JAKARTA,SELATANINDONESIA.COM- Sejumlah aktivis 98 yang tergabung dalam Prakarsa Aktivis Pro Persatuan dan Kemajuan menyerukan semua pihak untuk menjaga proses Pemilu 2024 berjalan aman dan damai.
Komando Golf Relawan TKN Prabowo – Gibran, Haris Rusly Moti, menyampaikan pesan ini sebagai respons terhadap isu pemakzulan dinasti dan upaya menggagalkan Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024
Menurut Rusly Moti, awal pengenalan demokrasi pemilu langsung di Indonesia, tumbuh optimisme bahwa bangsa ini akan bersatu untuk mengatasi masa-masa sulit pasca krisis moneter.
Sekarang, kata dia, untuk kelima kalinya Indonesia menggelar pesta demokrasi pemilihan presiden, seiring ramalan bahwa negara ini akan menjadi kekuatan ekonomi terbesar keenam di dunia pada 2028.
Sebagai bangsa besar, perjalanan demokrasi pilpres langsung di Indonesia memunculkan ketegangan yang hampir membelah masyarakat, menciptakan ketegangan yang emosional.
Bahkan, kata Rusly Moti, negara Indonesia hampir saja menghadapi nasib yang mirip Arab Spring, dengan dinamika politik yang memicu respons emosional dari berbagai lapisan masyarakat.
Sehingga para elite sadar bahwa kelangsungan dan kemajuan bangsa memerlukan upaya bersama. Tanpa kesinambungan, antar generasi dan penyempurnaan atas pencapaian pemimpin politik, bangsa Indonesia tidak dapat bertahan dan berkembang.
Kesadaran ini memunculkan semangat untuk membangun, menambah daya, dan mengangkat derajat Indonesia di antara bangsa-bangsa lainnya.
“Jadi rekonsiliasi pun dilakukan atas dasar rasa cinta tanah air dan bangsa. Indonesia tidak boleh menjadi alat asing dalam menjalankan agenda politik mereka yakni politik pecah belah,” ujar Rusly Moti di DPP Persaudaraan 98, Sabtu 20 Januari 2024.
Meski demikian, dalam Pemilu 2024, narasi-narasi berbahaya kembali muncul atau dihidupkan. Walau tidak terkait Pileg, narasi sesat yang dikaitkan dengan pilpres menciptakan kekacauan dalam pelaksanaan pemilu.
“Karena para pihak peserta pemilu memprovokasi, bahwa pemilu akan curang. Padahal mereka peserta pemilu dan percaya terhadap sistem ini,” tegasnya.
Para pihak juga menyebarkan isu pemakzukan Presiden Joko Widodo sebagai penanggung jawab dalam pelaksanaan Pemilu 2024.
Mirisnya, mereka justru aktif kampanye untuk memilih partai dan calon presidennya dalam Pemilihan Umum (Pemilu) tahun 2024 ini.
“Mereka mengatakan tolak dinasti, padahal mereka tahu dinasti tidak dipilih rakyat apalagi pemilu langsung. Mereka meminta presiden mundur sementara waktu dengan alasan meragukan netralitasnya, padahal mereka tahu itu tidak ada landasan hukum dan mekanismenya. Seluruh narasinya tumpang tindih dan tidak konsisten dikembangkan dalam bentuk manipulasi dan distorsi,” jelasnya.
Rusly Moti menekankan pentingnya mengatasi konflik melalui mekanisme hukum yang ada, bukan dengan melemparkan isu politik yang dapat mengacaukan keadaan. Ia mencermati bahwa pragmatisme politik yang berlebihan telah mengorbankan nilai-nilai kenegarawanan.
Rusly Moti mendesak seluruh elemen kebangsaan untuk memperkuat persatuan, mengikuti aturan hukum, dan menjunjung tinggi pemilu yang damai, jujur, dan terbuka.
“Tujuannya adalah menghasilkan pemimpin yang sah dan menjaga martabat Indonesia di pergaulan dunia yang dinamis dan menantang,” tandasnya.*/)EK/SI
