TAMBOLAKA,SELATANINDONESIA.COM – Dalam proses memajukan Provinsi Nusa Tenggara Timur, masih banyak orang yang berpengetahuan yang masih menghambat proses percepatan pembangunan di NTT.
“Karena itu saya bilang sekali lagi, saya mau ke pusat itu bukan lari dari tanggung jawab. Saya pergi karena, kita punya masalah banyak sekali dihambat di sana. Cara berpikir yang keliru, kita harus luruskan di pusat. Supaya kedepan kita lebih baik. Kita punya Presiden yang hebat, tetapi ada juga dibawahnya itu ada orang yang otaknya tidak lurus. Dan Presiden tidak bisa cek satu per satu,” sebut Gubernur NTT Viktor Bungtilu Laiskodat ketika berbicara dalam Apel Perayaan HUT ke 64 Provinsi NTT di Desa Hameli Ate, Kecamatan Kodi Utara, Kabupaten Sumba Barat Daya, Senin (20/12/2022).
Gubernur Laiskodat dalam berbagai kesempatan secara terbuka menyatakn tidak maju lagi menjadi Calon Gubernur periode kedua di pilkada tahun 2024 mendatang. Gubernur Laiskodat bersama Wagub Josef A. Nae Soi bakal mengakhiri masa jabatannya pada 5 September 2023 mendatang. Meski demikian Dwitunggal NTT itu enggan maju lagi di periode kedua. “Iya, tidak maju (Cagub NTT) lagi, ” kata Gubernur Laiskodat kepada wartawan usai acara Penyerahan DIPA dan TKDD tingkat provinsi NTT tahun 2023, Jumat, (9/12/2022) siang.
Ia menyebut alasan tidak ingin menjadi calon Gubernur NTT lantaran 70 persen masalah di NTT itu ada di pusat. Itu pasalnya ia akan mencalonkan diri sebagai anggota DPR RI untuk mendesain pembangunan NTT dari Pusat. “70 persen masalah NTT itu ada di Pusat, sehingga kita harus desain dari Pusat, ” katanya.
Gubernur Laiskodat ingin merubah mindset berpikir pemerintah pusat tentang potensi sumber daya alam yang ada di NTT. “Sehebat apapun Gubernur, tetapi kalau tidak diurus di Pusat maka kekayaan alam NTT tidak ada diurus dengan baik, sehingga mindset pemerintah harus diubah,” ujarnya.
Ia menegaskan tidak akan mencalonkan diri lagi walaupun masyarakat NTT meminta. Ia ingin kembali ke Jakarta dengan kapasitas sebagai anggota DPR RI sehingga membantu desain pembangunan di NTT. “Saya lima tahun sebagai Gubernur NTT telah memahami benar masalah yang ada di NTT sehingga harus desain dari pusat, bukan dari daerah,” katanya.
Di Desa Hameli Ate, Gubernur Laiskodat menyebut Provinsi NTT adalah provinsi kaya di Indonesia. Pasalnya, sumber daya alam NTT jauh lebih baik dari provinsi lainnya. Namun sayang, sumber daya alam itu belum dikelola dengan maksimal dan baik sehingga imbasnya masih banyak masyarakat NTT yang miskin.
Disebutkan, Provinsi NTT dengan sejuta kekayaan sumber daya alam yang melimpah akan mampu menyumbangkan pertumbuhan ekonomi sebagaimana juga sebagai penyumbang kemakmuran negara. “Sejak saya bersama Bapak Josef Nae Soi dilantik menjadi Gubernur dan Wakil Gubernur NTT pada 5 September 2018 lalu, kami melihat Provinsi NTT ini memiliki banyak potensi sumber daya alam yang tentunya bila terus dikelola dengan cara yang tepat dan juga didukung sumber daya manusia dengan kecerdasan, kemauan, tekad yang kuat dan keberanian dan juga cara berpikir serta terobosan hebat maka tentunya kita dapat meningkatkan ekonomi Provinsi NTT dan juga mendukung kemakmuran negara ini. Kita harus mulai dengan gagasan, ide brilian, cara berpikir dan juga punya visi besar untuk membangun Provinsi ini,” ujar Gubernur Laiskodat.
Ia terus menekankan pentingnya meningkatkan kerja kolaboratif dari Gubernur bersama Wakil Gubernur, Para Bupati, Walikota, Kepala Dinas, Forkopimda, ASN, TNI dan Polri, Camat, Kepala Desa, LSM, Lembaga Masyarakat, Lembaga Agama, Perbankan, dan Dunia Usaha serta jajaran masyarakat untuk membangun kesatuan gerak menuju pada wujud nyata pembangunan yang mensejahterakan masyarakat.
“Harus maksimal dalam bekerja sama, tidak ada yang bisa kita capai kalau bekerja sendiri-sendiri. Bangunlah iklim kerja dengan terobosan luar biasa dan langkah-langkah besar,” tegas Gubernur.
Gubernur Laiskodat menjelaskan berbagai potensi sumber daya dari berbagai sektor diantaranya pertanian, peternakan, kelautan dan perikanan, industri, hingga pariwisata.
