Laporan Perkembangan Ekonomi Terkini Provinsi NTT (disingkat LPE) bulan November tahun 2022 dan pengendalian inflasi ini secara umum menunjukkan perbaikan, perubahan, pertumbuhan, penyempurnaan atau sebut saja perkembangan-perkembangan ke arah yang lebih baik. Hasil kerja/karya semua elemen pada semua lini dan level pemerintahan yang pelaksanaannya menerapkan pendekatan pembangunan berbasis sumber daya lokal, berkelanjutan, partisipatif, kolaboratif dan dalam konteks ekosistem. Perwujudan visi NTT Bangkit Mewujudkan Masyarakat Sejahtera dalam Bingkai NKRI di bawah kepemimpinan Gubernur Bapak Dr.Viktor Bungtilu Laiskodat,SH,M.Si dan wakil Gubernur Bapak Drs.Josef A.Nae Soi, MM.
Sumber utama penyusunan laporan ini adalah suatu terbitan dari Kantor Perwakilan Bank Indonesia (KPwBI) Provinsi NTT berjudul Perkembangan Ekonomi Terkini Provinsi NTT 15 November 2022.
Kasus terkonfirmasi Covid-19 Provinsi NTT pada tanggal 14 November 2022 mencapai 96.483 orang, dengan Case Fatality Rate sebesar 1,60% dan Mortality Rate mencapai 0,029%. Disamping itu, Bed Occupancy Ratio (BOR) TT COVID-19 di Provinsi NTT pada bulan Oktober tercatat meningkat mencapai 6,10%, dengan positivity rate di NTT saat ini sebesar 3,89% lebih rendah dari Nasional yang sebesar 12,89%. Berdasarkan Inmendagri No. 48 Tahun 2022, terhitung 8 November 2022-5 Desember 2022 seluruh 22 Kab/kota di Provinsi NTT tetap mencapai Level 1.
Ditengah melandainya varian virus omicron dan berlanjutnya vaksin booster, Pemerintah telah membuka sejumlah PLBN di Provinsi NTT yakni PLBN Motaain (Belu), PLBN Wini (TTU) dan PLBN Motamasin (Malaka) yang ditindaklanjuti dalam SE Kasatgas COVID-19 No.22 Tahun 2022. Vaksinasi tahap I dan II di Provinsi NTT masing-masing dimulai sejak 15 Januari dan 3 Maret 2021. Sampai dengan 14 November 2022, sebanyak 3,70 juta orang (83,27%) sudah menerima vaksin dosis 1, dan sebanyak 2,82 juta orang (63,4%) sudah menerima vaksin dosis 2. Adapun realisasi vaksin dosis 3 tercatat masih rendah sebesar 12,53%.
Perkembangan Ekonomi Triwulan III 2022
Kinerja perekonomian NTT pada Tw. III-2022 tercatat tumbuh sebesar 3,35% (yoy) searah dengan proyeksi REKDA Oktober 2022 sebesar 3,22% (yoy) dan meningkat dibandingkan dengan triwulan sebelumnya yang tumbuh sebesar 3,11% (yoy). Kinerja ekonomi NTT
pada triwulan III 2022 terutama bersumber dari Konsumsi Rumah Tangga (KRT) Konsumsi Pemerintah dan Ekspor. Sementara dari sisi lapangan usaha ((LU) kinerja LU Pertanian, LU Administrasi Pemerintah, dan dan LU Perdagangan Besar dan Eceran menjadi penopang pertumbuhan ekonomi NTT. Program pemerintah seperti Food Estate, Ekosistem TJPS Pola Kemitraan, Pembangunan Infrastruktur dari Pinjaman PT. SMI dapat mengakselerasi pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan.
