Mengurai Benang Kusut Dilema Pekerja Migran, BPIP: Perlu Political Will Semua Pihak

92
Staff Khusus Ketua Dewan Pengarah BPIP Antonius Benny Susetyo dan Aktifis Kemanusiaan Yeni Wahid dalam forum diskusi publik dengan tema “Perang Semesta Melawan Sindikat Penempatan Ilegal Pekerja Migran Indonesia” yang diselenggerakan oleh BP2MI di Batam, Kamis (6/4/2023). Foto: Dok.Rm.Beny

BATAM,SELATANINDONESIA.COM – Salah satu permasalahan krusial dalam hal pelindungan Pekerja Migran Indonesia (PMI) saat ini  adalah masih maraknya penempatan ilegal nonprosedural. Oleh karenanya, upaya untuk  memberantas sindikat penempatan ilegal Pekerja Migran Indonesia menjadi salah satu prioritas program Badan Pelindungan  Pekerja Migran Indonesia (BP2MI).

Diperlukan adanya penguatan koordinasi dalam upaya pemberantasan sindikat penempatan ilegal Pekerja Migran Indonesia maka Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia menyelenggarakan diskusi publik dengan tema “Perang  Semesta Melawan Sindikat Penempatan Ilegal Pekerja Migran Indonesia” untuk menguatkan  koordinasi dan menegaskan tanggung jawab para stakeholder dalam upaya memberantas segala jenis kejahatan dan sindikat yang mengancam dan membahayakan para pahlawan devisa tersebut.

Acara tersebut diselenggarakan Kamis (6/4/2023) di Batam.  Hadir para tokoh bangsa sebagai Narasumber seperti Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Indonesia (Menkopolhukm) Mahfud M.D, politisi dan Aktivis Nahdatul Ulama Yenny Wahid serta Staff Khusus Ketua Dewan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila, Rm. Antonius Benny Susetyo.

Topik yang dibahas tentang dinamika serta masalah yang dihadapi para Buruh Migran serta upaya untuk Bersama-sama memetakan dan meramu mekanisme serta kebijakan yang dipandang baik untuk menjaga dan melindungi para buruh migran dalam upayanya mencari nafkah ke luar negeri. Pasalnya, banyak terjadi situasi yang tidak menguntungkan dan bahkan membahayakan bagi para buruh migran.

Kepala BP2MI Benny Ramdhani dalam pembukaan mengatakan, BP2MI senantiasa berkomitmen untuk tidak saja melindungi para Pekerja Migran namun juga menumpas habis praktek-praktek jaringan dan mafia yang keberadaannya mengancam para pekerja migran. “Hal ini antara lain dibuktikan  dengan pemecatan bagi para pegawai dan unsur dari BP2MI yang terlibat dalam usaha-usaha illegal yang merugikan serta mengancam para pekerja migran,” sebut Benny Ramdhani dalam keterangan tertulis yang diterma SelatanIndonesia.com, Jumat (7/4/2023) .

Disebutkan, dalam era keterbukaan ini seharusnya tidak lagi abai tentang praktek praktek Illegal berbahaya terkait para Pekerja Migran yaitu praktek Ijon Rentenir dan sindikat penempatan pekerja migran. “Permasalahan ini hendaknya dapat diselesaikan secara kolaboratif dengan  sinergi kuat dari berbagai pihak sehingga masalah-masalah ini dapat hilang secara permanen dalam dinamika kehidupan para pekerja migran. Hingga para pahlawan devisa ini dapat mencari nafkah dengan tenang,” sebutnya.

Pemerintah melalui BP2MI berkomitmen untuk selalu  berusaha mengembalikan dan menjaga  harkat dan martabat para  pekerja migran karena sebagai penyumbang devisa negara berhutang budi kepada para pekerja migran.

Menkopolhukam, Mahfud MD tampil sebagai Keynote Speaker menyatakan Perang Semesta terhadap kejahatan terhadap Pekerja Migran. “Perang Semesta ini memerlukan komitmen menyeluruh dari semua pihak untuk mencegah semua potensi kebahayaan yang mungkin dihadapi oleh 9 juta pekerja migran yang tersebar di seluruh dunia,” sebut Mahfud MD.

Diejalskan, rasio kasus yang tertangani dibandingkan dengan banyaknya pekerja migran sangat besar selisihnya. Hal ini tentunya menjadi pekerjaan rumah para stakeholder untuk menemukan mekanisme yang cepat dan tepat dalam merespon tiap kasus yang melibatkan para pekerja migran yang tersebar di seluruh dunia. “Tidak bisa dipungkiri bahwa peningkatan kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang  terjadi karena makin berkembangnya teknologi informasi dunia yang sejalan dengan makin canggihnya modus operandi kejahatan terhadap para pekerja migran dengan memanfaatkan internet dan media sosial,” ujarnya.

Mahfud mengatakan, sebagai negara merdeka, Indonesia harus dapat menjamin harkat, martabat dan kemerdekaan setiap warganya, termasuk para pekerja migran. Menurut dia, hendaknya peraturan dan kebijakan yang sudah dibuat benar-benar dilaksanakan, dengan bekerja bersih dan penuh integritas hingga para pekerja migran dengan segala dinamika dan keberadaannya dapat benar-benar terlindungi.

