JAKARTA,SELATANINDONESIA.COM – Demi menjaga hak asasi Warga Negara Indonesia (WNI) di Malaysia, pemerintah Malaysia didesak untuk segera memberi penjelasan transaparan tentang penembakan 5 orang WNI oleh Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia (APMM) di Malaysia.
Desakan itu datang dari Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Fraksi Partai Golkar, Dr. Umbu Rudi Kabunang ketika rapat Baleg mengenai revisi UU Perlindungan Pekerja Migran Indonesia di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (30/1/2025).
Politisi Golkar dari Nusa Tenggara Timur itu juga mendesak adanya pembentukan Satuan Tugas (Satgas) Mafia Perdagangan Orang. Umbu Rudi Kabunang mengecam keras insiden penembakan 5 orang warga negara Indonesia (WNI) itu. “Kami mengecam tindakan tersebut dan meminta penjelasan dari pemerintahan Malaysia secara terbuka,” kata Umbu Rudi Kabunang dilansir dari tribunnews.
Anggpta Komisi XIII DPR RI itu juga meminta pemerintah Indonesia untuk menindaklanjuti kasus tersebut. “Kami minta juga pemerintah Indonesia untuk menindaklanjuti hal tersebut agar harga diri bangsa Indonesia ini betul-betul dijaga dan hak-hak para imigran itu terlindungi,” ujar Umbu Rudi Kabunang.
Dijelaskannya, selama 20 tahun terakhir total sekitar 75 PMI meninggal di tempat mereka bekerja. “Selama 20 tahun ini sudah 75 pekerja migran indonesia meninggal. Karena diduga adanya pembunuhan oleh aparat yang dalam tanpa proses peradilan di Malaysia,” tegasnya.
Itu pasalnya, Umbu Rudi Kabunang mengusulkan agar segera dibentuk Satgas Mafia Perdagangan Orang. “Saya mengusulkan agar pemerintah membentuk Satgas Mafia Perdagangan Orang karena ini sudah sangat mengkhawatirkan,” katanya.
Umbu Rudi Kabunang juga meminta agar perlunya aturan yang mengikat antara negara pengirim dan penerima tenaga kerja. Bagi dia, perbedaan kebijakan antara kedua negara sering kali menyebabkan pekerja migran berada dalam posisi rentan, baik terkait perlindungan hukum maupun jaminan sosial
“Ketika kita berbicara mengenai Tenaga Kerja Indonesia yang menyumbang devisa yang besar bagi Indonesia, seharusnya kita tidak lagi mendengar Pekerja Indonesia yang tidak dibayar gajinya, yang meninggal karena tidak memiliki biaya untuk berobat, dan cerita pilu lainnya,” ungkapnya.
Diketahui, insiden penembakan pekerja migran Indonesia (PMI) yang terjadi di perairan Tanjung Rhu, Selangor, Malaysia pada Jumat (24/1/2025) dini hari itu mengakibatkan satu korban jiwa dan beberapa lainnya mengalami luka-luka.
Menurut penyelidikan awal otoritas Malaysia, penembakan itu terjadi setelah kapal patroli Badan Penegakan Maritim Malaysia ditabrak empat kali oleh kapal lain, yang diduga milik para pekerja migran.
Namun pernyataan itu dibantah dua korban berinisial HA dan MZ yang berasal dari Riau. Berdasarkan keterangan yang disampaikan Direktur Perlindungan WNI (PWNI) Kemlu RI, Judha Nugraha, mereka dan warga negara Indonesia (WNI) lainnya tidak melakukan perlawanan dengan senjata tajam sebagaimana dinarasikan otoritas Malaysia.
“Keduanya juga menjelaskan kronologis kejadian dan menyatakan tidak ada perlawanan dengan senjata tajam dari penumpang WNI terhadap aparat APMM,” kata Direktur Perlindungan WNI (PWNI) Kemlu RI, Judha Nugraha kepada wartawan, Rabu (29/1/2025).*/)tribun/llt
