KOTAKUPANG,SELATANINDONESIA.COM – Kepesertaan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) masih menuai problem di tengah masyarakat. Di Kota Kupang, urusan kepesertaan BPJS juga tidak luput dari masalah. Itu pasalnya, politisi senior Partai Golkar NTT yang kini menjadi Wakil Ketua Komisi V DPRD Provinsi NTT membidangi Kesejahteraan rakyat (Kesra) H. Ir. Mohammad Ansor menggelar reses khusus di Kota Kupang.
Kegiatan reses itu digelar Kamis (1/12/2022) di Selebes Restoran, Kelurahan Kayu Putih Kota Kupang. Reses itu melibatkan sejumlah pihak strategis diantaranya, Dinas Kesehatan Kota Kupang, Dinas Sosial, Dinas Dukcapil, Pimpinan BPJS Kesehatan Cabang Kupang, seluruh Camat dan Lurah se Kota Kupang, Kepala Puskesmas se Kota Kupang dan Pimpinan Rumah Sakit dan Klinik se Kota Kupang.
Mohammad Ansor mengatakan, Komisi V DPRD NTT belum lama ini menggelar Rapat Dengar Pendapt (RDP) terkait progress penyerapan kepesetaan BPJS di NTT. Dalam forum itu dipaparkan bahwa dari jumlah penduduk NTT sebesar 5.514.216 jiwa pada September 2022, Peserta JKN – KIS sebanyak 5.434,560 (98,56%). Sedangkan yang belum menjadi peserta JKN-KIS sebanyak 351.744 (1.44%).
“Saya merasa sangat terganggu ketika melihat data tentang Kota Kupang yang termasuk dalam delapan daerah di NTT yang belum mencapai Universal Health Coverage (UHC), atau capaian JKN-KIS mencapai diatas 95 persen masyarakat yang terproteksi. Terus terang saya kaget melihat data Kota Kupang yang semestinya lebih dekat dengan akses dan punya tingkat kecerdasan masyarakat yang lebih tinggi, namun belum mencapai UHC. Ini yang mendorong saya untuk menggelar reses hari ini dengan melibatkan semua pihak terkait,” sebut Mohammad Ansor.
Dikatakan Ansor, pertemuan tersebut untuk mendiskusikan apa persoalan mendasar yang bisa diselesaikan secara bersama-sama dengan posisi dan kapasitas masing-masing. “Coba kita petakan, apa yang menjadi tugas kami di DPRD NTT, Dinas Sosial, Kependudukan dan Catatan Sipil, Camat dan Lurah. Juga tentang bagaimana konektifitas antara BPJS dengan fasilitas Kesehatan di Kota Kupang. Masing-masing kita berperan,” katanya.
Sekretaris Fraksi Partai Golkar DPRD NTT ini membeberkan, Kota Kupang dengan jumlah penduduk 442.281 jiwa, baru 366.642 atau 82,90 persen masyarakat yang memiliki kartu BPJS atau KIS. “Yang kami isi dari PBI APBD I Provinsi NTT baru 10.974 orang. Kita di Kot Kupang untuk bisa mencapai UHC 95 persen masih membutuhkan 53.525 jiwa lagi yang harus kita masukan menjadi peserta JKN-KIS,” sebutnya.
Ansor menegaskan, sebanyak 52.525 jiwa ini adalah warganya para Lurah se Kota Kupang sebanyak 51 Kelurahan. Ia juga membeberkan sejumlah persoalan yang ditemui yaitu masyarakat tidak memiliki NIK, NIK tidak falid, NIK tidak online, dan terdapat penduduk miskin yang belum terdata oleh Pemda.
“Maka pendataan yang pro-aktif dari Ketua RT ke masyarakat yang belum jadi peserta untuk disampaikan ke Lurah dan diteruskan ke Dinsos Kota Kupang. Juga Pemetaan Data dari Dinsos Kota atas usulan dari Kelurahan, serta Penyelesaian NIK yang bermasalah oleh Dinas Duscapil,” ujarnya.
Ia juga mengatakan, progres capaian yang dilakukannya melalui Rumah Aspirasi Ir. H. Mohammad Ansor sebagai wakil rakyat dari Dapil Kota Kupang sudah tersalurkan sebanyak 5.369 peserta yang terdiri PBI, APBN sebanyak 3.138, Pbi apbd sebanyak 2.231. “Yang sementara proses di BPJS 3.869, sehingga total yang sudah dihasilkan oleh kami sebagai wakil rakyat dapil Kota Kupang sebanyak 9.238. Sedangkan melalui aspirasi masyarakat, data mandiri aktif yang diusulkan untuk ditanggung pemerintah sebanyak 258. Dan, mandiri tidak aktif yang diusulkan untuk ditanggung pemerintah sebanyak 663,” jelasnya.
Lurah Liliba, Viktor Makoni mengaku sangat bersyukur mendapatkan informasi dan data yang akurat tentang kepesertaan BPJS lewat Anggota DPRD NTT, H. Mohammad Ansor. Ia bertekad akan mendata Kembali warga di Kelurahan Liliba yang hingga kini belum terdaftar sebagai peserta BPJS.
“Kami berterima kasih kepada Pak Mohammad Ansor yang sudah melibatkan kami dalam kegiatan reses yang penting ini. Banyak informasi dan data terkait BPJS kami peroleh dengan baik dan akan kami tindaklanjuti di tingkat Kelurahan Liliba,” sebutnya.***Laurens Leba Tukan