Perkembangan Sektor Pertanian
Kinerja LU pertanian pada Tw. IV 2022 diproyeksikan kembali tumbuh membaik didorong oleh kinerja produktivitas padi yang tumbuh meningkat menjadi 4,61 ton/ha seiring dengan intensitas hujan yang tinggi pada musim tanam sampai bulan September 2022. Sejalan
dengan itu, luas panen padi juga menunjukkan tren perbaikan mencapai 13,26% (yoy) sehingga berpotensi mengakselerasi kinerja pertanian secara keseluruhan. Perbaikan kinerja tersebut terkonfirmasi oleh meningkatnya investasi pertanian PMDN dan PMA yang tumbuh
masing-masing 998,28% (yoy) dan 259% (yoy), meningkat dibandingkan triwulan sebelumnya. Kinerja sektor pertanian pada Tw. IV 2022 yang meningkat terkonfirmasi dari Nilai Tukar Petani (NTP) yang terus meningkat hingga pada bulan oktober mencapai 95,01 didorong oleh NTP sub sektor peternakan dan tanaman Pangan.
Akan tetapi, akselerasi pertanian sedikit tertahan akibat optimisme pelaku usaha pertanian yang menurun tercermin dari SBT LU pertanian sebesar -7,98%, lebih rendah dibandingkan dengan triwulan III 2022 sebesar -1,47%. Kredit sektor pertanian mencatatkan pertumbuhan
sebesar 31,08% (yoy). Kinerja Pertanian pada keseluruhan tahun 2022 diperkirakan tumbuh positif, ditopang oleh program pemerintah untuk mengakselerasi pertumbuhan komoditas utama seperti padi, jagung dan sapi melalui program pengembangan food estate, perluasan TJPS pola Kemitraan dengan target tanam 105 ribu ha, penerapan Ekosistem Peternakan, dsb. Selain itu, Program Kampung Budidaya Rumput Laut, dan rencana pembuatan ekosistem perikanan (Budidaya Ikan Kerapu dan Kakap) diprakirakan dapat mendorong pertumbuhan subsektor perikanan secara keseluruhan.
Perkembangan Sektor Perdagangan
Kinerja Sektor perdagangan pada Tw. IV 2022 diperkirakan melanjutkan tren peningkatan sejalan dengan SBT sektor perdagangan yang mencapai 5,56%, dan terkonfirmasi dari kenaikan mobilitas masyarakat di retail dan grocery yang terus meningkat ditengah pelonggaran kebijakan pembatasan dan akan mencapai puncaknya pada HBKN Natal.
Akan tetapi, kondisi perdagangan ini sedikit tertahan tercermin dari kredit perdagangan yang tercatat tumbuh sebesar 11,89% (yoy), lebih tinggi dibandingkan dengan triwulan sebelumnya. Di sisi lain, beberapa indikator sektor perdagangan tercatat melambat dibandingkan triwulan sebelumnya yakni ekspor dan impor komoditas serta aktivitas bongkar muat barang akibat high base effect pada periode yang sama tahun sebelumnya. Omzet total perdagangan pada Tw. IV juga tercatat tumbuh melambat sebesar 4,26% (yoy, namun kondisi ini diprakirakan akan membaik dan mencapai titik tertinggi pada bulan Desember 2022 didorong oleh HBKN Natal dan Tahun baru di tengah pelonggaran kebijakan pembatasan dan pelaksanaan kegiatan secara offline.
Perkembangan Sektor Konstruksi
Pertumbuhan konstruksi di Tw. IV 2022 diprakirakan tumbuh sedikit membaik sebagaimana tercermin dari penyaluran kredit konstruksi yang tumbuh 13,16% (yoy), lebih tinggi dibandingkan dengan kinerja triwulan sebelumnya yang tumbuh 9,88% (yoy) ditengah optimisme pelaku usaha yang stagnan diangka 0,92%. Akan tetapi, akselerasi konstruksi berpotensi tertahan akibat realisasi pengadaan semen yang terkontraksi sebesar 23,30% (yoy) dan omzet bahan konstruksi yang turun menjadi 8,18% (yoy).
Berlanjutnya pengerjaan PSN seperti Bendungan Temef, Bendungan Manikin, serta proyek pengembangan DPSP Labuan Bajo diperkirakan akan mendorong pertumbuhan sektor konstruksi pada Tw. IV 2022. Pembangunan melalui Pinjaman PT. SMI juga telah dimulai sejak Tw. III 2021 dan ditargetkan selesai pada Desember tahun 2022 diprakirakan menjadi pendorong utama sektor konstruksi.
