BALI,SELATANINDONESIA.COM — Matahari baru saja naik di ufuk timur saat Gubernur Nusa Tenggara Timur, Melki Laka Lena, melangkah masuk ke ruang Entry Meeting Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun 2024. Pertemuan yang berlangsung di lingkungan Direktorat Jenderal Pemeriksaan Keuangan Negara VI Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI di Bali, Selasa (15/4/2025) itu, menjadi awal dari proses audit yang krusial, menakar transparansi dan akuntabilitas keuangan daerah.
Entry meeting bukanlah pertemuan biasa. Di balik presentasi dan evaluasi dokumen keuangan, tersembunyi sebuah target penting yang terus diburu oleh pemerintah daerah YAITU opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI. Melki Laka Lena tahu betul artinya. Ia tak datang hanya membawa dokumen, tetapi juga harapan, bahwa integritas pengelolaan keuangan bisa menjadi fondasi pembangunan NTT yang lebih baik.
“Untuk LKPD Provinsi NTT Tahun Anggaran 2024, kami telah menyerahkannya kepada BPK Perwakilan NTT pada 25 Maret lalu, Harapan kami, NTT kembali meraih opini WTP,” ujar Gubernur Melki.
Di forum yang dihadiri perwakilan kementerian/lembaga dan pejabat keuangan daerah se-Indonesia itu, Melki menekankan pentingnya entry meeting sebagai ruang evaluasi menyeluruh. Tak sekadar audit formal, tetapi penilaian menyeluruh terhadap sistem pengendalian internal, kepatuhan terhadap regulasi, serta efektivitas pemanfaatan anggaran untuk kepentingan masyarakat.
BPK pun menetapkan sorotan pemeriksaan tahun ini dari efektivitas pengelolaan belanja daerah, pengendalian atas potensi kebocoran anggaran, hingga akuntabilitas program pembangunan strategis.
“Audit bukan untuk mencari-cari kesalahan, tapi sebagai cermin untuk memperbaiki yang kurang,” ujar seorang pejabat BPK dalam diskusi terbuka.
Sebagai pemimpin baru NTT, Melki Laka Lena membawa gaya kepemimpinan yang mengedepankan efisiensi, inovasi, dan kolaborasi. Ia menyadari tantangan berat di daerahnya. Infrastruktur belum merata, kemiskinan masih tinggi, dan birokrasi keuangan yang kadang lamban beradaptasi dengan era digital.
Namun ia yakin, reformasi tata kelola keuangan daerah adalah jalan menuju perubahan. Ia telah mendorong optimalisasi sistem digital dalam pelaporan, memperkuat peran Inspektorat sebagai garda pengawasan internal, serta mengutamakan belanja daerah yang langsung menyentuh kebutuhan publik.
“Kalau uang rakyat dikelola dengan benar, maka hasilnya bisa langsung dirasakan oleh rakyat,” kata Melki.
Entry meeting di Bali ini mungkin hanya satu dari puluhan agenda resmi yang dihadiri Gubernur Melki. Namun baginya, ini adalah titik penting. Di sinilah komitmen terhadap pemerintahan yang bersih diuji, dan integritas birokrasi dikalkulasi. WTP mungkin hanyalah status. Tapi bagi Melki Laka Lena, itu adalah janji, bahwa uang rakyat harus kembali ke rakyat secara utuh dan berdaya guna.
Riwayat Opini BPK untuk Pemprov NTT
Sejak tahun 2015, Pemerintah Provinsi NTT telah menunjukkan konsistensi dalam pengelolaan keuangan yang baik, dengan meraih opini WTP dari BPK RI. Berikut adalah riwayat opini yang diterima:
2015: Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)
2016: WTP
2017: Wajar Dengan Pengecualian (WDP)
2018: WTP
2019: WTP
2020: WTP
2021: WTP
2022: WTP
2023: WTP
Dengan demikian, hingga tahun 2023, Pemprov NTT telah meraih opini WTP sebanyak sembilan kali, menunjukkan komitmen yang kuat dalam menjaga transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah..
Menatap Masa Depan
Perjalanan menuju opini WTP bukanlah sprint satu tahun. Ia seperti maraton Panjang dari perencanaan hingga pertanggungjawaban. Dan entry meeting di Bali ini adalah salah satu pit stop-nya. Di bawah langit tropis, Melki Laka Lena menegaskan satu hal, WTP bukan sekadar prestise, tapi tanggung jawab moral kepada rakyat NTT.*/)llt/fbmll
