KEFAMENANU,SELATANINDONESIA.COM – Bupati Timor Tengah Utara (TTU), Drs. Juandi David melantik 5 orang pejabat Administrator dan pejabat pengawas yang ditugaskan di Rumah Sakit Pratama (RSP) Ponu.
Pelantikan dan pengambilan sumpah dan janji jabatan kepada 5 orang pejabat administrator dan pejabat pengawas ini dilaksanakan pada hari Selasa, (11/7/2023), di Aula lantai 2 kantor Bupati Timor Tengah Utara (TTU).
Turut hadir dalam peristiwa pelnatikan tersebut, Wakil Bupati Timor Tengah Utara, Drs. Eusabius Binsasi, Sekda Timor Tengah Utara, Fransiskus Bait Fay, Ketua dan wakil ketua tim Penggerak PKK Kabupaten Timor Tengah Utara, serta sejumlah pejabat lingkup pemerintah Kabupaten Timor Tengah Utara.
Lima pejabat yang dilantik tersebut antara lain, dr. B. Theresia A. Juliastanti Mulowato dilantik sebagai Kepala UPT Rumah Sakit Pratama (RSP) Ponu, Frederikus Sengkoen, S.Kep. Ns, sebagai Kepala Tata Usaha, Maria Yohaneta Naicea, S.Si, sebagai Kasie Pelayanan Medik, Yenni Trudis Taitoh, A.M.d., Kep sebagai Kasi Pelayanan Keperawatan dan Yeremias Nipu, A.Md sebagai Kasie Penunjang Medik.
Bupati Timor Tengah Utara, Drs. Juandi David pada kesempatan tersebut mengatakan, pelantikan 5 pejabat administrator dan pejabat pengawas ini dilantik guna menunjang pelayanan kesehatan di RSP Ponu yang gedungnya diresmikan pada hari Rabu (12/7/2023).
Ia menyampaikan, sebagai rumah sakit penyangga perbatasan, maka RSP Ponu tidak hanya memberikan pelayanan kepada masyarakat Kabupaten Timor Tengah Utara tetapi juga melayani masyarakat luar negeri seperti Timor Leste, sehingga perlu adanya Sumber Daya Manusia yang cakap dan profesional.
“Jadi RSP Ponu itu adalah rumah sakit perbatasan yang bukan hanya melayani masyarakat Timor Tengah Utara tapi juga masyarakat dari luar negeri seperti Timor Leste. Oleh karena itu perlu ditempatkan SDM yang cakap dan profesional agar dapat memberikan pelayanan terbaik dan maksimal,” kata Juandi David.
Juandi berharap agar managament pada rumah sakit tersebut juga dikelola secara baik terutama pengelolaan keuangan yang harus dilakukan secara terbuka dan akuntabel agar tidak mengganggu pelayanan kesehatan.
Juandi David juga meminta agar para pejabat yang akan melaksanakan tugas pada rumah sakit tersebut dapat memperhatikan pemeliharaan, perawatan dan peralatan medis serta aset-aset lainnya.
Ia menegaskan agar para pejabat terlantik dapat bekerja dengan baik dan menjaga kode etik sebagai seorang Aparatur Sipil Negara (ASN) maupun kode etik profesi agar nama baik pribadi, lembaga dan pemerintah dapat terjaga.
“Junjung tinggi semangat pelayanan, jaga kode etik ASN dan profesi serta jaga nama baik pribadi, lembaga dan pemerintah,” pungkas, Bupati Timor Tengah Utara.*/)KokaMasan
Editor: Laurens Leba Tukan