Disamping itu, Pengembangan Tanamori terus dipercepat dalam rangka mendorong perhelatan ASEAN SUMMIT 2023 di Labuan Bajo. Sejumlah kendala berpotensi menurunkan kinerja sektor konstruksi seperti masalah pembebasan lahan. Pinjaman Infrastruktur Daerah Provinsi NTT mengakselerasi pembangunan infrastruktur di Provinsi NTT seperti perluasan dan preservasi jalan, pengerjaan embung dan jembatan.
Perkembangan Sektor Pariwisata
Perkembangan sektor pariwisata pada Tw. IV diprakirakan sedikit menurun setelah mengalami pertumbuhan yang signifikan pada triwulan sebelumnya. Kinerja LU Akmamin berpotensi tumbuh lebih tinggi seiring meningkatnya kredit Akmamin yang tumbuh sebesar 30,11% (yoy), peningkatan mobilitas dan kunjungan penumpang ke NTT pasca pelonggaran kebijakan pembatasan serta penyelenggaraan Event Pariwisata secara offline yang mendorong peningkatan TPK. Pelaku usaha masih optimis terhadap kinerja LU Akmamin terkonfirmasi dari SBT Akmamin yang tumbuh sebesar 0,42% pada Tw. IV 2022.
Sampai dengan Tw. III 2022, jumlah kunjungan wisatawan dan kedatangan penumpang bandara tercatat terus meningkat. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh low base effect pada triwulan yang sama pada tahun sebelumnya pasca penebalan kebijakan pembatasan. Adapun TPK pada TW. III 2022 terus meningkat mencapai 45,91% dan diprakirakan akan terus membaik sampai akhir tahun ini.
Fiskal Belanja APBN di Provinsi NTT
Realisasi belanja APBN di Provinsi NTT pada triwulan III 2022 tercatat sebesar Rp12,0 Triliun, atau tumbuh 4,71% (yoy). Secara persentase, realisasi belanja pada triwulan III 2022 mencapai 62,4% dari total pagu sebesar Rp19,2 Triliun, lebih tinggi dibandingkan triwulan III
2021 yang mencapai realisasi 54,5% dari total pagu sebesar Rp20,9 Triliun. Jenis belanja APBN yang memiliki share terbesar adalah belanja pegawai sebesar 20,4% diikuti belanja barang 19,9% dan dana desa 18,0%.
Fiskal: Belanja APBD NTT (Total)
Realisasi belanja APBD pemda pada triwulan III 2022 tercatat sebesar Rp14,9 Triliun, atau tumbuh 6,79% (yoy). Secara persentase, realisasi belanja pada triwulan III 2022 mencapai 49,8% dari total pagu sebesar Rp30,0 Triliun, lebih tinggi dibandingkan dengan triwulan III 2021 yang mencapai realisasi 45,9% dari total pagu sebesar Rp30,4 Triliun. Sebanyak 21,0% dari realisasi belanja APBD pada triwulan III 2022 di NTT berasal dari belanja pemerintah provinsi, sedangkan sisanya dari belanja pemerintah kabupaten/kota. Jenis belanja yang memiliki share terbesar adalah belanja operasional yakni sebesar 68,1%.
Fiskal: Pendapatan APBD (Total)
Realisasi pendapatan APBD pemda pada triwulan III 2022 tercatat sebesar Rp17,4 Triliun, atau tumbuh 6,37% (yoy). Secara persentase, realisasi pendapatan pada triwulan III 2022 mencapai 62,9% dari total pagu sebesar Rp27,7 Triliun, lebih tinggi dibandingkan dengan triwulan II 2021 yang mencapai realisasi 59,0% dari total pagu sebesar Rp27,8 Triliun. Sebanyak 18,7% dari realisasi pendapatan APBD pada triwulan III 2022 di NTT berasal dari pendapatan pemerintah provinsi, sedangkan sisanya dari pendapatan pemerintah kabupaten/kota. Jenis pendapatan yang memiliki share terbesar adalah pendapatan transfer yakni sebesar 86,8%.
