Ulang Tahun Doris Rihi dan Optimisme Beroperasinya RS Adonara di 2023

352
Penjabat Bupati Flores Timur, Doris Alexander Rihi ketika memimpin Rapat Evaluasi Program Kegiatan Tahun 2022, di Aula Setda Kabupaten Flores Timur, Selasa (27/12/2022). Foto: ProkopimFlotim

LARANTUKA,SELATANINDONESIA.COM – Hari ini, Kamis (29/12/2022), Penjabat Bupati Flores Timur, Doris Alexander Rihi merayakan ulang tahunnya yang ke 52. Karir birokrasi putra Sabu ini terbilang berliku. Sejak 22 Mei 2022 silam, Gubernur NTT Viktor Bungtilu Laiskodat melantiknya menjadi Penjabat Bupati Flores Timur.

Di penghujung tahun 2022, Doris Rihi mengungkapkan rasa optimisnya bahwa di tahun 2023 nanti, Rumah Sakit Adonara sudah dapat dioperasikan. “Saya optimis, awal tahun 2023 nanti Rumah Sakit Adonara sudah dioperasikan dimulai dengan aktifitas-aktifitas teknis pra-operasional,” sebut Doris Rihi ketika memimpin rapat evaluasi di Ruang Rapat Sekda Flotim, Selasa (27/12/2022).

Sosok Doris Rihi merupakan salah satu “pasukan elite” Gubernur Laiskodat. Meski pernah mendapat sanksi squat jump di depan peserta Rakor seluruh Kepala Desa, Camat dan Bupati/Walikota se NTT, tahun 2019 silam. Doris Rihi dipercayakan memimpin dua Kabupaten di waktu yang berbeda. Ia pernah dipercayakan menjadi Penjabat Bupati Sabu Raijua dan kini Penjabat Bupati Flores Timur.

Dilansir dari victorynews.id, Doris Rihi mengawali kariernya sebagai Perwira Militer Sukarela dengan pangkat Letnan Dua Infantri dan bertugas di Kodim 0826 Pamekasan-Madura, Jawa Timur tahun 1993-1994.

Ia lalu memilih menjadi PNS pada Pemerintah Kabupaten Manggarai 1994-1996. Ia mengawali karir birokrasinya menjadi staf pada Kecamatan Langke Rembong 1994-1995, dan kemudian menjadi Kepala Kelurahan Waso, Kecamatan Langke Rembong-Kabupaten Manggarai pada tahun 1995-1996.

Selanjutnya karirinya melejit menjadi Kasubag Kelembagaan DATI I pada Biro Organisasi Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur 2000-2001 Juga menjadi Kasubag Kelembagaan Provinsi pada Biro Organisasi Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur 2001-2002, dan Kasubag Prasaranan dan Sarana Kesehatan pada Biro Bina Sosial Setda Provinsi NTT tahun 2005-2008.

Suami dari Stefani Sri Mutarti ini juga pernah menjadi Kepala Bidang Bimbingan Masyarakat, Ketentraman dan Ketertiban pada Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi NTT tahun 2008-2009. Bahkan Doris Rihi pernah menjabat Kepala Bagian Humas dan Protokol pada Biro Umum Setda Provinsi NTT tahun 2009-2011.

Ia juga pernah menjabat sebagai Sekretaris Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi NTT tahun 2011-2013, dan Kepala Bidang Penyuluhan dan Layanan Informasi pada Badan Arsip Daerah Provinsi NTT 2014 – 2017.

Doris Rihi juga pernah menjabat sebagai Kepala Bidang Pengawasan Kearsipan pada Dinas Kearsipan Provinsi NTT 2017–2018, Sekretaris Dinas Kearsipan Provinsi NTT 27 Maret 2018 -21 Pebruari 2019, serta menjadi Plt. Kepala Dinas Kearsipan Provinsi sejak 1 Oktober 2018 sampai dengan 21 Pebruari 2019.

Doris kembali dilantik menjadi Sekretaris Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi NTT, 21 Pebruari 2019–27 Juli 2019,  dan Kepala Biro Pemerintahan Setda Provinsi NTT 27 Juli 2019.

