LEWOLEBA,SELATANINDONESIA.COM – Upaya mengatasi Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) di wilayah hukum Polres Lembata kian gencar dilakukan. Sinergi berbagai pihak sangat dibutuhkan untuk mengatasi TPPO yang sering kali meresahkan warga.
Kapolres Lembata, AKBP Dr. Josephien Vivick Tjangkung, S.Sos, M.I.Kom dan Penjabat Bupati Lembata, Drs. Marsianus Jawa, M.Si bersama LSM Truk-F, menggelar diskusi di Rumah Jabatan Bupati Lembata di Lamahora, Kelurahan Lewoleba, Kecamatan Nubatukan Kabupaten Lembata, Sabtu (29/4/2023).
“Kita butuh sinergi lintas sector untuk mengatasi TPPO. Dan, LSM Truk-F yang merupakan Tim Relawan untuk Kemanusiaan selama ini telah memainkan peran penting dalam upaya mengatasi TPPO,” sebut Kapolres Lembata, AKBP Dr. Josephien Vivick Tjangkung, S.Sos, M.I.Kom kepada SelatanIndonesia.com, Minggu (30/4/2023).
Disebutkan, bersama Penjabat Bupati Lembata, Drs. Marsianus Jawa, M.Si, dan LSM Truk-F akan membentuk tim khusus untuk mengatasi masalah TPPO. ”Kami telah menerima informasi tentang keberadaan korban TPPO di Lembata dan langsung melakukan penyelidikan. Ini kesempatan bagi semua pihak untuk saling berbagi informasi dan berkoordinasi dalam upaya mengatasi masalah TPPO di wilayah Lembata,” katanya.
Dijelaskan Kapolres Vivick Tjangkung, peran LSM Truk-F yang turut hadir dalam diskusi ini memperlihatkan betapa pentingnya kerja sama antara lembaga pemerintah, aparat keamanan, dan LSM dalam mengatasi masalah TPPO. “Diharapkan dari diskusi itu dapat memberikan solusi terbaik bagi penanganan TPPO di wilayah hukum Polres Lembata,” katanya.
Turut hadir dalam diskusi tersebut adalah Kasat Narkoba Polres Lembata AKP Victor Hari Saputra, S.Pi, M.Si, Kepala Dinas Nakertrans Kabupaten Lembata Wenseslaus Pukan, Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak Kabupaten Lembata dr. Lucia Enggaryati, serta para tokoh agama dan aktivis sosial yang tergabung dalam LSM Truk-F.
Diketahui, sesuai data dari Ketua Truk-F Maumere terkait TPPO sejak tahun 2000, korban sebanyak 620 orang. Khusus di Maumere sebanyak 60 orang. Mereka juga menyebut, banyak TKI yang ilegal tidak memiliki dokumen resmi yaitu sekitar 80%. Para TKI sering mengalami kekerasan dan bahkan ada yang hilang, dan di Lembata sebanyak 3,1 %. Bahkan Truk-F menilai pengungkapan TPPO menjadi sulit karena disinyalir ada okunum polisi yang terlibat.***Laurens Leba Tukan
