Oleh Ronald Patrick F – Dosen FEB Undana Kupang
Kebijakan Presiden Prabowo Subianto merasionaliasasi anggaran program sejumlah kementerian, badan dan lembaga negara, berada dalam bayang-bayang dua pendulum ekstrim yaitu effiensi fiskal dan menurunnya kualitas layanan publik!
Effisiensi fiskal penting untuk menjaga stabilitas ekonomi nasional, mengurangi risiko inflasi dan memperkuat posisi fiskal. Ini penting untuk menciptakan kepercayaan di kalangan investor domestik dan asing. Namun, penghematan yang ekstrem dapat mempengaruhi kualitas pelayanan publik, dan sampai tingkat tertentu berdampak negatif terhadap pertumbuhan ekonomi.
Melalui kebijakan ini, alokasi untuk sektor penting seperti kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur diharapkan meningkat. Fokus utama adalah meninjau kembali program-program yang kurang efektif serta mengurangi pengeluaran yang tidak perlu, termasuk biaya operasional dan perjalanan dinas, dan mengalihkan dana ke investasi strategis, yang diharapkan dapat menciptakan lapangan kerja baru, dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi.
Respon masyarakat terhadap kebijakan ini juga harus diperhatikan. Jika penghematan dianggap mengorbankan kebutuhan dasar, dapat memicu reaksi negatif. Oleh karena itu, komunikasi yang baik dan transparan alasan dan manfaat kebijakan penting untuk mendapatkan dukungan publik. Jika kebijakan penghematan dilakukan dengan bijaksana, dampak jangka panjangnya bisa positif. Surplus anggaran yang dihasilkan dapat digunakan untuk program pembangunan yang berkelanjutan.
Implementasi kebijakan ini memerlukan langkah-langkah terencana. Pertama, pemerintah perlu melakukan pemetaan anggaran dengan audit menyeluruh terhadap semua program. Ini penting untuk menilai efektivitas dan dampak setiap program.
Kedua, penetapan prioritas anggaran harus dilakukan berdasarkan kebutuhan mendesak di sektor-sektor yang berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat, seperti kesehatan dan pendidikan. Pengurangan biaya operasional menjadi langkah penting lainnya. Pemerintah perlu mengidentifikasi pengeluaran yang tidak diperlukan untuk mengoptimalkan anggaran.
Reformasi program juga harus dilakukan dengan mengurangi program yang tidak memberikan hasil signifikan. Evaluasi yang transparan dan melibatkan pemangku kepentingan diperlukan agar keputusan dapat dipertanggungjawabkan.
Transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran adalah aspek krusial lainnya. Meningkatkan aksesibilitas informasi mengenai penggunaan anggaran dan hasil yang dicapai akan membantu publik memahami bagaimana dana digunakan. Pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia juga harus menjadi prioritas. Memberikan pelatihan kepada aparatur sipil negara akan meningkatkan kemampuan pengelolaan anggaran.
Untuk memastikan kebijakan ini berjalan sesuai rencana, perlu dibentuk tim khusus untuk memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan penghematan. Keterlibatan publik sangat penting. Mengajak masyarakat dan organisasi masyarakat sipil untuk berpartisipasi dalam perencanaan dan evaluasi anggaran akan membuat kebijakan lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
Pemotongan anggaran yang signifikan terjadi di Kementerian Pekerjaan Umum, yang diminta untuk melakukan efisiensi hingga Rp81 triliun. Alasan utama pemotongan ini adalah menjaga keseimbangan fiskal di tengah keterbatasan penerimaan pajak. Menteri PU menjelaskan bahwa pemotongan akan dilakukan secara bertahap dengan peninjauan pos-pos anggaran yang bisa dipangkas. Dengan pemangkasan ini, diharapkan Kementerian PU tetap dapat melanjutkan proyek vital sambil menyesuaikan diri dengan situasi keuangan negara yang terbatas.
Kebijakan penghematan anggaran diharapkan dapat diimplementasikan secara efektif, memberikan dampak positif bagi stabilitas ekonomi dan kualitas pelayanan publik. Negara-negara seperti Swedia, Kanada, Jerman, dan Singapura telah berhasil menerapkan kebijakan penghematan tanpa dampak negatif signifikan.
