KUPANG,SELATANINDONESIA.COM – Kantor Akuntan Publik (KAP) yang ditunjuk oleh Penjabat (Pj) Gubernur NTT Ayodhia G. L. Kalake atau yang akrab disapa Ody Kalake sebagai pemegang saham pengendali (PSP) ternyata gagal mengaudit Bank NTT.
Pengamat Hukum Perbankan Petrus E. Jemadu mengatakan, ada sejumlah kendala yang bisa saja menjadi alasan mengapa KAP tersebut gagal mengaudit Bank NTT.
“Setahu saya, KAP yang diusulkan oleh pemerintah Provinsi ada sedikit rintangan di aspek legalitas, pengalaman, kode etik dan prosedur. Sehingga (audit) ini belum bisa berjalan,” ujar Piet Jemadu kepada wartawan di Kupang, Minggu (5/5/2024).
Piet Jemadu menegaskan, Bank NTT adalah lembaga keuangan milik masyarakat NTT yang selalu menghasilkan profit puluhan miliar setiap tahun. Karena itu, dengan kondisi Bank NTT saat ini yang sudah sehat menurut Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan berstatus sebagai Bank Devisa, maka Bank NTT harus diaudit oleh KAP yang benar-benar profesional dan berpengelaman.
Ia menyebut, KAP yang profesional adalah KAP yang menjalankan kegiatan akuntan publik dan tunduk pada Undang-undang nomor 5 tahun 2011 tentang akuntan publik. Selain tunduk pada UU, KAP juga harus tunduk pada Peraturan Pemerintah (PP) No 20 tahun 2015 tentang praktik akuntan publik.
“Di situ ada batasan-batasan. Misalnya terkait dengan kode etik, bahwa kalau sudah ada KAP yang sudah masuk, kita jangan timpang tindih, karena ada kode etik di antara mereka,” ujarnya.
Piet Jemadu juga menjelaskan, di samping UU dan PP, akuntan publik dan kantor akuntan publik untuk jasa keuangan dan jasa perbankan, harus terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sesuai dengan POJK nomor 9 tahun 2023 tentang penggunaan KAP dalam kegiatan jasa keuangan.
“Karena tanggung jawab pokok kegiatan usaha perbankan adalah OJK. Dan setiap akuntan publik dan kantor akuntan publik harus terdaftar di OJK,” tegasnya.
Eks komisaris independen Bank NTT ini juga menyatakan, KAP yang ditunjuk oleh Pj Gubernur NTT juga terkendala rintangan prosedur. Karena KAP yang ditunjuk untuk mengaudit Bank NTT, haruslah KAP yang telah diputuskan melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). “Tanpa RUPS, KAP yang mengaudit belum tentu legal,” tegasnya.
Ia menyampaikan, konsekuensi dari penunjukan KAP yang legal dan profesional adalah proses audit bisa berjalan secara akuntabel, transparan, fair, dan berorientasi pada kepentingan pembangunan di Provinsi NTT.
Meski KAP telah dinyatakan gagal mengaudit Bank NTT, eks dosen keuangan dan bisnis pada Universitas Nusa Cendana Kupang ini meminta agar Pj Gubernur bisa menggunakan cara lain dalam mengaudit Bank NTT.
“Jika KAP terganjal, maka pemerintah Provinsi harus segera berkoordinasi dengan BPK dan OJK yang bertanggung jawab terhadap kinerja bank ini. Mereka tidak boleh saling menutup diri,” pintanya.
Karena itu, Piet Jemadu menyarankan Pj Gubernur NTT agar berkoordinasi dengan BPK, OJK, dan KAP yang selama ini melakukan audit tahunan kepada Bank NTT agar segera melakukan audit investigasi. Bahkan Pj Gubernur bisa berkordinasi dengan aparat penegak hukum seperti Kejaksaan, apabila ada hal-hal yang mencurigakan.
“Kita jangan tersandera oleh KAP yang diusulkan untuk audit komperhensif. Meskipun dalam terminologi perbankan hanya ada audit investigasi dan audit rutin. Kalau ada temuan yang mencurigakan, maka bisa dilakukan audit investigasi, yang bisa dilakukan oleh OJK, BPK, lembaga-lembaga seperti BPKP, atas permintaan penegak hukum,” pungkasnya. */)AB/Laurens Leba Tukan
