JAKARTA,SELATANINDONESIA.COM – Komisi XIII DPR RI menegaskan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam proses pemberian amnesti bagi warga binaan. Dalam Rapat Kerja bersama Menteri Huku, Supratman Andi Agtas, pada Senin (17/2/2025), DPR RI mendesak agar mekanisme amnesti didasarkan pada instrumen yang akurat dan berbasis data yang transparan.
Rapat Kerja dengan Menteri Hukum itu beragendakan pembahasan kebijakan strategis terkait Pemberian Amnesty, Peraturan Perundang-Undangan, Administrasi Hukum, Hak kekayaan Intelktual, serta masalah Aktual lainnya.
Anggota Komisi XIII DPR RI, Dr. Umbu Rudi Kabunang, menegaskan bahwa pemberian amnesti harus sesuai dengan Pasal 14 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang mengatur pemberian grasi, rehabilitasi, dan amnesti oleh Presiden. “Komisi XIII menegaskan bahwa pemberian amnesti harus berlandaskan basis data yang akurat, transparan, dan akuntabel guna memastikan keseimbangan antara kepentingan hukum, hak korban, serta aspek kemanusiaan,” ujarnya usai Raker Komisi XIII dengan Kementrian Hukum.
Pentingnya transparansi ini muncul di tengah berbagai kontroversi terkait pemberian amnesti dalam beberapa tahun terakhir, yang kerap menuai kritik dari publik. Tanpa sistem verifikasi berbasis data yang kuat, amnesti berpotensi disalahgunakan atau diberikan secara tidak tepat sasaran.
Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual dan Peningkatan PNBP
Selain menyoroti amnesti, Komisi XIII DPR RI juga menekankan pentingnya penguatan Hak Kekayaan Intelektual (HAKI) melalui regulasi yang lebih responsif. Langkah ini diyakini dapat meningkatkan Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP), sekaligus menjamin kepastian hukum bagi para pemilik hak cipta, merek dagang, dan paten di Indonesia.
Dr. Umbu Rudi Kabunang menekankan bahwa reformasi di sektor fidusia—terutama dalam pendaftaran dan eksekusi objek fidusia—perlu segera dioptimalkan. Hal ini untuk memastikan perlindungan hukum bagi konsumen serta meningkatkan kontribusi fidusia terhadap PNBP negara.
Dorongan Digitalisasi Layanan Hukum
Dalam era digital, Komisi XIII DPR RI juga mendesak percepatan digitalisasi layanan hukum yang mengedepankan keamanan, transparansi, dan efisiensi. Digitalisasi ini diharapkan dapat mempermudah akses masyarakat terhadap layanan hukum, sekaligus mengurangi birokrasi yang berbelit.
“Transformasi digital dalam layanan hukum harus menjamin keamanan data dan tidak mengurangi kualitas perlindungan hukum serta supremasi hukum di Indonesia,” tegas Umbu Rudi, politisi Golkar yang terpilih dari Dapil NTT 2 ini.
Langkah digitalisasi ini juga menjadi solusi untuk mengatasi tantangan yang dihadapi Ikatan Notaris Indonesia (INI). Komisi XIII menegaskan bahwa kebijakan terkait notaris harus menjunjung prinsip keadilan, inklusivitas, serta menghindari diskriminasi dalam praktik profesi hukum.*/)llt
