JAKARTA,SELATANINDONESIA.COM – Terobosan dalam digitalisasi pembayaran yang gencar dilaksanakan oleh Bank NTT bekerjasama dengan Pemerintah Daerah di NTT melalui skema Siskeudes Online Terintegrasi Cash Manajement System (CMS) Bank NTT dan CMS SP2D Online dengan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD) membuahkan hasil yang sangat memuaskan.
Dalam Rapat Koordinsi Nasional (Rakornas) Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (P2DD) bertajuk “Sinergi Nasional Akselerasi Digitalisasi Daerah untuk Indonesia Maju” pada Selasa (3/10) di Jakarta, Provinsi NTT boleh berbangga karena sejajar dengan daerah lainnya di pentas nasional.
Bagaimana tidak, Provinsi NTT meraih penghargaan terbaik kedua sebagai TP2DD Terbaik Tingkat Provinsi untuk wilayah Nusa Tenggara, Maluku dan Papua. Tak hanya itu, Kota Kupang pun berkesempatan meraih penghargaan terbaik kedua sebagai TP2DD Terbaik Tingkat Kota. Sementara Kabupaten Nagekeo pun meraih penghargaan terbaik kedua dan Kabupaten Nagekeo sebagai terbaik ketiga TP2DD Tingkat Kabupaten untuk wilayah Nusa Tenggara, Maluku dan Papua.
Hadir dalam moment itu, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto selaku Ketua Satgas P2DD, Gubernur Bank Indonesia, Menteri Keuangan, Ketua Ombudsman, Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri, para pejabat kementerian, Gubernur, Bupati, dan Walikota selaku Ketua TP2DD. Direktur Utama Bank NTT, Harry Alexander Riwu Kaho pun diundang hadir saat itu.
Untuk diketahui, Rakornas ini merupakan forum tertinggi koordinasi percepatan perluasan digitalisasi daerah yang dihadiri oleh pimpinan kementerian lembaga anggota Satgas P2DD dan seluruh kepala daerah sebagai ketua TP2DD. Satgas ini diketuai Menko Airlangga Hartaarto, dan beranggotakan tujuh kementerian dan lembaga seperti Bank Indonesia, Kementerian Keuangan, Kemendagri, Kemenkominfo, KemenPAN dan RB, Kementerien Sesneg, dan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional.
Mendagri selaku keynote speak dalam sambutannya yang dibacakan oleh sekretaris Kemendagri, P Suhajar Diantoro saat itu menyambut baik percepatan perluasan digitalisasi daerah, bahkan dia menyerukan agar pemda dapat menggunakan layanan tersebut untuk menunjang kelancaran dalam pelayanan keuangan di pemerintahan. Dia mensupport Pemprov yang sudah menggunakan sistem tersebut dan berharap Pemprov lainnya segera menyusul. “Yakni menggunakan SP2D online dari Bank Pembangunan Daerah kita,” tegasnya.
Wakil Presiden Ma’ruf Amin dalam arahannya secara daring, meminta semua pihak untuk mengejar target pertumbuhan ekonomi di kisaran 6-7% dalam rangka menjaga momentum Indonesia Maju. “Salah satu upaya untuk mengejar target tersebut yaitu melalui penguatan teknologi digital. Penguatan teknologi digital menuntut kesiapan di semua lini termasuk Pemerintah Daerah,” ujar Wapres Ma’ruf Amin.
Wapres juga mengarahkan beberapa kebijakan yang relevan dan perlu ditempuh untuk memperkuat digitalisasi transaksi keuangan daerah, diantaranya agar Pemerintah Daerah meningkatkan sinergi dan kolaborasi guna mendorong peningkatan P2DD, menetapkan beberapa regulasi dalam rangka penguatan kebijakan P2DD, terus berinovasi untuk meningkatkan retribusi daerah, serta memperkuat infrastruktur dengan mengoptimalkan pemanfaatan Proyek Strategis Nasional.
Sementara Menko Perekonomian Airlangga Hartarto selaku Ketua Satgas P2DD saat yang sama memaparkan beberapa capaian tugas Satgas P2DD dalam kurun waktu tahun 2022 hingga semester I tahun 2023.
Menko Airlangga juga mendorong penguatan Bank Pembangunan Daerah (BPD) dalam penyediaan layanan yang mendukung digitalisasi pajak dan retribusi daerah. Saat ini terdapat 24 dari 27 BPD yang memiliki layanan digital banking namun hanya 19 BPD yang memiliki izin QRIS. Lebih jauh, Menko Airlangga juga menekankan peningkatan inovasi dalam implementasi kebijakan P2DD. */)HUMAS BANK NTT/Boy
Editor: Laurens Leba Tukan
