Kinerja perekonomian NTT harus terus ditumbuhkembangkan untuk memenuhi kebutuhan ekonomi masyarakat dan daerah akan kehidupan yang layak dan sejahtera. Berbagai kebutuhan diupayakan untuk dipenuhi atau terpenuhi dengan baik selain untuk menjaga kelangsungan hidup juga untuk mendorong kemajuan/dinamika kehidupan bersama dalam konteks pemerintahan. Kinerja perekonomian NTT untuk Tw III tahun 2022 bertumbuh menjadi 3,35% yoy meningkat dibandingkan triwulan sebelumnya 3,11%.
Kinerja perekonomian NTT tersebut terutama bersumber dari konsumsi rumah tangga (KRT), konsumsi pemerintah dan ekspor dengan lapangan usaha utama (LU) yang meliputi LU pertanian, LU administrasi pemerintahan, dan LU perdagangan besar dan perdagangan eceran.
Perekonomian NTT sama halnya dengan perekonomian Nasional dan daerah lainnya di Indonesia. Saat ini mengalami apa yang disebut double problem yaitu menurunnya pertumbuhan ekonomi di satu sisi dan meningkatnya inflasi melewati rentang sasaran di sisi lain.
Pada Oktober tahun 2022 ini Provinsi NTT mengalami inflasi sebesar 0,25% mtm melandai dibandingkan bulan sebelumnya sebesar 1,64% mtm. Secara tahunan, inflasi di Provinsi NTT pada Oktober 2022 adalah 7, 37% yoy. Tekanan inflasi di NTT sama halnya dengan di daerah lain, didorong oleh dua kelompok yaitu volatile food dan administrative prices seperti Bahan Bakar Minyak (BBM) dan tarif angkutan. Pemerintah bersama segenap elemen dalam spirit kolaborasi dan sinerji berupaya optimal mengendalikan inflasi ke rentang sasaran tiga plus minus satu persen dan meningkatkan angka pertumbuhan ekonomi.
Khusus untuk inflasi, kerja atau kinerja pengendalian inflasi daerah tersebut tertuju pada pelaksanaan dan perwujudan atau pencapaian dari apa yang disebut 4 K yaitu ketersediaan stok barang dan jasa publik terutama pangan dan enerji, kelancaran distribusi barang dan jasa publik tersebut, keterjangkauan harga barang dan jasa publik tersebut dan komunikasi yang efektif diantara para pelaku. Optimis bahwa akan tercipta kondisi stabil dan dinamis dimana perekonomian terus bertumbuh sesuai kebutuhan dan inflasi terkendali sesuai rentang sasaran.
Seperti dikemukakan di atas, perekonomian suatu masyarakat dan daerah seperti Provinsi NTT adalah suatu perekonomian yang mewadahi dan mendorong terpenuhinya macam kebutuhan akan barang dan jasa disamping ekonomi yang bertumbuh dan berkembang dalam konteks private dan publik. Kebutuhan-kebutuhan akan barang dan jasa publik atau akan bahan-bahan pokok dan bahan-bahan penting menjadi isu yang menarik perhatian dan menuntut ikhtiar dan upaya yang seoptimal mungkin.
Minyak tanah (MT) adalah salah satu kebutuhan masyarakat NTT khususnya yang memerlukan perhatian dan pengaturan sedemikian rupa sehingga ketersediaan dan pemenuhan kebutuhan akan MT berlangsung dengan sebaik mungkin. Kehidupan masyarakat NTT sangat bergantung pada MT dan ini berarti MT adalah kebutuhan mendasar NTT.
Beberapa hari belakangan ini MT menjadi perhatian publik dalam apa yang disebut kelangkaan atau ketidakmudahan mendapatkannya. Akan tetapi, dalam hitungan cepat, hal ini dapat terselesaikan dengan baik. Pada tingkat top pemerintahan, ketersediaan MT sesuai kebutuhan Provinsi NTT telah dikomunikasikan secara langsung oleh Gubernur NTT dengan pihak berwenang di pemerintah pusat dalam hal ini Kementerian ESDM, BPH Migas dan juga operator yaitu Pertamina.
Gubernur NTT selain langsung mengomunikasikan hal ini ke pihak-pihak terkait utamanya pemerintah pusat, juga mengarahkan OPD Pemerintah Provinsi NTT terkait ketersediaan dan keterjangkauan pemenuhan kebutuhan akan MT ini melalui penambahan quota MT yang melibatkan Kementerian ESDM, BPH Migas, Pertamina dan Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten Kota.
Untuk kepentingan operasional, oleh operator yaitu PT Pertamina dengan dukungan pemerintah daerah dan pihak terkait lainnya telah dilakukan penambahan untuk menindaklanjuti arahan pusat yaitu penyaluran dengan plot sebesar 8300 KL di November dan 9281 KL di Desember dimana, tambahan kuota sementara NTT diambilkan dari penggeseran kuota di Provinsi lain; penyaluran tambahan untuk plot tersebut di atas adalah dengan mekanisme operasi pasar sejumlah 1090 KL untuk sisa 5 hari kerja di bulan November; penyaluran tambahan sebesar 740 KL untuk operasi pasar di awal bulan Desember dalam 4 hari kerja; akan ditambahkan lebih lanjut di bulan Desember sesuai penambahan dari BPH Migas untuk wilayah NTT. Untuk penyesuain quota ini BPH Migas sendiri datang ke Kupang Provinsi NTT berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah, Pertamina dan pihak terkait lainnya.
PT Pertamina mengambil langkah-langkah operasional untuk penyaluran melalui apa yang disebut operasi pasar. Sesuai informasi yang diperoleh dari SAM PT Pertamina NTT terkait operasi pasar yang dilakukan tersebut, khusus untuk tanggal 26 dan 27 November adalah :
Optimis kebutuhan masyarakat akan MT tersebut akan terkendali dan terpenuhi dengan baik dalam arti ketersediaan, kelancaran distribusi dan keterjangkauan harga sesuai kondisi masyarakat, bangsa dan negara. Didukung dengan komunikasi yang efektif diantara pengatur, operator, pemerintah daerah, masyarakat, pihak terkait lainnya. Responsibilitas yang tinggi dari berbagai pihak termasuk komunikasi tingkat hight level oleh Gubernur NTT optimis hal MT ini terkendali dengan baik mendukung kehidupan perekonomian masyarakat dan daerah NTT.
Terima kasih kepada semua pihak termasuk masyarakat khususnya pengguna MT atas semua bentuk kolaborasi dan sinerji sehingga soal MT ini dapat terselesaikan dengan baik. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan.*/)Kupang 29 November 2022, Kepala Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Setda Provinsi NTT, Dr.Lery Rupidara, M.Si
