Oleh Frits O. Fanggidae – Dosen FE UKAW Kupang
Tanggal 3 September 2022 siang, Pemerintah mengumumkan penyesuaian harga BBM subsidi untuk Solar CN 48 dari Rp. 5.150 menjadi Rp. 6.800 dan Pertalite dari Rp. 7.650 menjadi Rp. 10.000 per liter. Sementara itu, pada tanggal 1 September 2022, Pemerintah juga mengumumkan penyesuaian harga BBM Non Subsidi untuk Pertamax Turbo, dari Rp. 17.900 menjadi Rp. 15.900; Dexlite dari Rp. 17.800 menjadi Rp. 17.100 dan Pertadex dari Rp. 18.900 menjadi 17.400 per liter. Dengan demikian harga BBM Subsidi disesuaikan ke atas (naik) dan harga BBM Non Subsidi disesuaikan ke bawah (turun).
Bersamaan dengan penyesuaian barga BBM Subsidi dan Non Subsidi tersebut, harga minyak mentah dunia jenis WTI (West Texas Intermediate) untuk penyerahan satu bulan kedepan (Oktober) turun dari US$ 89.55 menjadi US$ 86.61 per barel dan jenis.
WTI Brent untuk penyerahan dua bulan ke depan (November) turun dari US$ 95.64 menjadi US$ 92.36 per barel. Sebagai gambaran historis, pada bulan Juli 2022, harga minyak mentah Brent untuk penyerahan September sebesar US$ 104.20 per barel dan harga minyak mentah WTI untuk menyerahan Agustus sebesar US$ 96,91 per barel.
Terhadap fakta ini, timbul pertanyaan di masyarakat: mengapa harga minyak dunia turun kok pemerintah hanya menurunkan harga BBM Non Subsidi, sementara harga BBM Non Subsidi malah sebaliknya? Gambaran sederhana tentang pertanyaan ini sebagai berikut: Perdagangan harga minyak mentah dunia (Brent dan WTI) dilakukan secara berjangka. Pada umumnya, perdagangan minyak mentah Brent saat ini dilakukan untuk penyerahan dua bulan ke depan; dan perdagangan minyak mentah WTI saat ini dilakukan untuk penyerajan satu bulan ke depan. Jadi menurunnya harga minyak bumi dunia saat ini, tidak serta-merta menjadikan harga minyak dalam negeri menurun pada saat ini pula.
Mengapa harga BBM Non subsidi bisa turun, tetapi harga BBM Subsidi sebaliknya? Patokan utamanya adalah harga keekonomian atau harga yang seharusnya. Harga BBM Non Subsidi sudah disesuaikan dengan harga keekonomian, sehingga harganya akan terpengaruh langsung dengan kenaikan atau penurunan harga minyak mentah dunia saat ini. Sementara harga BBM Subsidi tidak terpengaruh langsung dengan kenaikan atau penurunan harga minyak mentah dunia saat ini, karena harga jualnya jauh lebih rendah dari harga keekonomian. Saat ini, harga keekonomian Pertalite Rp. 17.200 per liter dan Solar CN 48 Rp. 17.600 per liter. Harga keekonomian tersebut lebih besar dari harga BBM Subsidi yang sudah disesuaikan, yaitu Pertalite Rp. 10.000 per liter dan Solar CN 48 Rp. 6.800 per liter.
Andaikan kita kaitkan harga keekonomian Pertalite dan Solar sesuai fluktuasi harga minyak mentah dunia jenis WTI yang lebih murah dibanding Brent, dimana harga minyak WTI mengalami penurunan per 1 September 022 menjadi US$ 86.61 per barel, sehingga lebih rendah dibanding asumsi harga minyak dunia yang digunakan Pemerintah dalam penyusunan APBN 2022 sebesar US$ 90 per barel, maka terjadi penurunan sebesar 3,77%. Konsekuensinya, harga keekonomian BBM Subsidi Partalite dan Solar CN 48 juga menurun dalam persentase yang sama, menjadi Rp. 16.552 (Pertalite) dan Rp. 16.937 (Solar CN 48). Pada tingkat harga keekonomian inipun harga jual Pertalite dan Solar CN 48 yang baru saja disesuaikan pemerintah masih jauh lebih rendah, atau pada setiap liter Pertalite dan Solar CN 40 Pemerintah masih memberi subsidi sebesar Rp. 6.552 (Pertalite) dan Rp. 10.137 (Solar CN 48).
Dengan demikian, setelah harga BBM Subsidi disesuaikan, terjadi penghematan subsidi dibanding harga sebelum penyesuaian; Pertalite sebelum penyesuaian disubsidi Rp. 9.550 menjadi Rp. 7.200 per liter dan Solar CN 48 dari Rp. 12.350 menjadi Rp. 10.800 per liter. Hasil penghematan subsidi inilah yang digunakan Pemerintah untuk memberi BLT sebesar Rp. 24 trilyun lebih untuk 20,65 juta keluarga kurang mampu.
Pasti terdapat beragam pendapat tentang penyesuaian barga BBM Subsidi dan Non Subsidi tersebut. Adalah hak setiap warga negara untuk setuju atau tidak setuju. Namun satu hal yang pasti adalah Pemerintah dapat mengurangi pemanfaatan subsidi BBM dari penerima yang tidak seharusnya (pemilik kendaraan yang berpendapatan menengah ke atas) dan mengalihkannya ke 20,65 juta keluarga yang kurang mampu, yang seharusnya menikmati subsidi tersebut.*/)