Ayah tiga anak itu pernah menjabat sebagai Penjabat Bupati Sabu Raijua, 27 Maret 2021-16 September 2021, dan kini menjadi Penjabat Bupati Flores Timur. Doris kini masih menjabat sebagai Kepala Biro Pemerintahan Setda Provinsi NTT sejak 27 Juli 2019 sampai sekarang.

Dalam Rapat Evaluasi Program Kegiatan Tahun 2022, di Aula Setda Kabupaten Flores Timur, Doris Rihi secara umum menyampaikan beberapa capaian serta catatan berbagai program dan kegiatan yang dilaksanakan selama tahun 2022. Menurutnya, beradasarkan hasil evaluasi program kegiatan di tahun 2022 secara umum berjalan dengan baik. Oleh karenanya, Penjabat Bupati menyampaikan apresiasi atas capaian-capaian ini.

Selanjutnya, guna meningkatkan capaian program kegiatan ke depannya, Penjabat Bupati berharap kedisiplinan ASN dapat ditingkatkan melalui penerapan aplikasi E-Kinerja yang saat ini sedang dilakukan uji coba dan akan diterapkan pada bulan Maret mendatang.

Ia menekankan bahwa aplikasi E-Kinerja ini menjadi penting untuk diperhatikan karena akan menjadi dasar perhitungan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) pada tahun mendatang. Selain itu terkait program kegiatan bidang kepada Pimpinan OPD, Doris Rihi meminta agar diarahkan dan diatur dengan baik, diberikan penugasan dengan peningkatan kualitas kerja. “Di setiap bidang, tiap pegawai harus betul-betul menguasai dan memahami tugas pokoknya secara profesional,” sebutnya.

Terkait kondisi keuangan daerah di tahun 2022, diakuinya, masih sangat minimal sama seperti tahun lalu. “Saat ini kita harap-harap cemas karena dengan dikeluarkannya Peraturan Menteri Keuangan RI, sesuai surat tanggal 28 Nopember 2022 yang telah membatasi pengeluaran DAU yang kita gunakan, diperuntukan bagi P3K dan infrastruktur maka akan terpotong banyak,” jelasnya.

Terkait pelaksanaan PILKADA 2024 mendatang yang tentunya akan membutuhkan pembiayaan yang sangat besar, Doris berencana untuk mengusulkan ke tingkat pusat agar dapat menanggulangi pembiayaan kegiatan PILKADA 2024 mendatang.

Guna meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), Doris Rihi lantas mendorong pentingnya menentukan obyek baru pendapatan agar kemudian dapat pula berpengaruh pada terget pendapatan. “Target PAD itu harus logis. Meningkatkan target pendapatan demi peningkatan PAD tanpa adanya obyek baru pendapatan adalah sesuatu yang keliru,” tandasnya.

Secara khuus menyangkut perayaan pergantian tahun baru 2023, Doris mengingatkan agar momentum pergantian tahun harus diisi dengan kegiatan bermanfaat semisal aktiftas keagamaan di tempat ibadat sesuai agama masing-masing dan kegiatan bermanfaat lainnya yang dapat mempererat kekeluargaan. Kepada ASN di lingkup Pemkab Flores Timur, Doris Rihi secara tegas menekankan agar para ASN harus mampu membatasi diri agar tidak menciptakan ruang terciptanya gangguan keamanan, misalnya dengan menyediakan dan mengkonsumsi minuman beralkohol secara berlebihan.

Penjabat Bupati juga mendorong agar pembayaran TPP di dua OPD tersisa yakni Dinas PKO dan Dinas Kesehatan agar dapat segera dikoordinasikan sehingga sebelum berakhirnya tahun 2022 sudah dialokasikan semuanya.

Aset-aset pemerintah yang belum terdata secara hukum pun menjadi perhatian Doris Rihi, yang mendorong instansi terkait yakni Bagian Hukum Setda, Satpol PP dan BP4D untuk segera berkoordinasi mengatasi persoalan ini.

Ia mengajak pimpinan OPD, untuk saling mendukung dalam tugas pelayanan sebagai wujud kecintaan terhadap Lewotana Flores Timur. “Kerjalah dengan baik. Kita bekerja, semuanya sudah dibingkai dengan aturan maka bekerjalah berdasarkan aturan,” ajaknya.*/)ProkopimFlotim

Editor: Laurens Leba Tukan

Center Align Buttons in Bootstrap