Perkembangan Sitem Keuangan
Penyaluran kredit pada Oktober 2022 tumbuh 13,53% (yoy) menjadi Rp42,13 Triliun. Kredit UMKM tumbuh tinggi sebesar 28,99% (yoy) menjadi Rp16,01 Triliun tetapi secara pangsa, mayoritas penyaluran kredit di NTT masih didominasi oleh kredit konsumsi.
Perkembangan Sistem Pembayaran
Pada triwulan IV 2022 hingga bulan Oktober transaksi tunai di Provinsi NTT mengalami posisi net inflow senilai Rp24,8 miliar. Sementara itu, transaksi RTGS pada bulan Oktober tumbuh sebesar 71,69% (yoy), sedangkan transaksi kliring (SKNBI) terkontraksi sebesar 26,87% (yoy).
Perkembangan Sistem Pembayaran
Transaksi e-commerce di Provinsi NTT pada triwulan III 2022 tumbuh 2,26% (yoy) menjadi Rp259,74 Miliar. Transfer bank adalah metode pembayaran yang paling banyak digunakan dalam transaksi e- commerce. Selanjutnya, jumlah merchant dan user QRIS juga terus berkembang. Pada bulan Oktober 2022 jumlah merchant QRIS di NTT mencapai 139 ribu merchant, sedangkan user QRIS per bulan September sebanyak 105 ribu orang (Penambahan 90.060 user pada tahun 2022).
Perkembangan Penyaluran Dana Desa
Penyaluran Dana Desa pada tahun 2022 terus berlanjut kepada 3.026 desa di NTT. Adapun pagu dana desa pada tahun 2022 tercatat sebesar Rp2,80 Triliun. Sementara itu, hingga triwulan III 2022 penyaluran dana desa yang telah terealisasi adalah sebesar Rp2,21 Triliun atau 78,8% dari pagu.
Perkembangan Harga Komoditas Startegis
Pada minggu kedua November 2022, harga komoditas utama di Kota Kupang, Maumere, dan Waingapu masih cenderung stabil. Harga minyak goreng dan telur ayam ras mengalami tren penurunan dalam beberapa minggu terakhir. Secara umum, harga komoditas bawang merah, bawang putih, cabai merah, dan cabai rawit mulai melandai sejak akhir Juli.
Ketersediaan Pasokan
Kondisi pasokan komoditas pangan utama Provinsi NTT masih terjaga hingga 2-10 minggu ke depan. Berdasarkan hasil survei Bl pada minggu-II November 2022 pasokan Kota Kupang, stok daging ayam ras, bawang merah, dan cabai menurun dibandingkan minggu sebelumnya.
Inflasi Provinsi NTT
Pada Oktober 2022, Provinsi NTT mengalami inflasi sebesar 0,25% (mtm), melandai dibandingkan bulan sebelumnya yang mengalami inflasi tinggi sebesar 1,64% (mtm). Inflasi terutama didorong oleh kenaikan beberapa komoditas makanan seperti daging ayam ras, ikan kembung, sawi putih, dan sawi hijau. Selain itu, bensin juga masih menjadi penyumbang inflasi di bulan Oktober seiring dengan base effect akibat kenaikan harga bensin yang baru berlaku sejak tanggal 3 September 2022. Secara tahunan, inflasi NTT pada Oktober 2022 tercatat sebesar 7,37% (yoy).
Tekanan inflasi tahunan di NTT terutama didorong oleh kelompok administered prices yang mengalami kenaikan signifikan seiring dengan kenaikan tarif angkutan udara serta penyesuaian harga BBM. Pada bulan November, inflasi Provinsi NTT diprakirakan berada pada rentang 0,20 s.d. 0,80% (mtm). Prakiraan tersebut terutama didorong oleh dampak kenaikan harga BBM subsidi dan non-subsidi yang dapat memengaruhi biaya angkut berbagai komoditas volatile food maupun core inflation.
