JAKARTA,SELATANINDONESIA.COM – Dia tidak pernah berpikir bahwa apa yang dikerjakannya dalam jabatan sebagai Bupati Sumba Tengah untuk mendapat penghargaan. Sedikitipun tidak terpikirkan oleh Paulus S. K. Limu bahwa semua program kerakyatan yang dikemas dalam balutan program Pro Oli Mila itu ternyata mendapat apresiasi bahkan penghargaan dari berbagai elemen.
Belum lama ini, Kementrian Koordinator (Kemenko) PMK, dan Kementrian Ketenagakerjaan RI serta BPJS Ketenagakerjaan menggelar Penganugerahan Penghargaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (Paritrana Award) Tingkat Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2022. Acara yang berlangsung di Palacio Ballroom Hotel Aston Kupang itu merupakan ajang penghargaan yang diberikan oleh Presiden Republik Indonesia kepada Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota, dan Pelaku Usaha meliputi perusahaan skala besar – skala menengah, usaha sektor layanan publik dan usaha mikro, yang mendukung penuh pelaksanaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.
Ternyata, Bupati Sumba Tengah, Paulus S. K. Limu dinobatkan menjadi juara satu tingkat Provinsi NTT untuk Kategori Pemerintah Kabupaten/Kota di NTT yang jangkauan BPJS Ketenagakerjaannya terluas. Penghargaan kepada Bupati Paulus diserahkan Wakil Gubernur NTT Josef A. Nae Soi dan Deputi Direktur Kantor BPJS Ketenagakerjaan Wilayah Bali, Nusa Tenggara dan Papua, Kuncoro Budi Winarno.
Rupanya, selama memimpin Kabupaten Sumba Tengah, Paulus Kira dan Wakilnya Daniel Landa memebrikn santunan dan jaminana sosial kepada seluruh tenaga kontrak di Sumba Tengah tanpa kecuali. Mereka itu teridiri dari tenaga administrasi, tenaga medis, tenaga pendidikan dan tenaga teksnis lainnya. “Kita juga memberikan jaminana sosial kepada kepala desa dan aparat desa. Kami juga memberikan jaminana sosial kepada kelompok rentan seperti petani, peternak khsusunya pekerja pertanian hortikultura yang pada tahun 2022, kami punya lahan hortikulra sekitar 125 Ha,” sebut Bupati Paulus.
Dijelaskan Bupati Paulus, ia telah menginstruksikan kepada seluruh Kepala Desa di Sumba Tengah agar masing-masing desa menanam 1 Ha lahan untuk hortikultura dan kini berkembang menjadi 125 Ha. “Semua pekerja yang terlibat dalam pertanian hortikultura diberikan jaminan sosial ketenagakerjaan. Mereka ini mengahsilkan cabe, tomat bawang dan sebagainya,” katanya.
Jaminan Sosial Ketenagakerjaan itu dilandasi pada Peraturan Bupati Sumba Tengah. “Kami juga diuji oleh Tim Sembilan yang melakukan uji petik di lapangan. Kami sebenarnya memberlakukan itu tidak untuk mendapatkan juara. Namun kebijakan itu kita ambil untuk memberikan perlindungan terhadap mereka yang adalah masyarakat Sumba Tengah. Meskipun nilainya kecil karena memang APBD kita kecil tapi diatur sedemikian rupa dan sangat membantu masyarakat kita,” katanya.
Atas capaian itu, Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Emanuel Melkiades Laka Lena menyebut, Bupati Paulus telah membuktikan bahwa jabatan bupati digunakan dengan benar yaitu terlebih dalam mengurus kebutuhan dasar warga. “Pak Paulus S. K. Limu telah membuktikan bahwa jabatan Bupati itu dimaksimalkan untuk mengurus kebutuhan dasar warga masyarakat. Pak Bupati Pulus ternyata mampu juga memperluas keanggotaan ataupun kepesertaan tenaga kerja terutama melibatkan tenaga kerja yang bekerja di sektor-sektor informal seperti para petani, nelayan dan tentu mereka yang bergerak di aspek-aspek informal,” sebut Melki Laka Lena kepada SelatanIndonesia.com, Minggu (14/5/2023).
Ketua DPD I Partai Golkar Provinsi NTT ini mengatakan, capaian yang ditorehkan oleh Bupati Sumba Tengah dan jajarannya merupakan sebuah prestasi yang membanggakan. “Sosok Pak Bupati Paulus Kira patut diteladani. Karena jabatan Bupati itu digunakan sebesar-besarnya untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat. Ada banyak sekali program pemerintah yang sebenarnya cukup banyak dan jika dioptimalkan maka akan menolong banyak warga terutama kelompok rentan. Sekali lagi selamat untuk Pak Paulus Kira dan jajarannya, terus bekerja untuk melayani dan mengurus rakyat,” pungkas Melki Laka Lena.***Laurens Leba Tukan
