KUPANG,SELATANINDONESIA.COM – Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM NTT, Marciana Dominika Jone menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada seluruh pemerintah daerah di NTT baik Provinsi NTT maupun Kabupaten/Kota yang selalu mendukung program kerja Kementerian Hukum dan HAM.
Apresiasi itu disampaikan Merci Jone ketika memimpin rapat Koordinasi Pelaksanaan Monitoring Capaian Target Aksi HAM B08 Tahun 2023, Rabu (26/7/2023) di ruang rapat multifungsi Kanwil Kemenkumham NTT. “Terima kasih atas dukungan seluruh Pemda baik Provinsi NTT maupun Kabupaten dan Kota. Masih terdapat beberapa kendala yang dialami Pemda se NTT yaitu Pemerintah Daerah mengalami kesulitan dalam melakukan akses data serta ada beberapa strategi yang bisa diterapkan dalam pemenuhan data tersebut,” sebut Merci Jone.
Rapat Koordinasi itu dibuka langsung oleh Plt. Direktur Kerjasama Direktorat Jenderal Hak Asasi Manusia, Pagar Butar Butar. Turut hadir dalam kegiatan Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM, I Gusti Putu Milawati, Plh. Kabid HAM, Ariance Komile, Kepala Sub Bidang P3HAM, Novebriani Sarah dan peserta kegiatan dari Pemerintah Daerah Bagian Hukum Kab/Kota dan Biro hukum Provinsi NTT yang hadir melalui daring dan luring.
Dijelaskan Kakanwil Merci Jone, Rencana Aksi Nasional HAM (RANHAM) memiliki fokus utama pada 4 (empat) sasaran kelompok rentan, yaitu: perempuan, anak, penyandang disabilitas dan masyarakat adat. “Penetapan fokus ini bertujuan untuk semakin meningkatkan implementasi, pemantauan, pemetaan serta evaluasi RANHAM melalui sinergi antar instansi baik di pusat maupun daerah,” sebutnya.
Ia menambahkan, evaluasi RANHAM diharapkan dapat menjadi terobosan dalam menyelesaikan berbagai tantangan dan mempercepat implementasi program-program HAM nasional.
Dijelaskan, pelaksanaan kegiatan ini juga bertujuan untuk melakukan koordinasi dengan perangkat daerah dalam pelaksanaan dan penyusunan pelaporan Aksi HAM, melakukan monitoring dan evaluasi pelaporan seluruh Aksi HAM dan memantau serta memastikan laporan Aksi HAM Pemerintah Kabupaten Kota Tahun 2023.
“Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RANHAM) merupakan panduan sekaligus rencana umum dalam rangka mewujudkan adanya penghormatan, pemajuan, pemenuhan dan perlindungan HAM (P5 HAM) bagi seluruh rakyat Indonesia. Dalam pelaksanaannya dilakukan secara koordinatif oleh berbagai Institusi/Lembaga yang berkepentingan dengan HAM, baik Eksekutif, Yudikatif maupun Legislatif,” jelas Merci Jone.
Disebutkan, implementasi dari pelaksanaan HAM di setiap daerah dapat dilihat dari adanya pelaporan aksi HAM oleh pelaksana RANHAM di Kabupaten/Kota dan Provinsi ke Presiden.*/)Hms/Dian
Editor: Laurens Leba Tukan