Selanjutnya, politisi dan Aktivis Kemanusiaan Yeni Wahid menyatakan, pekerja migran adalah orang-orang paling berani di Indonesia. “Mereka berani menghadapi tantangan multidimensional demi menghidupi keluarga. Yang menyedihkan banyak dari mereka bukan mendapat sejahtera yang diharapkan tetapi malah masuk ke lingkaran kejahatan seperti Human Traficcking, Perbudakan dan mafia organ,” sebut Yeni Wahid.

Ia mengatakan, para pekerja migran yang dalam keberadaannya  mengesampingkan sedikit  kedaulatan sebagai manusia merdeka  demi menghidupi keluarga, justru menjadi komoditas dan kehilangan harkat dan martabat sebagai manusia. “Para pekerja migran tersebut menjadi sekedar angka dan komoditas bagi para sindikat dan Mafia Perdagangan Manusia. Karenanya semua pihak yang terlibat dalam lingkaran yang mereduksi kemanusiaan tersebutlah yang harus mendapatkan sanksi yang berat,” tegas Yeni Wahid.

Yeni Wahid mengatakan, selanjutnya perlu ada political will melaksanakan segala jenis regulasi yang telah dibuat terkait dinamika  para  Pekerja Migran hingga tidak perlu kembali terlibat dalam pembicaraan remeh temeh yang membuang waktu. “Kita Bersama-sama dapat melaksanakan segala action plan agar masalah terkait para pekerja migran dapat segera diselesaikan,” ujarnya.

Para stakeholder dan pembuat kebijakan hendaknya dapat menggalang kekuatan sosial dan masyarakat sehingga  upaya penghentian kejahatan terhadap pekerja migran  ini dapat bergerak dan terlaksana dengan baik. Juga agar dapat menjangkau dan membersihkan sudut tergelap masyarakat dimana segala jenis jaringan dan modus operandi kejahatan terhadap para pekerja migran berada .

Staff Khusus Ketua Dewan Pengarah BPIP Antonius Benny Susetyo dalam paparannya menyatakan, sangat perlu ada political will dari semua pihak untuk dapat bersepakat dengan negara dengan berani membongkar sindikat perdagangan manusia.

Momentum perang Semesta menurut Doktor Komunikasi Politik ini dapat digunakan untuk bergerak bersama memberantas para sindikat yakni  para cukong yang main mata dengan aparat nakal untuk memuluskan kejahatannya. “Negara dan Masyarakat sebenarnya sudah mengetahui pangkal masalah dari Kejahatan terhadap Pekerja Migran ini dan dengan regulasi dan kebijakan yang dimiliki pemerintah, kita sebenarnya mampu memberantas jaringan kejahatan ini. Namun seringkali para pihak dengan sengaja mengabaikan kenyataan ini karena menganggap fenomena kejahatan terhadap pekerja migran ini adalah masalah yang kompleks dan bukan urusan mereka. Padahal dengan diam dan memalingkan pandangan, kita sama saja mengingkari kejahatan. Dan mengingkari kejahatan sesungguhnya melukai wajah Tuhan karena  tidak mencintai dan menjaga martabat sesama manusia ciptaan Tuhan,” ujar Romo Beny.

Staff Khusus Ketua Dewan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila yang dikepalai oleh Prof. Drs. K.H. Yudian Wahyudi, M.A., Ph.D. ini menyatakan bahwa semua pihak yang terlibat dapat  bermusyawarah dan membuat keputusan untuk usaha memberantas mafia pekerja migran, dengan memberikan hukuman yang jelas dan aksi nyata dan menyeluruh seperti putus sumber-sumber keuangan pada cukong dan aparat nakal.  “Sita asset mereka dan berikan hukuman seberat beratnya hingga menjadi  efek jera sebagai upaya  dalam memerangi kejahatan terhadap kemanusiaan ini,” tegasnya.

Menutup paparannya dalam diskusi yang dihadiri oleh kurang lebih 300 orang para stakeholders dari kementerian, lembaga dan unsur unsur kemasyarakatan seluruh Indonesia ini, Benny mengatakan bahwa perlu pendekatan yang lebih dari sekedar norma hukum. Namun, dengan norma kemanusiaan dan political will yang utuh dengan aksi nyata dari para stakeholder untuk menumpas semua mafia kejahatan terhadap para buruh migran, perlu politik propetis dimana para agamawan dengan  berani berkata dan menjaga para umatnya untuk tidak tergoda dan berani memerangi para sindikat dan pelaku kejahatan terhadap pekerja Migran.

“Sudah waktunya kita berani menyatakan bahwa hitam adalah hitam dan putih adalah putih hingga kita tidak lagi  melukai hati Tuhan dengan menginjak-injak hak-hak kemanusiaan para pekerja migran,” pungkasnya.***Laurens Leba Tukan

Center Align Buttons in Bootstrap