionalisme lembaga keuangan milik daerah, Gubernur Nusa Tenggara Timur, Melki Laka Lena, membuat langkah tak biasa. Ia menegaskan, Bank NTT harus bebas dari bayang-bayang politik dan birokrasi. Rabu, 14 Mei 2025, di Aula Fernandes, ia memimpin langsung Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS LB) Bank NTT yang menghasilkan formasi baru jajaran direksi dan komisaris.
“Tak ada politisi. Tak ada bekas birokrat. Yang kami tunjuk hari ini adalah ekonom tulen, orang-orang yang mengerti denyut industri keuangan dan punya rekam jejak di dunia perbankan,” ujar Melki tegas dalam konferensi pers sesudah rapat.
Dua nama disepakati sebagai calon Direktur Utama yaitu Yohanis Landu Praing alias Umbu Praing, dan Charlie Paulus. Keduanya akan segera mengikuti uji kelayakan dan kepatutan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebelum satu nama dipilih untuk memimpin Bank NTT.
Posisi Komisaris Utama diberikan kepada Stefanus Donny Heatubun, mantan Kepala Perwakilan Bank Indonesia di NTT yang dikenal sebagai teknokrat moneter dengan pendekatan pembangunan inklusif. Sementara posisi Komisaris Independen kini diperluas dari dua menjadi empat. Di dalamnya terdapat nama-nama profesional seperti Frans Gana, Eko Setiabudi, Josef Jiwadeole, dan satu kandidat dari Bank Jatim.
Di jajaran direksi, wajah-wajah baru yang dibawa Gubernur Melki menunjukkan kesinambungan dengan semangat profesionalisme: Aloysius Geong dipercaya sebagai Direktur Kredit, Siti Aksa di posisi Direktur Dana, Rahmat Saleh menangani Operasional dan SDM, Heru dari Bank Artha Graha sebagai Direktur Treasury dan Keuangan, serta Sony Pellokila memegang kendali Direktur IT.
Gubernur Melki tak sekadar menyusun ulang jajaran atas. Ia memotong siklus klasik BUMD yang selama ini kerap dijadikan “bancakan” politik lokal. “Kami ingin Bank NTT menjadi contoh bank daerah modern. Profesional, akuntabel, dan pro rakyat,” ucapnya.
Keputusan Gubernur Melki dan para pemegang saham yang adalah Bupati dan Walikota se NTT ini disebut sebagai langkah berani dan terukur. Di tengah tahun politik, saat banyak kepala daerah cenderung menyisipkan loyalis atau “orang titipan” dalam tubuh BUMD, Gubernur Melki justru mengambil risiko: memutihkan struktur Bank NTT dari jejak politik dan birokrasi.
“Setelah disetujui OJK dan dilantik, seluruh pemegang saham akan duduk bersama dengan para direksi dan komisaris untuk membahas arah bisnis ke depan. Kita ingin Bank NTT tumbuh sehat dan punya arah jangka panjang,” tutupnya.
Langkah ini membuka harapan baru bahwa Bank NTT tak lagi sekadar pelengkap APBD atau alat kekuasaan lokal. Tapi betul-betul menjadi bank milik rakyat NTT yang dikelola oleh tangan profesional dan dipandu oleh etika korporasi.*/laurens leba tukan