KUPANG,SELATANINDONESIA.COM – Gubernur Nusa Tenggara Timur (NTT) Emanuel Melkiades Laka Lena dan Wagub Johni Asadoma mengambil langkah strategis untuk memastikan pasokan dan harga pangan tetap stabil selama Ramadan dan Idul Fitri. Dalam High Level Meeting (HLM) Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) dan Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) di Kupang, Rabu (5/3/2025), keduanya menegaskan komitmen pemerintah dalam menjaga daya beli masyarakat dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.
“Sinergi adalah kunci. Kita harus bergerak bersama dalam mengendalikan inflasi demi kesejahteraan masyarakat NTT. Digitalisasi keuangan daerah dan optimalisasi belanja APBD harus kita dorong agar manfaatnya bisa dirasakan langsung oleh rakyat,” ujar Gubernur Melki Laka Lena.
Dalam rapat yang dihadiri oleh para pemangku kepentingan ekonomi daerah tersebut, pemerintah menegaskan bahwa kenaikan harga bahan pokok akibat tingginya permintaan selama Ramadan dan Idul Fitri harus dikendalikan dengan berbagai strategi konkret.
Langkah Strategis Kendalikan Inflasi
Kepala Bank Indonesia (BI) NTT, Agus Sistyo Widjajati, menyampaikan bahwa pihaknya telah menyiapkan berbagai langkah guna menjaga inflasi tetap terkendali dalam rentang target 2,5% ± 1%. Salah satu upaya utama adalah optimalisasi operasi pasar dan kerja sama antar daerah (KAD) untuk memastikan kelancaran pasokan pangan.
“Kami akan terus mendukung penyediaan sarana produksi padi, pembangunan sumur bor, serta pengembangan sektor perikanan air tawar dan pertanian hortikultura. Dengan ini, kita tidak hanya menekan inflasi, tetapi juga memperkuat ketahanan pangan NTT,” jelas Agus.
Selain itu, pemerintah juga menggalakkan program One Village One Product (OVOP) untuk meningkatkan kemandirian ekonomi desa, serta mempercepat digitalisasi dalam transaksi pajak dan retribusi daerah.
Digitalisasi Keuangan untuk Meningkatkan PAD
Dalam mendukung pengendalian inflasi, digitalisasi menjadi kunci utama dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Saat ini, pajak kendaraan bermotor (PKB) dan bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB) di NTT masih 99,8% bergantung pada transaksi manual. Melalui elektronifikasi transaksi pemerintah daerah (ETPD), pembayaran pajak dan retribusi akan lebih mudah, transparan, serta mengurangi potensi kebocoran anggaran.
“Peningkatan PAD lewat digitalisasi sangat penting agar belanja pemerintah bisa lebih optimal untuk menekan inflasi dan membantu masyarakat. Kami akan dorong masyarakat dan pelaku usaha beralih ke sistem pembayaran digital,” tegas Wakil Gubernur Johni Asadoma.
10 Kesepakatan Strategis
HLM TPID-TP2DD menghasilkan sepuluh kesepakatan utama untuk memperkuat stabilitas ekonomi dan pengendalian inflasi di NTT, di antaranya:
- Pembentukan satgas pengendalian inflasi.
- Gerakan menanam tanaman cepat panen di pekarangan rumah.
- Percepatan hilirisasi pertanian dan program One Village One Product (OVOP).
- Mitigasi dampak perubahan iklim terhadap produksi pertanian, perikanan, dan peternakan.
- Optimalisasi peran koperasi desa sebagai offtaker hasil pertanian.
- Peningkatan jumlah petani milenial dan generasi Z.
- Pemanfaatan dana desa secara tepat sasaran melalui optimalisasi BUMDes.
- Implementasi Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD) untuk mendukung belanja APBD.
- Perluasan penggunaan kanal digital dalam transaksi ekonomi masyarakat.
- Pengembangan koperasi simpan pinjam menjadi koperasi produsen.
Dengan kepemimpinan Melki Laka Lena dan Johni Asadoma, sinergi antar-lembaga di NTT semakin diperkuat guna menciptakan stabilitas ekonomi yang lebih kokoh. Langkah-langkah konkret yang diambil diharapkan mampu menjaga daya beli masyarakat, menekan laju inflasi, serta mempercepat pertumbuhan ekonomi daerah.
“NTT harus semakin maju dan sejahtera. Ini bukan hanya tugas pemerintah, tapi tanggung jawab kita semua. Dengan kerja sama dan inovasi, kita bisa wujudkan ekonomi yang lebih kuat dan berkelanjutan,” pungkas Gubernur Melki Laka Lena.*/)pa/llt
