KUPANG,SELATANINDONESIA.COM – SIAP SIAGA, merupakan program lima tahun yang didanai oleh Pemerintah Australia dalam kemitraannya dengan Pemerintah Indonesia untuk memperkuat manajemen bencana di Indonesia. Juga, hubungan antara Australia dan Indonesia dalam manajemen bencana di tingkat regional yang lebih luas.
Selama tiga hari sejak Senin (27/6/2022) hingga Rabu (29/6/2022), digelar lokakarya Penyusunan Panduan Pengarusutamaan GEDSI di Neo Aston Hotel, Kupang. GEDSI adalah Gender Equality Disability and Social Inclusion (GEDSI) atau Kesetaraan Gender, Disabilitas dan Inklusi Sosial.
Lokakarya tersebut melibatkan berbagai elemen diantaranya Bappelitbangda Provinsi NTT, BPBD Provinsi NTT, DP3A Provinsi NTT, APDIS, Garamin, Forum PRB Provinsi NTT, Forum Puspa NTT, Fasilitator – Konsultan Dinas P3A NTT, Ny. Yunita Wake, Support staff – Notetaker dan admin/logistic (BPBD NTT), serta SIAP-SIAGA.
Silvia Fanggidae, DRM Coordinator Program SIAP SIAGA NTT kepada SelatanIndonesia.com, Selasa (28/6/2022) menyebutkan, program SIAP SIAGA diimplementasikan dalam periode November 2019 – November 2024 oleh Palladium sebagai mitra pengelola program. “Sejak akhir April 2020, Program SIAP SIAGA telah bekerja di Provinsi NTT sebagai satu dari 4 provinsi sasaran dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi NTT sebagai mitra kerja dari program SIAP SIAGA di NTT,” jelasnya.
Dijelaskan, program SIAP SIAGA memberikan dukungan pada penguatan sistem kebencanan di tingkat provinsi dan kabupaten/kota terseleksi dan dalam tahap awal, telah dilakukan pertemuan pokja pengarusutamaan gender dalam penanggulangan bencana di NTT.
“Dalam pertemuan ini telah disepakati untuk diadakannya rapat koordinasi bersama Tim Gender Focal Points untuk mendiskusikan arah dari Pengarusutamaan Gender dalam Penanggulangan Bencana serta muncul kebutuhan akan adanya Panduan (atau Juklak/Juknis) Pengarusutamaan GEDSI dalam Penanggulangan Bencana dengan mengacu pada Peta Jalan PUG dari BNPB,” ujarnya.
Untuk itu, kata dia, Program SIAP SIAGA bekerjasama dengan BPBD Provinsi NTT dan DP3A Provinsi NTT menggelar Lokakarya Penyusunan Panduan Pengarusutamaan GEDSI dalam Penanggulangan Bencana di NTT. “Tujuannya untuk memperkuat pemahaman integrasi GEDSI dalam perencanaan PB bagi multi sector. Dan, menyusun draft Panduan Pengarusutamaan GEDSI dalam Penanggulangan Bencana di NTT serta alat integrasi dalam RPB,” sebutnya.
Output yang dihasilkan dalam lokakarya tersebut menurut Silvia adalah, diperoleh Draft Panduan dan Alat Pengarusutamaan GEDSI dalam PB dan terutama RPB.
Disebutkan Silvia, kebijakan terbaru di tingkat Provinsi NTT adalah Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur No. 92 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Provinsi Nusa Tenggara Timur.
“Dalam Peraturan Gubernur NTT, penanggulangan bencana di atas, tidak hanya isu gender yang diangkat namun isu kerentanan lainnya seperti disabilitas dan usia. Saat ini gabungan isu gender dan kerentanan ini dikenal dengan istilah Gender Equality Disability and Social Inclusion (GEDSI) atau Kesetaraan Gender, Disabilitas dan Inklusi Sosial yang dapat menjadi acuan untuk menelusuri kerentanan berlapis (interseksionalitas) yang dialami individu atau kelompok rentan dalam penanggulangan bencana,” jelasnya.
Silvia menambahkan, salah satu tindak lanjut dari PERGUB tersebut adalah menterjemahkan dan mengoperasionalkan pengarusutamaan GEDSI dalam penanggulangan bencana. “SIAP SIAGA telah memfasilitasi pertemuan awal dari sektor kunci, yakni BPBD dan DP3A. Dalam pertemuan ini telah disepakati untuk mengadakan rapat koordinasi bersama Tim Gender Focal Points untuk mendiskusikan arah dari Pengarusutamaan Gender dalam Penanggulangan Bencana. Dibutuhkan adanya Panduan (atau Juklak/Juknis) Pengarusutamaan GEDSI dalam Penanggulangan Bencana dengan mengacu pada Peta Jalan PUG dari BNPB,” sebutnya.
Dalam lokakarya tersebut, tampak para peserta sangat antusias meorehkan gagasan pada tiap materi. Salah satu peserta lokakarya, Kabid Kelembagaan Gender dan Kemitraan pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Provinsi NTT, drg. Maria Silalahi, MPHM mengaku sangat bergembira karena dilibatkan dalam penyusunan Panduan Pengarusutamaan GEDSI.
“Kami sangat bersyukur terlibat langsung dalam kegiatan ini setelah dijembatani oleh Kaka Nita Wake. Dari dulu kami punya semangat seperti ini dengan mengajak seluruh Pimpinan OPD agar dalam menyusun kegiatan dan anggaran benar-benar responsive GEDSI, namun kami terkendala biaya,” katanya.
Maria Silalahi berharap, dari kegiatan ini bias muncul sebuah panduan lengkap. Pasalnya, banyak hal yang dimasukan dalam panduan ini yang bakal dijadikan sebagai referensi bagi setiap OPD tentang pengarusutamaan GEDSI mulai dasar hukum, tujuan, dana, serta contoh penyusunan anggaran yang responsig GEDSI di masing-masing OPD.
“Saya juga berharap agar dari lokakarya ini bias mengahsilkan semacam video panduan pengarusutamaan GEDSI tidak saja dalam penanggulangan bencana tetapi juga dalam penyusunan program kerja dan anggaran di setiap OPD,” ujar jebolan S2 Mahidol University Thailand tahun 1999 ini.***Laurens Leba Tukan