Selain itu, puncak panen hortikultura yang telah berlalu juga dapat mengurangi ketersediaan pasokan sehingga berdampak pada kenaikan harga. Kenaikan tarif angkutan udara seiring dengan masih tingginya harga avtur juga dapat mendorong inflasi. Tekanan inflasi tahunan di NTT terutama didorong oleh kelompok administered prices yang mengalami kenaikan signifikan seiring dengan kenaikan tarif angkutan udara serta penyesuaian harga BBM. Inflasi Provinsi NTT terutama didorong oleh kelompok administered prices, dengan komoditas penyumbang terbesar yakni tarif angkutan udara, bensin, dan angkutan dalam kota. Selain itu, komoditas makanan seperti telur ayam ras, ikan-ikanan, dan daging babi, serta beragam kebutuhan rumah tangga juga turut menyumbang inflasi tahunan.
Di sisi lain, secara bulanan komoditas hortikultura seperti bawang merah, cabai merah, cabai rawit, dan tomat mengalami deflasi dalam 3 bulan terakhir. Berdasarkan pola historis sejak tahun 2017, dapat dilakukan pemetaan inflasi di Provinsi NTT per komoditas secara bulanan. Pada periode November hingga Desember, beberapa komoditas yang perlu diwaspadai diantaranya komoditas hortikultura seperti sawi putih, tomat, kangkung, sawi hijau, dan bawang merah, produk peternakan seperti daging dan telur ayam ras, serta tarif angkutan udara.
Berbagai upaya telah dan akan dilakukan TPIP, TPID, Bank Indonesia dan instansi lainnya di tingkat pusat, daerah termasuk desa dalam kerangka pengendalian inflasi. Pengendalian inflasi adalah serangkaian upaya berdasarkan tiga pendekatan yaitu pendekatan fiskal, pendekatan moneter, pendekatan non fiskal dan non moneter untuk menjamin terpenuhinya apa yang disebut 4 K : Ketersediaan pasokan, Kelancaran distribusi, Keterjangkauan harga dan Komunikasi yang efektif tersebut. Sesuai dengan arahan pemerintah pusat dan pemerintah daerah maka terdapat beberapa point arahan yang selanjutnya disebut langkah- langkah extra effort sbb :
- Menjadikan isu inflasi sebagai isu prioritas
- Pengendalian inflasi melalui pendekatan kolaborasi dan sinerji
3. Sinerji tim pengendali inflasi pusat dengan tim pengendali inflasi
daerah. - Menginformasikan angka inflasi secara rutin
- Pengembangan dukungan digitalisasi
- Pemantauan pasar
- Inspeksi pasar
- Operasi pasar murah
- Kerja sama antar daerah (KAD) surplus dan defisit komoditas pangan 10. Platfon perdagangan digital
- Neraca komoditas pangan strategis
- Sarana prasarana penyimpanan komoditas pangan strategi
- Gerakan tanam pangan cepat panen termasuk urban farming
- Penghematan dan penggunaan BBM secara tepat sasaran
- Optimalisasi dana DAK, penggunaan dana transfer umum untuk pengendalian inflasi, BTT, Bansos dan lain-lain termasuk untuk subsidi transportasi komoditas, penciptaan lapangan kerja, bantuan sosial kelompok usaha bersama, operasi pasar murah, dukungan sektor kelautan dan perikanan dan upaya koordinasi pengendalian inflasi dan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Extra effort pengendalian inflasi daerah ini di bawah pimpinan Gubernur dan Wakil Gubernur NTT dengan melibatkan TPID, Bank Indonesia dan instansi/elemen lainnya. Upaya komunikasi melalui berbagai pertemuan/meeting tingkat hight level maupun tingkat teknis secara menyeluruh melibatkan semua bupati/walikota se- Provinsi NTT, level regional Kepulauan Sumba, Flores, Lembata, Alor dan Timor, Rote, Sabu, level kabupaten/kota.
Melibatkan unsur TPID, OPD, Camat, Lurah, Kepala Desa, TNI dan Polri, lembaga jasa keuangan, koperasi, sekolah, LSM, Lembaga agama, pemuda, wanita, pelaku pertanian dan masyarakat luas. Jika dirunut dari Bulan April 2022 maka rangkaian kegiatannya adalah HLM TPID Provinsi bertempat di KPw BI NTT di Kupang dipimpin Wakil Gubernur NTT mendengarkan laporan TPID dan penegasan point-point seperti point arahan extra effort tersebut.
