JAKARTA,SELATANINDONESIA.COM – Pertukaran pengetahuan dan pembelajaran terkait kebencanaan di Indonesia sangat diperlukan guna mendorong penguatan kapasitas penanggulangan bencana di berbagai wilayah di Indonesia. Untuk itu, Program SIAP SIAGA menggagas sebuah inisiatif bernama Sarasehan Antar-Daerah Untuk Penguatan Penanggulangan Bencana atau SADAR-PB.
Dalam keterangan tertulis yang diterima SelatanIndonesia.com disebutkan, rangkaian kegiatan SADAR-PB yang ketiga kalinya ini diselenggarakan dalam format hybrid pada Rabu (6/9/2023) dan Kamis (7/9/2023) di Jakarta dengan tema ”Membangun Ketangguhan Lokal: Percepatan Pencapaian SPM Sub Urusan Bencana (SPM-SUB) dan Desa Tangguh Bencana (Destana) di Daerah”.
Selama dua hari, sejumlah narasumber antara lain dari Badan Penanggulangan Bencana Nasional (BNPB), Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Kementerian Sosial (Kemensos), dan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah TerƟnggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT), serta perwakilan dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) berbagi pengetahuan dan pengalaman terkait pelaksanaan SPM-SUB dan Destana.
Adapun peserta kegiatan dari berbagai wilayah di Indonesia menghadiri rangkaian sarasehan ini secara daring melalui platform seperrti Zoom, Youtube, Streaming dan platform media sosial lainnya.
Team Leader program SIAP SIAGA, Lucy Dickinson menjelaskan bahwa SADAR-PB digagas untuk menjadi ruang berbagi pengetahuan dan pengalaman terkait penanggulangan bencana dari para pemangku kepentingan baik di pusat maupun daerah. ”SADAR-PB yang selama ini difasilitasi oleh SIAP SIAGA telah menghasilkan dua keluaran utama. Pertama, kegiatan ini mampu menjadi faktor pendorong perubahan sudut pandang pemerintah daerah dalam melihat sebuah kebijakan terkait penanggulangan bencana, dan kedua SADAR-PB juga dapat memberikan insipirasi untuk perbaikan prakƟk manajemen risiko bencana baik di daerah binaan maupun non-binaan SIAP SIAGA. Oleh karenanya, program SIAP SIAGA akan terus menjalankan kegiatan SADAR-PB secara teratur sampai program berakhir,” terangnya.
“Tujuan dari SADAR-PB adalah membuka ruang pertukaran pengalaman dan pengetahuan di sector kebencanaan di Indonesia. Kami di SIAP SIAGA percaya bahwa setiap daerah memiliki kekuatan dan keunikan masing-masing dalam menjalankan kebijakan manajemen risiko bencana. Oleh karena itu, pertukaran pengetahuan dapat memperkaya dan memperkuat daerah dalam menerjemahkan kebijakan pusat di daerah dengan sumber daya yang ada,” jelasnya menambahkan.
Program SIAP SIAGA adalah Kemitraan Australia-Indonesia untuk Manajemen Risiko Bencana yang bertujuan meningkatkan kemampuan Indonesia dalam mencegah, mempersiapkan, menanggapi, dan memulihkan diri dari bencana serta memperkuat kerja sama antara Australia dan Indonesia dalam aksi kemanusiaan di kawasan Indo Pasifik.
“Pemerintah Australia berdiri bersama Pemerintah Indonesia untuk mengatasi seluruh tantangan dan meraih berbagai peluang. Australia memiliki kebijakan pembangunan terbaru yang mengidentifikasi isu dampak perubahan iklim dan bencana yang melampaui kemampuan kita untuk mengelola risiko.
Untuk menanggapi hal ini, Pemerintah Australia akan memprioritaskan pencegahan dan pengurangan risiko di seluruh investasi pembangunan dan respons kemanusiaan Australia,” kata Sarah Stein selaku First Secretary, Humanitarian, Kedutaan Australia untuk Indonesia.
Program SIAP SIAGA bekerja dengan dukungan dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana, Kementerian Dalam Negeri, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Kementerian Sosial, dan Kementerian Luar Negeri, serta dukungan Badan Penanggulangan Bencana daerah (BPBD) dan mitra lokal lainnya di Provinsi Bali, Jawa Timur, Nusa Tenggara Timur (NTT), dan Nusa Tenggara Barat (NTB).
SADAR-PB Seri 3 ini digelar guna memfasilitasi dialog berbasis bukti terkait isu-isu utama dalam penanggulangan bencana yang melibatkan pemerintah pusat dan daerah, serta pemangku kepentingan lainnya.
Rangkaian SADAR-PB ini membahas dua topik utama, yakni menilik implementasi SPM-SUB dan akselerasi capaian Destana. Pembahasan kedua topik tersebut sangat penting dan relevan bagi diskursus resiliensi berkelanjutan di Indonesia.
