OELAMASI,SELATANINDONESIA.COM – Beragam usulan dan aspirasi masyarakat Kabupaten Kupang diserahkan Wakil Bupati Kupang Jerry Manafe kepada Komisi V DPR RI. Usulan yang diserahkan politisi senior Partai Golkar NTT itu berisikan nestapa infrastruktur yang selama ini menjadi pergumulan Pemda dan masyarakat Kabupaten Kupang.
Wabup Jerry Manafe menyerahkan berbagai usulan itu ketika satu Pimpinan dan 25 Anggota Komisi V DPR RI melakukan kunjungan kerja di Kabupaten Kupang, Rabu (4/10/2023) di Kantor Bupati Kupang di Kota Oelamasi.
Sejumlah agenda dilakukan Komisi infrastruktur itu selama di Kupang diantaranya mengunjungi Terminal Tipe A Bimoku, Bendungan Tefmo/Manikin dan bertatap muka dengan Pemerintah Kabupaten Kupang di Oelamasi.
Wakil Ketua Komisi V DPR RI yang juga merupakan Ketua Tim, H. Muhammad Iqbal mengatakan, kunjungan kerja ini merupakan bukti kepedulian mereka terhadap Propinsi NTT, khususnya Kabupaten Kupang. “Kunker reses Komisi V DPR RI ke Kabupaten Kupang hari ini untuk membahas dan meninjau secara langsung kondisi infrastruktur dan transportasi termasuk menyerap aspirasi masyarakat di daerah ini,” sebut Iqbal.
Iqbal mengatakan, pembangunan infrastruktur merupakan tulang punggung kemajuan suatu daerah. “Infrastruktur yang baik adalah kunci untuk membangun ekonomi yang kuat, meningkatkan akses ke layanan pendidikan dan kesehatan, serta meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Karena itu kami terus berupaya untuk memperjuangkan dan mengawal usulan program dari masyarakat demi pemerataan pembangunan,” katanya.
Muhammad Iqbal mengatakan, Komisi V DPR RI meminta kepada Kementerian PUPR, Kemenhub, Kemendes PDT dan Transmigrasi, BMKG dan BNPP/Basarnas agar berkoordinasi dengan Pemkab Kupang dalam rangka penyusunan program dan kegiatan di tahun 2024 mendatang.
“Kita memahami bahwa Kabupaten Kupang sangat membutuhkan dukungan program dan kegiatan pembangunan infrastruktur dan transportasi melalui Mitra Kerja Komisi V DPR RI, mengingat daerah ini sering dilanda banjir yang mengakibatkan banyaknya kerusakan pada infrastruktur jalan dan jembatan serta beberapa daerah yang membutuhkan dukungan pembangunan di bidang desa. Pemerintah Pusat dan Pemda perlu berkolaborasi dalam memajukan dan menentukan wajah pembangunan infrastruktur dan transportasi dii Kabupaten Kupang ke depan, menuju arah yang lebih baik. Tentu kita sama-sama mengharapkan agar pembangunan infrastruktur dan transportasi di Kabupaten Kupang dapat mempercepat bergeraknya sektor ekonomi dan sektor lainnya yang akan berdampak terhadap peningkatan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat. Semoga pertemuan ini bslisa bermanfaat bagi kita smua,” ungkapnya.
Wakil Bupati Kupang Jerry Manafe menyampaikan apresiasi atas dukungan Ketua tim bersama anggota komisi V DPR RI dan pejabat dari kementerian terkait selaku mitra kerja komisi V DPR RI. “Kehadiran bapak ibu merupakan jawaban dari pergumulan kami dalam menata, merancang dan membangun infrastruktur di Kabupaten Kupang. Dengan melihat kondisi infrastruktur yang ada, itulah kondisi riil kami di Kabupaten Kupang. Masih banyak kekurangan yang harus kita lengkapi dan benahi untuk kedepannya,” ujar Wabup Jerry.
Ia berharap kehadiran komisi V DPR RI memberikan energi positif mempercepat upaya pembangunan di Kabupaten Kupang. Keterbatasan fiskal daerah dengan pendapatan asli daerah di kisaran Rp 100 miliar, ditambah dengan pendapatan transfer dari pemerintah pusat sebesar Rp 1,2 triliun, maka sangatlah sulit bagi pemerintah untuk bekerja melengkapi segala kebutuhan infrastruktur di Kabupaten Kupang.
“Kesulitan yang didasari oleh ketentuan pemerintah pusat yang membatasi akselerasi dan kreativitas kami di daerah untuk mengelola seluruh anggaran sesuai RPJMD yang telah kami tetapkan. Seluruh anggaran yang telah ditentukan penggunaannya pada Dana Alokasi Umum, kita menggunakan dua pendekatan pemanfaatan yakni block grant dan spesific grant,” jelas Wabup Jerry Manafe.
Mantan Ketua Golkar Kabupaten Kupang dua periode ini mengharapkan, kehadiran pimpinan dan anggota Komisi V DPR RI dapat membantu Pemda mempercepat akselerasi pembangunan infrastruktur di Kabupaten Kupang. “Kami hanya menitipkan beberapa hal terkait pembangunan infrastruktur daerah yang kami nilai urgen. Untuk itu perkenankan kami menyampaikan beberapa proposal dan kami percaya proposal ini bisa diperjuangkan secara maksimal oleh bapak ibu komisi V DPR RI saat pembahasan APBN terutama pada tahun anggaran 2024,” ungkapnya.
Reses Komisi V DPR RI dilanjutkan dengan paparan singkat para pejabat mitra kerja Komisi V DPR RI diantaranya Kementerian PUPR, Kementerian Perhubungan, Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi, BMKG dan BNPP/BASARNAS, terkait progres dan rencana pembangunan infrastruktur dan transportasi di Kabupaten Kupang.
Para anggota komisi V DPR RI diantaranya Harvey Malaihollo, Ishak Mekki, Irawan, Dedy Wahdi, Hamid Noor Yasin, Sigit Sosiantomo, Hanna Gayatri, Sri Wahyuni, Ruslan Daud, Cen Sui Lan
Hadir pula Pejabat Eselon I Kementerian Mitra Kerja Komisi V DPR RI, Plt. Sekda Kabupaten Kupang Rima K.S. Salean, Asisten Sekda Kabupaten Kupang diantaranya Mesak Elfeto, Novita D.E Foenay, Staf Ahli Bupati Kupang Pandapotan Sialagan, serta para pimpinan OPD lingkup Kabupaten Kupang.*/)JH/HMS
Editor: Laurens Leba Tukan
