ADONARA,SELATANINDONESIA.COM – Gubernur Nusa Tenggara Timur Viktor Bungtilu Laiskodat memilih sosok yang tepat menjadi Penjabat Bupati Flores Timur. Jiwa juang Doris Alexander Rihi untuk wilayah yang dipimpinnya sangat teruji. Betapa tidak, dalam hitungan setengah hari, Doris Rihi berhasil hadir di lima Kecamatan di Pulau Adonara, pada Selasa (7/3/2023).
Doris Rihi hadir membuka dan memberikan sambutan pada kegiatan Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrembang) RKPD tingkat Kecamatan. Ia memulai kunjungan di Kecamatan Klubagolit kemudian ke Kecamatan Witihama, Ileboleng dan Adonara Timur. Selanjutnya, dalam agenda yang sama Doris Rihi hadir lagi di Kecamatan Wotanulumado.
Ia didampingi oleh Kepala BP4D Flotim Apolonia Corebima dan Kadis Kominfo Flotim Herry Lamawuran/Herry, S.Sos. Doris Rihi mengawalinya dengan membuka kegiatan Musrenbang RKPD di kecamatan Kelubagolit, selanjutnya mengunjungi pelaksanaan kegiatan sejenis di kecamatan Witihama, Ile Boleng, Adonara Timur, dan berakhir di Wotanulumado.
Pelaksanaan Musrenbang menjadi bagian penting dari pembangunan karena menjadi tahap awal perencanaan dalam proses pembangunan itu sendiri.
Dihadapan para camat, kepala desa, serta utusan anggota DPRD di setiap kecamatan, Penjabat Bupati mengapresiasi kehadiran seluruh perwakilan komponen masyarakat dan pemerintahan dalam kegiatan ini. “Kita semua hadir di sini sebagai perwakilan dari masyarakat, oleh karena itu kita harus merencanakannya dengan sebaik-baiknya,” sebutnya.
Dijelaskan Doris Rihi, struktur APBD kabupaten Flores Timur selama beberapa tahun terakhir ini masih memberi gambaran bahwa tingkat ketergantungan fiskal Flores Timur masih di atas 80% terhadap dana transfer pusat. Dalam APBD tahun 2023, total pendapatan daerah sebesar 1,139 triliun rupiah, akan tetapi belanja langsung baru mencapai 309 miliar. Pendapatan daerah pada tahun 2024, jelasnya diperkirakan belum mengalami peningkatan yang signifikan sementara kebijakan DAU spesifik grand diperkirakan masih tetap berlaku.
Menyikapi hal ini, Penjabat Bupati menegaskan bahwa sumber daya yang dimiliki kabupaten ini masih sangat terbatas. “Oleh karena itu kita perlu duduk bersama dan menentukan prioritas pembangunan yang harus didahulukan,” ungkapnya.
Lebih lanjut ditekankannya, pemerintah dalam pembangunan yang hadir di masyarakat untuk berusaha memenuhi semua kebutuhan masyarakat. “Dari tingkat pusat hingga ke desa, semuanya harus satu kata yakni memperjuangkan kesejahteraan masyarakat,” sebutnya sambil berharap adanya komunikasi dan interaksi yang baik, dewasa dan berbudaya antara setiap komponen masyarakat dan pemerintah yang mencerminkan nilai kearifan Lamaholot.
Terhadap beberapa dampak bencana akibat terjadinya hujan dan angin kencang yang menyebabkan terputusnya jalur transportasi termasuk di Adonara, Doris Rihi meminta agar masyarakat dapat menjadikannya sebagai bagian dari rencana pembangunan di tahun mendatang yang dirumuskan dalam kesempatan Musrenbang ini.
Menyikapi keterbatasan sumber daya yang ada, Doris Rihi mengungkapkan bahwa ada beberapa cara yang ditempuh untuk mengatasi terbatasnya anggaran yang ada termasuk melalui CSR dari BUMN yakni Bank NTT dan BRI yang telah berhasil mendatangkan beberapa unit mobil sampah serta dukungan anggota DPR RI untuk memperjuangkan aspirasi masyarakat Flores Timur yang disampaikan oleh Pemerintah Daerah, termasuk melalui Melchias Mekeng yang telah berhasil memperjuangkan anggaran pembangunan jalan usaha tani (JUT) senilai 15 miliar di sejumlah titik di Flores Timur dan alat dan mesin pertanian.
Peran Pemerintah Provinsi melalui Gubernur Viktor Laiskodat pun, menurutnya perlu diapresiasi karena telah membantu Flores Timur dalam hal infrastuktur sebesar 19 km di Solor serta pengadaan mesin desalinasi air laut menjadi air tawar di desa Kolaka dan dusun Mekko. Selain itu, kebutuhan masyarakat akan listrik pun terbantu dengan kehadiran PLN yang telah membuka jaringan melalui berbagai program PLN yang ada.