Swedia berhasil menstabilkan ekonominya melalui reformasi fiskal akhir 1990-an. Kanada mengurangi defisit sambil mendorong pertumbuhan ekonomi. Jerman melakukan efisiensi dalam pengeluaran publik pasca-krisis keuangan global dan mempertahankan kualitas pelayanan. Singapura dikenal dengan pengelolaan fiskal disiplin yang mendukung pertumbuhan. Indonesia memiliki potensi untuk menerapkan kebijakan penghematan tanpa dampak negatif, meskipun ada tantangan yang harus diatasi. Reformasi fiskal dapat dilakukan dengan memprioritaskan program hasil maksimal dan mengurangi pengeluaran tidak perlu.
Namun, penghematan yang terlalu ketat dapat mempengaruhi sektor penting seperti kesehatan dan pendidikan, bahkan menekan pertumbuhan ekonomi. Mengutamakan efisiensi dalam pengeluaran akan mengalokasikan sumber daya ke program produktif. Penghematan anggaran yang efektif dapat mengurangi utang negara, meningkatkan stabilitas fiskal, dan menciptakan iklim investasi yang lebih baik.
Dalam jangka panjang, penghematan ini dapat memberikan ruang bagi pemerintah untuk berinvestasi di sektor strategis. Investasi yang lebih baik di sektor-sektor ini akan berkontribusi pada peningkatan kualitas hidup masyarakat. Untuk mencapai hasil ini, penting bagi pemerintah melibatkan masyarakat dalam perencanaan dan evaluasi anggaran. Jika dilakukan hati-hati, penghematan anggaran dapat menjadi alat efektif mendorong kinerja dan kemajuan di Indonesia.
Namun, penghematan anggaran dapat memiliki kekurangan yang berdampak negatif. Salah satu dampak langsung adalah penurunan kualitas layanan publik. Ketika pengeluaran dikurangi, sektor vital seperti kesehatan dan pendidikan sering terkena dampak. Ini dapat mengakibatkan keterbatasan akses dan penurunan kualitas layanan.
Selanjutnya, penghematan yang ketat dapat menyebabkan kontraksi ekonomi, pengurangan tenaga kerja di sektor publik, meningkatkan angka pengangguran dan ketidakpuasan masyarakat. Ketidakpuasan ini bisa memicu protes dan ketidakstabilan sosial, mengganggu kinerja pemerintah. Penghematan juga dapat membatasi investasi dalam proyek jangka panjang yang diperlukan untuk pertumbuhan ekonomi berkelanjutan. Tanpa investasi memadai, infrastruktur dan layanan publik tidak akan berkembang, menghambat daya saing negara.
Secara keseluruhan, meskipun penghematan bertujuan meningkatkan efisiensi dan stabilitas fiskal, dalam jangka pendek, kebijakan ini dapat menimbulkan tantangan serius bagi kinerja pemerintah dan kesejahteraan masyarakat. Keseimbangan antara penghematan dan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat sangat penting untuk menghindari dampak negatif. Win-win solution dapat dicapai dengan pendekatan seimbang antara efisiensi dan pemenuhan kebutuhan masyarakat.
Pemerintah dapat melakukan analisis mendalam terhadap semua program yang ada, mengidentifikasi yang paling efektif. Dengan memprioritaskan program-program tersebut, anggaran dapat digunakan lebih bijaksana. Selanjutnya, mendorong partisipasi masyarakat dalam perencanaan anggaran akan memastikan kebijakan sesuai dengan kebutuhan rakyat.
Dialog terbuka antara pemerintah dan masyarakat dapat menciptakan kesepahaman dan dukungan terhadap kebijakan penghematan. Pemerintah juga dapat mengembangkan skema insentif bagi sektor swasta untuk berinvestasi dalam layanan publik. Misalnya, melalui kemitraan publik-swasta, proyek infrastruktur dapat dibiayai dengan melibatkan sektor swasta. Inovasi teknologi juga dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan efisiensi dalam pengelolaan anggaran. Dengan memanfaatkan teknologi digital, birokrasi dapat dipangkas dan proses pelayanan dapat dipercepat. Dengan pendekatan kolaboratif dan inovatif, penghematan anggaran di Indonesia dapat meningkatkan efisiensi fiskal dan memastikan kebutuhan dasar masyarakat terpenuhi.
Efisiensi mencerminkan esensi penghematan anggaran di Indonesia, dengan fokus memaksimalkan penggunaan sumber daya. Dengan menerapkan prinsip efisiensi, pemerintah dapat mengurangi pemborosan, meningkatkan kualitas layanan publik, dan memastikan anggaran terbatas memberikan dampak maksimal. Efisiensi bukan hanya pengurangan biaya, tetapi menciptakan nilai lebih dengan setiap rupiah yang dibelanjakan.(*)
