WAIBAKUL,SELATANINDONESIA.COM – Kabupaten Sumba Tengah yang kini dipimpin Paulus S.K. Limu dan Daniel Landa yang dikenal dengan sandi politik PKDL (Paul Kira-Daniel Landa) kembali mengukir prestasi gemilang dalam urusan pengelolaan keuangan daerah.
Betapa tidak, oleh Menteri Keuangan RI, Sumba Tengah kembali menerima Penghargaan dan Plakat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemda Sumba Tengah Tahun Anggaran 2021. Penghargaan serupa juga pernah diraih Sumba Tengah pada Tahun Anggaran sebelumnya yaitu 2020.
Penghargaan tersebut diterima langsung Bupati Sumba Tengah Paulus S.K. Limu dari Kementerian Keuangan RI yang diwakili oleh Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Waingapu, Nur Aidah di Rumah Jabatan Bupati Sumba Tengah, Senin (5/12/2022).
Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) artinya Laporan Keuangan telah disajikan secara wajar dalam semua hal yang material, posisi keuangan (neraca), hasil usaha atau Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Arus Kas, sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum.
“Jangan kita lihat ibu Nur Aidah ini orang Waingapu, tetapi di pundaknya itu adalah Mentri Keuangan RI, karena WTP itu adalah penghargaan yang luar biasa bukan karena kita merengek-rengek mendapatkan WTP, tetapi ini standar kinerja pengelolaan keuangan kita di Sumba Tengah,” sebut Bupati Sumba Tengah, Paulus S.K. Limu.
Disebutkan Bupati Paulus, WTP ini menunjukan bahwa laporan keuangan tahun 2021 itu berturut-turut menunjukan ada 3E yaitu Efisiensi, Ekonomis, dan Efektivitas. Tidak hanya 3E tapi juga ada akuntabelnya. “Akuntabel ini artinya dapat dipertanggungjawabkan kepada publik dan juga kepada Tuhan,” sebut mantan Kepala Inspektorat Daerah Provinsi NTT ini.
Bupati Paulus menyebut, dengan WTP maka indikasi korupsi di Sumba Tengah sudah terminimalisir. “Kita sudah memperkecil ruang gerak untuk orang korupsi dan memang hampir tidak ada celahnya untuk korupsi,” ujarnya.
Ia menyebut, pada tahun 2021 memang tantangan di Sumba Tengah ada 3 kegiatan, yaitu Puskesmas Lendewacu, Puskesmas Mananga, dan Puskesmas Paha, hampir kami tidak WTP. Juga termasuk pekerjaan di Morolenang. Empat indikator ini hampir kami tidak WTP. Lalu ditambah kejadian di BKD, bendaharanya melarikan uang sekian puluh juta. Tetapi karena itu sudah lampu kuning buat kami, sehingga salah satu Puskesmas di Mananga kami PHK-kan dia lalu kami kawal begitu ketat,” sebutnya.
Bupati Paulus juga mengingatkan para Pimpinan OPD agar bekerja lebih ekstra. “Kalau sudah lampu kuning disitu berarti kita harus bekerja lebih ekstra, tadi ibu sudah sampaikan kaitannya dengan pengelolaan dana transfer non fisik yang 70% itu masih ada, ini lampu kuning. Kalau kita tidak hati-hati itu merupakan salah satu kendala untuk kita tidak WTP. Lalu tadi ibu mengatakan untuk fisikya target sekarang sudah 88% tetapi ini kalau hitung sampai tanggal 15 ini kita sisa tinggal 10 hari, apakah waktu yang tersisa ini kita bisa mencairkan sampai 100% dana fisiknya. Ini juga lampu kuning untuk kita,” tegasnya.
Begitu juga dana desa, meski lebih optimal dibandingkan empat kabupaten lain di Sumba tetapi sisanya itu perlu menjadi perhatian. Bupati Paulus mendesak Sekda Sumba Tengah, Kadis PMD, dan Kadis PPO, serta pimpinan OPD lainnya, teristimewah dana transfer yang fisik maupun non fisik menjadi lampu kuning. “Kalau itu kita tidak hati-hati akan menjadi kendala buat kita. Apalagi kaitan dengan kasus di Sekwan. Memang Desember tidak bisa terima gaji dan tunjangan. Dan, Pak Sekda harus hati-hati, jangan sampai ada pengeluaran di luar kendalinya Bupati, dan diluar kendali kepala BKD, harus hati-hati, itu sudah di titik rawan. Kalau itu kita bekerja ekstra dan ada lampu-lampu kuning berarti kita WTP,” ujar Bupati Paulus.
Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Waingapu yang mewakili Menteri Keuangan RI, Nur Aidah mengatakan, predikat WTP itu membutuhkan komitmen pucuk pimpinan. “Kalau komitmen pucuk pimpinan sudah didukung oleh jajarannya, apapun itu akan dapat kita laksanakan dan dapat kita raih. Bapak Bupati dan seluruh jajaran Pemerintah Daerah Kabupaten Sumba Tengah, sekali lagi kami berharap bahwa upaya-upaya untuk penyampaian laporan keuangan di Kabupaten Sumba Tengah ini terus dilaksanakan dengan baik dengan mempertimbangkan asas-asas laporan keuangan pemerintah pusat dan pemerintah daerah,” ujar Nur Aidah.
Ia juga memberikan apresiasi yang tinggi kepada pemerintah daerah Sumba Tengah selain dengan pertanggungjawaban, namun KPPN Waingapu juga bermitra dengan Pemerintah Daerah dalam hal penyaluran TKDD. Ia menyampaikan laporan terkait dengan progress penyaluran transfer ke daerah terkait DAK Fisik, Dana Desa dan DAK Non Fisik. “Sekali lagi kami mengapresiasi yang tinggi kepada pemerintah Kabupaten Sumba Tengah dalam hal ini seluruh OPD penapung DAK Fisik Dana Desa yang hingga saat ini sudah mencapai total 88,84% dari pagu,” katanya.*/)PKP-SumTeng
Editor: Laurens Leba Tukan