“Untuk sektor pertanian kita terus mendorong pengembangan Program Tanam Jagung Panen Sapi (TJPS) serta Kelor. Kita juga mengapresiasi Kabupaten Sumba Barat Daya yang terus mengembangkan Program TJPS dengan luas hingga 60.000 Ha dan itu tentunya kita bisa menghasilkan limbah jagung untuk mendukung kebutuhan pakan ternak guna juga mendukung sektor peternakan,” ungkap Gubernur.
Dikatakan, dari laporan yang diterimanya, untuk pengembangan TJPS di Provinsi NTT pada tahun 2023 mendatang terdapat total luas lahan 400.017 Ha. “Kalau kita bisa panen 3 Ton (3.000 Kg) per Ha dan dijual dengan Rp 4.000 per Kg maka didapatkan 4 Triliun rupiah dari 1 kali tanam dalam 100 hari. Ini merupakan salah satu bentuk pertumbuhan ekonomi yang datang dari pertanian (komodirti jagung). Kita juga terus mendukung kelompok tani dengan modernisasi agar proses tanam dan panen menggunakan alat atau mesin sehingga lebih cepat dan efisien,” jelas Gubernur Laiskodat.
Gubernur juga menjelaskan tentang potensi tanaman kelor yang juga sangat mendukung ekonomi masyarakat. “Untuk 1 Kg daun kelor basah dapat dijual dengan harga Rp 5.000 per Kg dan kalau punya 1.000 pohon dengan setiap pohon rata-rata menghasilkan 3 Kg daun basah setiap bulannya maka artinya kita bisa dapatkan 15 juta rupiah dalam 1 bulan. Kalau dikembangkan lagi menjadi tepung maka dapat dijual dengan harga Rp 100.000 per Kg. Dan itu kita bisa kerja sama dengan Korem Wira Sakti,” katanya.
Ia terus mendorong pengembangan komoditi kelor ini karena kelor kaya akan nilai gizi yang tinggi. Ke depannya juga, akan ada kebijakan kelor sebagai asupan makanan tambahan untuk kelompok ibu hamil, ibu menyusui dan juga bayi. “Jadi melalui pengembangan kelor di NTT ini kita harap nantinya akan mampu turut memenuhi kebutuhan kelor secara nasional,” ungkapnya.
Pada kesempatan tersebut juga, Gubernur Laiskodat juga menjelaskan potensi Pulau Sumba yang selain Pengembangan TJPS di Sumba Barat Daya juga diantaranya sektor pertanian Food Estate serta perencanaan pembangunan Energi Baru Terbarukan (Listrik Tenaga Surya) di Kabupaten Sumba Tengah, dan pengembangan budidaya udang serta sapi di Kabupaten Sumba Timur.
“Pulau Sumba ini akan sangat berkembang pesat ke depan, selain TJPS yang kita laksanakan kini kita juga apresiasi kepada Pemerintah Pusat dalam hal ini Bapak Presiden Joko Widodo yang mengintervensi Food Estate di Sumba Tengah dan ini menjadi sangat bermanfaat bagi pertanian di Sumba Tengah,” ungkapnya.
Ia menambahkan, informasi yang didapatkan, bahwa melalui studi yang dilakukan Universitas Gadjah Mada terkait potensi panas matahari di Sumba Tengah dapat menghasilkan daya listrik sebesar 2 giga watt yang membutuhkan lahan seluas 2.000 Ha. Dan untuk Kabupaten Sumba Timur akan kita bangun shrimp estate atau pengembangan udang dalam skala yang besar dan juga akan kita kembangkan breeding sapi di lahan seluas 6.500 Ha untuk mendukung produksi dan suplai daging sapi premium,” jelas Gubernur.
Gubernur Laiskodat juga menjelaskan tentang potensi industri garam diantaranya dengan pengembangan lahan tambak garam di Kabupaten Kupang seluas 3.000 Ha lahan dan di Kabupaten Malaka seluas 5.000 Ha. “Kita kerjakan bersama Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk nantinya dapat memenuhi kebutuhan garam nasional dan juga mengurangi impor garam. Kita juga terus mengembangkan budidaya ikan kerapu yang saat ini telah mendapatkan apresiasi dari Kementerian Perikanan dan Kelautan serta kita juga terus mengembangkan rumput laut,” katanya.
Dia mengajak seluruh masyarakat NTT untuk berterima kasih kepada Presiden Jokowi dan Pemerintah Pusat yang terus mendorong pembangunan pariwisata di Labuan Bajo sehingga saat ini sangat berkembang luar biasa dan juga bermanfaat bagi ekonomi NTT.
Politisi NasDem ini menjelaskan, dengan isu krisis pangan dan energi saat ini maka Provinsi NTT tentunya dapat mengatasi masalah tersebut dengan ketersiadaan potensi sektor pangan yang memadai dan juga energi baru terbarukan seperti panas matahari, angin, arus laut dan panas bumi.
“Dari semua potensi tersebut maka kita harus optimis bahwa kita adalah provinsi dengan kekayaan yang melimpah dan dengan kerja bersama dari berbagai pihak dan sektor maka tentunya kita dapat meninggalkan stigma kemiskinan dan meyakini bahwa Provinsi Nusa Tenggara Timur adalah provinsi kaya yang juga dapat menyumbangkan kemakmuran bagi masyarakat dan negara,” tegasnya.***Laurens Leba Tukan