Tanggal 26 April dilaksanakan Sidak Pasar di Kota Kupang, distributor dan Pelabuhan Tenau, Bulog, PT Angkasa Pura melibatkan Walikota  Kupang, Pemerintah Provinsi NTT dan KPw BI NTT. Tanggal 7 Juli adalah pelaksanaan HLM TPID Kabupaten Rote Ndao dipimpin Bupati, dihadiri Kepala Biro PAP NTT, Kepala OJK, Kepala KPw BI, Dirut Bank NTT dan OPD/pihak terkait yang diikuti dengan kegiatan lapangan di bidang pertanian dan pengembangan layanan jasa keuangan. Tanggal 3 Agustus peluncuran Kampung Sadar Inflasi di Kelurahan Kayu Putih Kota Kupang oleh Wakil Walikota dan Kepala KPw BI NTT.
Tanggal 2 Agustus adalah pelaksanaan HLM TPID Provinsi dipimpin Gubernur dan dihadiri Bupati dan Walikota se-Provinsi NTT di KP Bank NTT di Kupang. Tanggal 18 Agustus adalah Rakornas TPID secara virtual dipimpin Presiden RI.
Tanggal 29 Agustus pelaksanaan kegiatan sosialisasi aplikasi B Pung Petani, suatu aplikasi yang dirancang oleh Bank NTT mendukung supply-demand komoditi pangan di NTT, sosialisasi di Kabupaten Manggarai, tanggal 30 Agustus di Kabupaten Manggarai Barat dihadiri Dirut Bank NTT, Kadis Pertanian dan KP Provinsi, Kepala Biro PAP NTT dan OPD terkait di Tingkat Kabupaten, penyuluh, pendamping dan unsur kantor cabang, Cabang Pembantu Bank NTT dan lainnya terus berlanjut di daerah lainnya sampai saat ini telah memasuki tahap implementasi.
Tanggal 30 Agustus adalah rapat TPIP dipimpin Presiden dan diikuti unsur provinsi dan kabupaten/kota secara virtual dari ruang rapat Sekda Provinsi NTT. Tanggal 1 September 2022 adalah Rapat Koordinasi TPIP dan TPID dipimpin Menteri Dalam Negeri dan Pejabat Pusat Setingkat Menteri diikuti secara virtual oleh Sekda NTT, Kepala Biro PAP dan TPID NTT. Tanggal 2-5 September 2022 kunjungan kerja Gubernur NTT di Kabupaten Rote Ndao dalam pertemuan dengan semua jajaran kabupaten, kecamatan, kelurahan, desa, TNI Polri, TPID Kabupaten dan unsur masyarakat luas antara lain membahas masalah pengendalian inflasi. Tanggal 11 September pelaksanaan HLM Gubernur dan Bupati se-Flores, Lembata dan Alor di Maumere, Kabupaten Sikka diikuti dengan rangkaian gerakan nasional pengendalian inflasi pangan yang difasilitasi Bank Indonesia.
Tanggal 12 September Rapat Pengendalian Inflasi TPIP dan TPID se-Indonesia dipimpin Presiden RI, diikuti TPID NTT secara virtual. 13 September 2022 Rapat Tindak Lanjut PMK 134/2022 di Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT. Tanggal 14 September Rakornas Pusat dan Daerah Inflasi dipimpin Menteri Dalam Negeri diikuti virtual TPID NTT. 27 September Rapat Tindak Lanjut Extra Effort Pengendalian Inflasi dipimpin Sekda NTT di Kantor KPw BI NTT di Kupang diikuti TPID dan OPD terkait. Tanggal 27 September 2022 Dialog RRI Pro 1 Kupang tentang inflasi bersama Kepala Biro PAP NTT dan KPw BI NTT.