Selain itu, Doris Rihi menyampaikan bahwa salah satu prioritas pemerintahan Presiden Jokowi saat ini adalah pembangunan infrastruktur di tingkat kabupaten. Hal ini, menurutnya perlu dimanfaatkan oleh Pemda untuk mengajukan usulan pembangunan ke Pemerintah Pusat untuk pembangunan infrastruktur di kabupaten ini.
“Saya usulkan jalan dan jembatan itu sekitar 874 miliar, usulnya ke Menteri PUPR, dan tembusannya ke semua Menko yang ada, itu sekitar 51 lebih ruas jalan,” ungkapnya.
Doris Rihi pun menerangkan tentang rencana pembangunan ruas-ruas jalan yang memanfaatkan anggaran Inpres jalan daerah pada tahun ini. “Puji Tuhan, kalau tidak ada hambatan, Inpres itu untuk daerah Adonara; Pandei, Demondei, dan Danibao; untuk Solor, Ritaebang, Tanah Lein, Lewotanaole, untuk Larantuka; simpang Lamanabi, Watanliwo dan Patisirawalang,” sebutnya.
Rumah Sakit Adonara pun menjadi perhatian utamanya. Doris Rihi menjelaskan saat ini prosesnya tetap berlangsung melalui penyiapan sumber daya manusia serta perlengkapan peralatan teknis sambil menunggu keluarnya ijin dari Kemendagri untuk pelaksanaan mutasi ASN yang akan bertugas di RS Adonara. Oleh karenanya, Doris Rihi berharap masyarakat Adonara selalu memberikan dukungan terhadap hadirnya RS. Adonara yang akan menjadi upaya peningkatan taraf dan pelayanan kesehatan bagi masyarakat Adonara.
Terkait pembangunan ruas jalan Waiwerang-Lite-Waiwadan, Doris Rihi berharap partisipasi masyarakat dengan memberikan tanah sepanjang dua meter di sisi jalan agar dapat memperluas dan mempermudah jalur transportasi. “Ini kerja untuk kita semua, harus ada partisipasi masyarakat,” tandasnya sambil berharap setiap kepala desa dapat menggerakan kembali kerja bhakti di tingkat desa sehingga muncul kesadaran dan partisipasi masyarakat serta berharap persoalan-persoalan masyarakat sedini mungkin diupayakan untuk diatasi di tingkat desa kecuali persoalan-persoalan yang membutuhkan perhatian dan campur tangan pemerinah kabupaten.
Doris Rihi juga menyoroti persoalan batas administrasi desa yang kadang menjadi persoalan yang tak pernah dipahami secara menyeluruh, bahwasanya batas administrasi sebuah wilayah tidak akan membatasi ikatan sosial, budaya dan adat setiap warganya, namun berfungsi untuk mendekatkan pelayanan kepada masyarakat.
Doris Rihi mengakhiri arahannya dengan mengajak seluruh masyarakat untuk tetap menjaga keharmonisan kehidupan bermasyarakat terlebih dalam menghadapi pesta demokrasi berupa pemilihan presiden dan wakil presiden, pemilihan legislatif, dan pemilihan kepala daerah. “Tentunya kita punya pilihan dan pendapat yang berbeda, namun tujuan kita sama untuk menciptakan kesejahteraan masyarakat,” ajaknya mengakhiri.
Data BP4D menyebutkan masih terdapat permasalahan dan isu strategis di kabupaten ini, antara lain masih rendahnya kualitas SDM, kemiskinan, stunting, infrastruktur, lapangan kerja, perlindungan sosial, pelayanan publik, dan persoalan-persoalan mendasar lainnya, sedangkan tema pembangunan daerah kabupaten Flores Timur tahun 2024 sendiri adalah Meningkatkan Daya Saing Daerah dengan empat prioritas daerah yakni perekonomian masyarakat, sumber daya manusia, infrastruktur dan lingkungan hidup, dan tata kelola pemerintahan.
Selain para camat beserta para jajaran pemerintahan desa di setiap kecamatan, Musrenbang ini juga juga dihadiri oleh para utusan DPRD Flores Timur sesuai daerah pemilihannya, yakni Wakil Ketua DPRD Yosep Paron Kabon (Partai PKB) di kecamatan Kelubagolit, Muhidin Demon Sabon (Partai Gerindra) di kecamatan Witihama, Adam Beda Sabon (Partai Golkar) di kecamatan Ile Boleng, dan Sudirmanto Thamrin (Partai PAN) di kecamatan Wotanulumado. Di sela safarinya ini, Penjabat Bupati juga meninjau lokasi abrasi air laut di desa Nelelamawangi dan Waiwerang.*/)PorkopimFlotim/Bere
Editor: Laurens Leba Tukan
