LEWOLEBA,SELATANINDONESIA.COM – Penjabat Bupati Lembata, Marsianus Jawa memimpin Satuan Polisi Pamong Praja (Sat Pol PP) dan sejumlah Kepala Bagian di Setda Kabuaten Lembata gotong royong membangun rumah layak hubi bagi warga kurang mampu di Lamahora, Lewoleba Timur, Kabupaten Lembata, Sabtu (11/3/2023).
Penjabat Bupati Lembata, Marsianus Jawa mengatakan, dalam pekerjaan membangun rumah ini, ia mengajak beberapa pihak untuk bahu membahu guna mewujudkan mimpi masyarakat agar bisa menempati rumah yang layak huni. “Inisiatif awal, muncul setelah saya mendapat laporan bahwa ada masyarakat yang seharusnya menerima bantuan rumah layak huni, namun hingga saat ini belum tersentuh,” sebut Marsianus Jawa di Lewoleba, Sabtu (11/3/2023).
Ia dibantu oleh personil dari Satuan Polisi Pamong Praja ( Sat Pol PP) dan beberapa kepala bagian dari Setda Lembata serta para warga, menyelesaikan pekerjaan dasar fondasi untuk pembangunan rumah layak huni bagi keluarga Bapak Yosep Lapit Wawin.
Bantuan ini spontan diberikan setelah melihat kondisi rumah warga yang tidak layak, terutama di dalam rumah itu ada anaknya menderita stunting. Menurut keterangan dari pihak kesehatan, salah satu pemicu anak menderita stunting atau gizi buruk selain faktor asupan gizi juga adalah faktor kondisi kesehatan rumah. Rumah yang tidak layak atau tidak sehat juga menjadi pemicu terjadinya stunting. Fakta-fakta inilah menjadi pendorong awal bantuan ini diberikan.
“Mari Kita sama-sama tumbuh kembangkan sikap solidaritas dan gotong royong antar sesama anak tanah, untuk menata lingkungan kerja dan kehidupan masyarakat kita yang lebih baik,” ujarnya.
Inilah contoh sosok pemimpin yang baik. Pemimpin yang berani terjun ke masyarakat membantu kehidupan warganya. Pemimpin yang patut diapresiasi dan diteladani. Marsinaus berencana, pola bantuan seperti ini akan terus dipertahankan. Dia akan terapkan untuk waktu-waktu yang akan datang, sehingga bantuannya tepat sasaran dan manfaatnya bisa dirasakan warga. Di samping itu, ada nilai positif dari peristiwa ini, yakni tumbuhnya sikap solidaritas dan gotong royong antar sesama anak tanah.
Senada dengan Bupati Jawa, Kadis Perumahan Rakyat, Simon Langoday, ketika ditemui mediantt.com di sela-sela kegiatan, menyampaikan bahwa sebenarnya kegiatan ini merupakan program bantuan rumah layak huni untuk keluarga prasejahtera di Kecamatan Nubatukan.
Tahun ini tidak sebanyak tahun lalu. Kami hanya 12 biji saja untuk keluarga-keluarga yang memang kita kategorikan sangat susah. Terus keluarga ini di dalamnya ada anggota keluarga yang stunting,” kata Simon Langoday.
Dia berujar, keluarga yang dibantu ini memiliki empat anak dan salah satunya adalah penderita stunting atau gizi buruk. Mereka inilah yang coba kita bantu. Karena menurutnya, pemicu stunting itu juga dari rumah. “Rumah tidak layak huni juga bisa memicu terjadinya stunting,” ujarnya.
“Untuk menekan angka stunting kita di Kabupaten Lembata, pemerintah ke depan akan terus berupaya membenahi rumah-rumah tidak layak huni agar rumah menjadi layak huni sehingga kehidupan keluarga khususnya anak-anak bisa lebih baik lagi kesehatannya. Nah ini program kita semua, program pemerintah baik pusat maupun daerah,” jelas Langoday menambahkan.
Karena itu, pihaknya berupaya untuk terus memberikan bantuan rumah baik itu bantuan stimulan atau swadaya maupun bantuan yang sifatnya rangsangan seperti di kecamatan lain, sehingga stunting bisa ditekan angkanya dan anak-anak bisa tumbuh menjadi generasi Indonesia yang lebih baik.
“Jangan sampai kita mengalami low generation atau generasi terputus. Sehingga kita berupaya bersama Bapa Bupati terus-menerus menekan angka stunting dan demi kesejahteraan masyarakat, setiap tahun kami ada program pembangunan rumah swadaya dan bantuan-bantuan stimulan lainnya,” ungkap Simon Langoday menjelaskan.
Untuk diketahui, tahun 2023 ini hanya ada sekitar 12 rumah yang akan dibantu pemerintah. Angka ini, menurut data tahun kemarin, mengalami penurunan yang sangat signifikan. Subsidi pemerintah tahun 2022 sebanyak 120 rumah yang tersebar di 7 Kelurahan dan 1 desa yakni Desa Pada di Kecamatan Nubatukan. Tahun ini hanya bisa disubsidi 12 rumah. Kondisi ini memang sangat memprihatinkan, bukan karena faktor jumlah rumah tidak layak huni yang semakin berkurang tetapi karena ketersediaan dana yang terbatas.
Menanggapi permasalahan ini, Langoday mengatakan, tahun 2022, Lembata dibantu dengan Dana Alokasi Khusus (DAK) dari pusat sebesar 50 persen dan APBD Lembata sebesar 50 persen, sehingga jumlahnya mencapai 120 rumah. Tahun ini hanya 12 rumah yang bisa disubsidi pemerintah mengingat kondisi keuangan daerah yang terbatas, sementara banyak sekali kebutuhan atau persoalan di daerah yang harus juga diperhatikan, ditambah lagi beban utang yang harus dibayar Pemerintah Daerah akibat kebijakan pinjaman PEN.
Tahun ini, menurutnya, tidak ada bantuan subsidi tambahan DAK dari pemerintah pusat seperti tahun 2022, sehingga baru bisa subsidi 12 rumah saja. Namun demikian, dia menambahkan bahwa pemerintah tetap berupaya terus membantu masyarakat melalui kebijakan pembangunan rumah layak huni sekaligus untuk mempercepat penurunan angka stunting di Kabupaten Lembata.
Jadi menurutnya lagi bahwa bantuan 12 rumah yang disubsidi ini tidak hanya berpusat pada satu titik saja, tetapi menyebar di beberapa titik. Seperti halnya di Kecamatan Nubatukan, ada di Lamahora, Wangatoa dan di Lewoleba Barat. Sementara di Kecamatan Lebatukan, ada di Lodoblolong, 2 rumah dan di Dikesare, 2 rumah. Semua ini disubsidi oleh pemerintah disamping swadaya dari penerima seperti fundasi sebagai salah satu syarat penerimaan bantuan.*/)ProkompimLembata/Baoona
Editor: Laurens Leba Tukan