Deputi Sistem dan Strategi BNPB, Raditya Jati mengatakan, peningkatan kapasitas pemerintah daerah di daerah merupakan salah satu faktor kunci keberhasilan pelaksanaan SPM Sub-Urusan Bencana di daerah. “BNPB siap dan tengah menjalankan perannya untuk memberikan asistensi teknis pelaksanaan SPM-SUB terutama dalam hal penyusunan dan sosialisasi Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK) SPM-SUB. Semangat yang kita usung di sini adalah Ɵdak hanya mengurangi bencana tapi membangun resiliensi bangsa kita. Bagaimana risiko menjadi resiliensi ini harus kita wujudkan secara nyata. Salah satu contoh yang sudah bergerak sejak 2012 adalah bagaimana desa tanguh bencana menjadi penting untuk diwujudkan dan menjadi target dari masing-masing provinsi untuk masuk dalam RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah),” ujar Raditya.
Efektivitas SPM SUB
Rangkaian acara hari pertama SADAR-PB diisi dengan diskusi mengenai SPM-SUB. Topik ini penting untuk dikaji karena efekƟvitas pelaksanaan SPM-SUB merupakan tolok ukur keberhasilan kepala daerah dalam memastikan terpenuhinya pelayanan dasar, termasuk urusan kebencanaan, bagi seluruh warga negara di daerah.
Pembicara untuk sesi pertama antara lain Direktur Sinkronisasi Urusan Pemerintah Daerah III Dirjen Bina Bangda, Kemendagri, Erliani B. Lestari, Analis Kebijakan Ahli Madya Dit. MPBK Ditjen Bina Adwil Kemendagri Frederick Simatupang, dan Direktur Sistem Penanggulangan Bencana BNPB Agus Riyanto.
“Berdasarkan data hingga Triwulan II tahuan 2023, capaian SPM-SUB masih perlu ditingkatkan lagi oleh masing-masing pemerintah daerah. Secara kuantitas saat ini capaiannya mungkin cukup baik. Di satu daerah misalnya dokumen-dokumennya ada, form-form yang ada sudah diisi semua. Tetapi secara kualitas itu perlu dicek, jangan sampai saat ada bencana malah tidak siap. Secara pararel harus mensinkronkan antara kuantitas dengan kualitas,” kata Direktur Sistem Penanggulangan Bencana BNPB Agus Riyanto.
Diskusi berlanjut ke sesi kedua dalam format talk show interaktif bertema “Standar Pelayanan Minimum Sub Urusan Bencana (SPM-SUB): Peluang dan Tantangan Pelaksanaan di Daerah” dengan pembicara Kepala Pelaksana BPBD Provinsi Bali I Made Rentin, Analis Kebencanaan Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Kabupaten Lombok Utara NTB Agus Hery Purnomo, Perencana Ahli Muda Bappelitbangda Provinsi NTT Caroline M. C. Wairo, dan Analis Kebijakan Ahli Muda Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah – Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur Rica Fuspita.
Pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota memiliki peran dan tanggung jawabnya masing-masing dalam pelaksaan SPM-SUB. Pemerintah kabupaten/kota berperan dalam menyelenggarakan pelayanan informasi rawan bencana, pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana, serta pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana. Sementara itu, pemerintah provinsi menjalankan perannya dalam melakukan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan SPM-SUB di tingkat kabupaten/kota.
Adapun pemerintah pusat melalui Kemendagri dan BNPB bertanggung jawab dalam menyusun petunjuk teknis pelaksanaan SPM-SUB serta memantau efektivitas pelaksanaannya. Dengan pembagian peran tersebut, koordinasi dan kolaborasi yang efekfif di antara seluruh pemangku kepentingan di tingkat pusat dan daerah menjadi syarat mutlak keberhasilan pelaksanaan SPM-SUB.
“Pemenuhan SPM salah satunya terkait kebencanaan telah menjadi komitmen pemerintah daerah Jawa Timur. Apalagi Jawa Timur berada di jalur pertemuan lempeng teknonik sehingga potensi bencananya sangat luar biasa. Maka butuh fokus yang tinggi dari pemerintah daerah di tingkat provinsi maupun 38 pemerintah kabupaten/kota,” ujar Analis Kebijakan Ahli Muda Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah – Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur Rica Fuspita .
Tentang SIAP SIAGA
Program SIAP SIAGA adalah Kemitraan Australia-Indonesia untuk Manajemen Risiko Bencana yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan Indonesia dalam mencegah, mempersiapkan, menanggapi, dan memulihkan diri dari bencana serta memperkuat kerja sama antara Australia dan Indonesia dalam aksi kemanusiaan di kawasan Indo Pasifik. Program SIAP SIAGA diselaraskan dengan prioritas Rencana Pembangunan Jangka Menengah Indonesia (RPJMN) 2020-2024 dan Strategi Kemanusiaan Pemerintah Australia (2016).
Program SIAP SIAGA bekerja sama dengan Badan Nasional Penanggulangan Bencana, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Sosial, Kementerian Luar Negeri, pemerintah provinsi dan kabupaten/kota, sertaorganisasi masyarakat sipil.***Laurens Leba Tukan
