
LEMBOR,SELATANINDONESIA.COM – Di bawah terik matahari Lembor, suara Gubernur Nusa Tenggara Timur, Melki Laka Lena, menggema di pelataran SMA St. Familia Manaka. Bukan sekadar kunjungan seremonial, kali ini sang gubernur membawa pesan penting: seluruh kepala sekolah dari ujung Pulau Timor hingga pelosok Flores sampai ke Kabupaten Kepualan diminta segera mendata bangunan sekolah yang rusak. Baik yang rapuh dimakan usia, maupun yang nyaris ambruk akibat bencana.
“Kami mohon dengan kasih, semua kepala sekolah segera mendata sekolah yang rusak berat maupun sedang,” ujar Gubernur Melki di hadapan para guru dan siswa, Sabtu (12/4/2025). “Data ini jadi senjata kita untuk perjuangkan bantuan dari Kementerian Pendidikan dan Komisi X DPR RI,” tegasnya.
Gubernur Melki menyebut, pendataan harus menyeluruh, termasuk jika ada kebutuhan pembangunan sekolah baru. Tapi ia mewanti-wanti agar usulan berbasis peta kebutuhan siswa, bukan asal bangun. “Semua data masuk dulu. Nanti kita atur proses pengusulannya. Tapi yang prioritas, jelas sekolah yang rusak berat dan sedang,” ujarnya.
Langkah Gubernur Melki ini bukan tanpa alasan. Berdasarkan data internal Dinas Pendidikan, ratusan sekolah di NTT berada dalam kondisi memprihatinkan. Ada ruang kelas yang atapnya roboh, dinding yang retak, dan sanitasi yang tak layak. Semua menjadi beban bagi proses belajar mengajar.
Menanggapi instruksi ini, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan NTT, Ambrosius Kodo, menyatakan pihaknya telah menyiapkan langkah cepat. Ia menyebut pendataan akan dilakukan lintas kabupaten/kota dalam waktu dekat.
“Kami sudah siapkan surat edaran. Kepala sekolah akan diminta isi formulir digital dan manual terkait kondisi gedung mereka,” kata Ambrosius yang menemani Gubernur Melki Laka Lena melakukan kunjungan di semua daerah. “Kami tidak mau hanya data setengah matang. Ini untuk masa depan anak-anak NTT,” sebut Kadis Ambrosius.
Ambrosius menegaskan, Dinas Pendidikan tak hanya menunggu bola. Tim monitoring juga akan turun ke lapangan, memverifikasi laporan. Ia berharap partisipasi aktif semua pemangku kepentingan agar usulan yang diajukan ke pusat benar-benar mencerminkan kondisi di bawah.
“Kalau datanya kuat, kita bisa perjuangkan anggaran dari kementerian dan DPR RI. Bahkan bisa kita dorong lewat skema DAK fisik atau bantuan khusus,” ujarnya.
Dalam wajah pendidikan yang masih bertarung dengan keterbatasan, langkah ini bisa jadi titik balik. Di NTT, harapan seringkali lahir dari reruntuhan.*/js/llt