KUPANG, SELATANINDONESIA.COM – Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) tingkat Kecamatan Oebobo, Kota Kupang menggelar Rapat Kerja Teknis (Rakernis) pengawasan logistik dan Bimbingan Teknis (Bimtek) untuk pengawasan pemungutan dan perhitungan suara.
Kegiatan yang digelar sejak tanggal 9 hingga 10 Februari 2024 di Hotel Romyta Kupang ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) untuk mensukseskan Pemilu 2024.
Ketua Panwaslu Kecamatan Oebobo, Stefanus Alfridus Laka, mengatakan, kegiatan Rakernis dan Bimtek yang digelar merupakan inisiasi dari Bawaslu untuk para PTPS yang baru dilantik 22 Januari 2023 lalu.
Menurut dia, wilayah Kecamatan Oebobo terdapat 277 TPS, sehingga ada 277 PTPS yang disiapkan dengan matang untuk mengawasi logistik dan pemungutan suara di Kecamatan Oebobo.
Mereka dilatih 2 hari dengan harapan melalui kegiatan itu semua PTPS bisa memahami tugas untuk mengawal proses pemungutan dan penghitungan suara di TPS nanti.
“Karena kita tahu bahwa logistik ini akan turun ke TPS tanggal 13 Februari 2024,” ujar Alfridus Laka kepada wartawan di Kupang, Sabtu 10 Februari 2024.
Dia berharap melalui kegiatan yang digelar, semua PTPS memahami tugas mereka terhadap jenis-jenis logistik yang akan di distribusikan ke TPS masing-masing.
“Selain itu proses pemungutan suara juga diharapkan bisa dikawal dengan baik oleh teman-teman dari PTPS,” ungkap Alfridus.
Alfridus menyebut Panwascam Oebobo sudah sangat siap menyambut Pemilu 2024, dimana ada 277 PTPS sudah siap untuk diterjunkan ke masing-masing TPS.
“Ada 277 PTPS yang sudah disiapkan dengan matang untuk mengawasi logistik dan pemungutan suara di wilayah Kecamatan Oebobo,” pungkasnya.
Anggota Komisioner Bawaslu NTT, Melpi Marpaung, SH, MH, berharap para PTPS dapat bekerja profesional, tetap menjaga integritas, netral, serta melakukan pengawasan semaksimal mungkin. “Jika ada pelanggaran, lakukan pencegahan,” ungkap Melpi.
Menurut dia, mulai tanggal 11 hingga 13 Februari 2024 sudah mulai masa tenang, sehingga tidak boleh ada kampanye, apalagi politik uang, untuk menjaga dan mensukseskan proses Pemilu.
“Sehingga siapapun yang terpilih nanti merupakan pilihan terbaik dari masyarakat. Sehingga tidak terpengaruh dengan isu-isu yang tidak benar,” ungkapnya.
Dia menambahkan, perlu juga ada kerja sama antar PTPS, KPPS, saksi serta masyarakat untuk terlibat mengawasi langsung proses pemungutan suara maupun perhitungan nanti di TPS.
“Agar hasil Pemilu nanti tidak ada yang ditutup-tutupi. Semua terbuka dan hasilnya pun dilihat langsung oleh masyarakat,” terangnya.
Ketua Bawaslu NTT, Nonato da Purificacao Sarmento mengatakan, menjadi pengawas TPS bukan tugas yang mudah, karena mereka harus mengawasi proses mulai jelang pemungutan hingga tujuh hari pasca pemungutan suara.
“Dan momentum paling puncak itu adalah pelaksanaan di tanggal 14 Februari nanti. Karena itu, peningkatan kapasitas terkait teknis, proses pemungutan dan perhitungan itu dilakukan bimtek ini,” jelasnya.
Dia meminta PTPS untuk tetap menjaga integritas, dan tidak terkontaminasi dengan budaya politik uang atau money politik, karena mereka wajib memiliki semangat luar biasa dalam pengawasan Pemilu.
“Mayarakat juga diharapkan untuk menjadi pemilih yang cerdas, buka dan menghindari praktik politik uang,” pungkasnya.
Anggota Bawaslu Kota Kupang, Muh Fathuda, S.Com berharap seluruh PTPS yang hadir mengikuti semua rangkaian kegiatan bisa memahami materi yang disampaikan narasumber.
“Sehingga materi-materi yang mereka peroleh bisa menjadi bekal dalam mengawal semua kegiatan di Tempat Pemungutan Suara (TPS) nanti,” jelasnya. (Adit Adoe)
