LARANTUKA,SELATANINDONESIA.COM – Pemerintah Kabupaten Flores Timur berkomitmen untuk segera melengkapi syarat-syarat teknis sebagai dokumen untuk pembangunan Rumah Sakit Pratama (RSP) di Pulau Solor, Kabupate Flotim.
Saat ini, Pemda Flotim baru mengantongi dokumen penyerahan lahan untuk pembangunan RS Pratama tersebut. “Kita menunda dulu rencana pembangunan RS Prataa di Solor karena syarat-syarat teknisnya yang merupakan syarat utama itu belum kita penuhi. Syarat itu dianyaranya Study Kelayakan, DED dan Master Plan serta Amdal, itu yang belum kita punya,” sebut Kadis Kesehatan dr. Ogie Silimalar, Rabu (12/10/2022).
Dijelaskan, setelah usai menemui Menteri Kesehatan RI Budy Gunandi Sadikin, tiga minggu kemudian Pemda Flotim menindaklanjuti dan dibuka dalam DAK Fisik Tambahan. “Tetapi di dalamnya harus terpenuhi syarat-syarat teknis itu, maka kita saat ini konsentrasi utuk menyelesaikan semua syarat itu dulu. Prinsinya kita siap lengkapi syarat-syarat teknis yang diisyaratkn untuk memenuhi kelengkapan yang masih kurang,” tegasnya.
Kepala BP4D Kabupaten Flores Timur, Nia Corebima yang dihubungi terpisah menjelaskan, rancana Pembangunan Rumah Sakit Pratama Solor merupakan inisiatif Penjabat Bupati Flotim Doris Alexander Rihi. Pasalnya, sejak dipercayakan Gubernur NTT Viktor Bungtilu Laiskodat menjadi Penjabat Bupati Flotim, ia melihat beberapa kasus kematian yang terjadi khususnya kematian ibu hamil lantaran akses layanan Rumas sakit yang jauh yang harus menyebrangi lautan.
“Pak Penjabat Bupati mengarahkan OPD terkait dalam hal ini Dinas Kesehatan Flotim untuk membuat beberapa proposal dan salah satunya aadala Pembangunan RS Pratama Solor untuk disampaikan ke Menteri Kesehatan. Dan, atas bantuan Bapak Gubernur NTT, Pak Penjabat Bupati dan rombongan bertemu dengan Pak Menkes pada akhir Juni 2022 dan selanjutnya pertemuan dengan pejabat lainnya termasuk Pak Melchias Markus Mekeng dan Pak Melki Laka Lena pada akhir Juli 2022,” sebut Nia Corebima.
Ia menambahkan, pada 29-30 Agustus 2022, terbuka menu Pembangunan Rumah Sakit Pratama di Aplikasi Krisna. “Dan, salah satu lokusnya adala di Solor. Persyaratan yang harus diinput di Aplikasi Krisna antara lain, Sertfikat Tanah, Hasil Study Kelayakan, Master Plan, DED dan Ijin Lingkungan. Dari semua persyaratan hanya satu yang terpenuhi yakni Sertifikat Tanah, sedangkan yang lain belum, maka tidak bisa diinput di aplikasi Krisna,” sebutnya.
Nia Corebima menjelaskan, lantaran belum dapat memenuhi semua persyaratan tersebut maka Penjabat Bupati Flotim menyurati Menteri Kesehatan memohon agar dapat dibuka kembali Menu tersebut untuk pengusulan Tahun 2024, sambil Pemda Flotim segera melengkapi persyaratan tersebut pada tahun 2023.
Ramai diberitakan, pembangunan rumah sakit di pulau Solor, kabupaten Flores Timur yang semula dimulai pada tahun 2023, tertunda. Dilansir dari GlobalIndoNews, penundaan rencana pembangunan Rumah Sakit Umum Pratama di Pulau Solor ini terlihat dari adanya surat dari Pemerintah Daerah Kabupaten Flores Timur yang ditandatangani oleh Penjabat Bupati Flores Timur Doris Alexander Rihi.
Adanya penundaan itu mendapat tanggapan serius dari anggota DPRD Flores Timur Fraksi PKB asal Solor, Muhammad Mahlin. Menurut Muhammad Mahlin, sebelumnya melalui pendekatan yang dilakukan oleh Penjabat Bupati Flores Timur Doris Alexander Rihi sempat melakukan pertemuan bersama Mentri Kesehatan, Budi Gunadi Sadikin di Kantor Kementrian Kesehatan RI di Jakarta.
Dalam pertemuan tersebut, Pemerintah Pusat siap membantu rencana pembangunan Rumah Sakit Pratama di Solor tersebut dengan mengalokasikan dana sekitar Rp 70 Milyar.
Mendengar berita ini sebagai warga Solor dan juga perwakilan masyarakat Solor di Lembaga DPRD, Muhammad Mahlin merasa gembira dan bersyukur, akhirnya salah satu harapan besar masyarakat Solor di tiga kecamatan untuk memiliki rumah sakit di Solor tercapai.
Mahlin juga mengatakan berdirinya fasilitas Rumah Sakit yang rencananya dibangun di Desa Lewohedo itu sangat membantu kesulitan masyarakat Solor selama ini, khususnya dalam bidang kesehatan. Oleh karena itu, dirinya dan juga masyarakat sangat berharap agar Pemerintah lebih serius untuk memikirkan program pembangunan Rumah Sakit di Solor ini.
Bagi dia, penundaan itu berkaitan dengan kinerja Dinas Kesehatan sebagai OPD teknis dalam menyiapkan seluruh dokumen terkait berdirinya sebuah RS sungguh mengecewakan.
Menurut dia, lokasi pembangunan Rumah Sakit Pratama di Desa Lewohedo sudah memenuhi syarat karena Pemerintah Daerah sudah memegang surat hibah atas tanah dari masyarakat setempat.***Laurens Leba Tukan