Tanggal 9 Oktober 2022 rapat gubernur dengan semua jajaran Kabupaten Sumba Tengah, Kecamatan dan Desa diikuti kegiatan penanaman jagung; tanggal 10 Oktober kegiatan yang sama di Kabupaten Sumba Barat juga diikuti dengan penanaman jagung. Tanggal 21 Oktober HLM TPID Provinsi dan Kabupaten se-Pulau Sumba di Tambolaka Kabupaten Sumba Barat Daya dihadiri jajaran TPID, Bupati, OPD kabupaten, kecamatan, kelurahan, desa dan masyarakat luas diikuti penanaman jagung dan cabai, panen cabai, pengembangan layanan
jasa keuangan Laku Pandai Bank NTT Agen B Ju Bisa.
Sejak Senin tanggal 24 Oktober 2022 sampai saat ini rutin dilaksanakan Rakornas Pusat Daerah tentang Inflasi dipimpin Menteri Dalam Negeri, Badan Pangan Nasional, BPS, Kejagung, Panglima TNI, Kapolri, Gubernur, Bupati, Walikota, TPID dan OPD terkait se Indonesia.Terakhir adalah Senin tanggal 28 Nopember 2022 dipimpin Mendagri, Pemerintah Provinsi NTT dihadiri Pj Sekda, TPID, Kejati, Korem, Bank NTT, OPD dan lainnya.
Gubernur NTT dalam kunjungan kerja di daratan Timor (TTS, Malaka dan Belu) pada minggu ketiga Nopember 2022 seperti di daerah lainnya di NTT, menyampaikan upaya pengendalian dan juga penyadaran inflasi dihadiri Bupati, TPID Kabupaten, OPD kabupaten, kecamatan, kelurahan, lembaga jasa keuangan, TNI Polri, pelaku pertanian, sekolah, koperasi, tokoh agama, pemuda, wanita, LSM dan masyarakat luas lainnya. Juga disertai dengan gerakan penanaman tanaman pangan seperti tomat dan cabai.
TPID Provinsi NTT melalui Biro PAP Setda Provinsi NTT pada tanggal 16 Nopember telah melaksanakan pertemuan TPID Provinsi NTT dan TPID Kota Kupang membahas tindak lanjut integrated provinsi kota pengendalian inflasi di Kota Kupang, dihadiri Pj. Walikota dan jajaran, Plt KPw BI NTT dan jajaran, Kepala Biro PAP NTT dan Jajaran, BPS Provinsi dan Kota, Dinas Pertanian, Perindag, Perhubungan, Kominfo, Bagian Ekonomi, Ketahanan Pangan dan lainnya.
Selain bahas extra effort juga gerakan antisipasi food loss and waste serta perlunya gerakan berjalan kaki, bersepeda dan menggunakan kendaraan umum yang diinisiasi Biro PAP Setda Provinsi NTT. Tindak lanjutnya antara lain adalah Pemerintah Kota Kupang telah melayangkan permintaan kerja sama dengan Pemerintah Kota Surabaya, Blitar dan Bangli. Biro PAP Setda Provinsi NTT melakukan upaya sinerji dan dorongan pengendalian inflasi bersifat teknis di tingkat kabupaten di Sumba, Flores dan Timor : Sikka, Flotim, Sumba Timur, Ende, Manggarai, Belu, TTS, Kabupaten Kupang, Kota Kupang berupa kegiatan Pemantauan Pasar dan Harga; Rapat Koordinasi Teknis Tindak Lanjut Extra Effort bersama TPID dan OPD/instansi terkait, penyerahan anakan cabai untuk mendorong gerakan tanam pangan cepat panen.
Penutup
Demikian LPE Terkini Provinsi NTT November 2022. Terima Kasih kepada semua pihak terutama Kepala KPw BI Provinsi NTT dan segenap jajarannya yang telah menerbitkan LPE Terkini sebagai sumber data dan Informasi utama dalam laporan yang kami buat ini. Mohon maaf atas hal-hal yang kurang atau tidak sewajarnya, akan kami sempurnakan dan sempurnakan kembali. Salam Pancasila dan Salam Sehat.**/Kepala Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Setda Provinsi NTT, Dr. Lery Rupidara
