LABUANBAJO,SELATANINDONESIA.COM – Ada sinergi yang menarik dari Kementrian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) melalui Direktorat Manajemen Industri khusunya pada Deputi Bidang Industri dan Investasi dengan Badan Pelaksana Otorita Labuan Bajo Flores (BPOLBF). Kedua lembaga ini tengah mendaratkan Program Penguatan Rantai Pasok Industri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif serta Pemberdayaan Produk UMKM Ekraf di Destinasi Pariwisata Super Prioritas (DPSP) Labuan Bajo.
Pada Sabtu (2/4/2022), kedua institusi ini menggelar Rapat Pra Temu Bisnis Penguatan Rantai Pasok di DPSP Labuan Bajo secara hybrid di La Prima Hotel.
Dalam rapat tersebut, baik pihak suplai yaitu pelaku UMKM lokal dan demand yaitu pihak dari hotel bersama-sama saling berdiskusi untuk bertukar informasi tentang produk dan kebutuhan dari keduanya sehingga kedua belah pihak dapat saling mengetahui kebutuhan dan mengidentifikasi prospek yang dapat dilakukan ke depan.
Sejak 2020, BPOLBF telah melakukan berbagai inisiatif mendorong terbentuknya pemanfaatan produk lokal pada ekosistem parekraf Labuan Bajo mulai dari pelatihan terintegrasi, kampanye, serta program temu bisnis bagi masyarakat dan UMKM setempat.
Tahun 2022, program ini dikembangkan untuk skala lebih besar dan diharapkan menjadi tonggak kemandirian produk lokal NTT. Rapat ini juga merupakan langkah awal sebelum adanya program upskilling dan reskilling dan dilanjutkan dengan Temu Bisnis Rantai Pasok Labuan Bajo. Kegiatan ini dimaksudkan untuk memberi insight bagi para pelaku UMKM Parekraf untuk mengoptimalkan ide/produk dan modifikasi produk sesuai kebutuhan dan standar hotel.
Saat membuka kegiatan tersebut, Sekretaris Dinas Pariwisata Manggarai Barat Chrispin Mesima mengatakan bahwa secara spesifik misi pertama Kabupaten Manggarai Barat adalah mengembangkan pariwisata berkelanjutan dan inklusif dan misi ini dapat tercapai melalui penguatan rantai pasok.
“Penguatan rantai pasok merupakan salah satu isu strategis karena secara spesifik misi pertama Mabar adalah mengembangkan pariwisata berkelanjutan dan inklusif sebagai penggerak ekonomi dan ini salah satunya ditentukan oleh rantai pasok di sektor parekraf Labuan Bajo” ujar Chrispin.
Sekdispar Mabar ini juga menyampaikan bahwa data hasil survey Pemda menunjukkan bahwa rata-rata kebutuhan beras per tahun dari 59 hotel di Mabar adalah 109 ton dan dari 109 ton tersebut 67 ton dipasok dari luar Mabar. Fakta ini mengindikasikan bahwa masih ada peluang besar untuk mengisi kebutuhan tersebut dari pasokan lokal. Ia juga mengatakan bahwa kondisi ini memberikan gambaran yang sama seperti produk UMKM.
“Kondisi ini juga bisa memberikan gambaran produk ekraf, apakah produk ekraf kita sudah bisa memenuhi standar kriteria kebutuhan yang disyaratkan hotel, kita bisa masuk atau tidak. Ini adalah tugas kita bersama. Atas nama Pemda Mabar, kami juga memberi apresiasi kepada Kemenparekraf yang berupaya menguatkan rantai pasok di Labuan Bajo. Semoga pra temu bisnis ini memantik kolaborasi konkret secara berkelanjutan dari berbagai pihak” pungkasnya.
Hal ini disambut baik oleh Deputi Bidang Industri dan Investasi Kemenparekraf, Henky Manurung. Ia mengatakan bahwa pihaknya berharap produk Ekraf yang ada di Labuan Bajo, 90% dipasok oleh produk lokal.
“Harapannya 90% pasokan produk ekraf di Labuan Bajo berasal dari produk lokal. Melalui penguatan rantai pasok ini, diharapkan dapat meningkatkan daya saing dan daya kualitas dari produk yang ada di Labuan Bajo” ujar Henky yang bergabung melalui media zoom saat itu.
Henky juga melanjutkan bahwa pertemuan Pra Temu Bisnis ini bukan hanya untuk mempertemukan para pelaku UMKM dan off taker, tetapi juga untuk melanggengkan kelancaran rantai pasok dan untuk sampai pada “langgeng” butuh kerja sama dari berbagai sektor agar tujuan ini dapat berjalan baik dan maksimal sehingga dapat membangkitkan ekonomi nasional dan daerah.
Senada dengan hal tersebut Anggara Hayun Anujuprana selaku Direktur Manajemen Industri Kemenparekraf juga mengatakan bahwa Program Penguatan Rantai Pasok di Labuan Bajo nantinya akan berkolaborasi dengan Pertamina dan Telkom Indonesia dan saat temu bisnis nanti outcome yang diharapkan adalah adanya penandatangan Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara suplai dan demand. Menurutnya saat ada PKS maka ekosistem berkelanjutan akan lebih terjamin.
Sebagai satuan kerja Kemenparekraf yang berkantor di Labuan Bajo, BPOLBF juga saat ini tengah mendorong para pelaku UMKM dengan berbagai program untuk menyesuaikan standarnya dengan standar hotel dan restoran.
“Pada prinsipnya semua hotel dan restoran yang ada di Labuan Bajo siap menggunakan produk lokal selama teman-teman pelaku UMKM berkomitmen untuk memproduksi produknya secara berkelanjutan dan memenuhi standar yang diberikan hotel dan restoran” jelas Shana Fatina, Direktur Utama BPOLBF.
Dirut BPOLBF juga mengungkapkan bahwa hingga saat ini, pihaknya telah mengidentifikasi kebutuhan agar nantinya bisa memfasilitasi event di Labuan Bajo tanpa kekurangan berbagai aktifitas dengan ketahanan rantai pasok. Selain produk parekraf, menurutnya, keberhasilan sektor parekraf yang inklusif adalah apabila sektor ini juga bisa terhubung menjadi pasar sektor primer pertanian, perkebunan, peternakan, dan perikanan di Labuan Bajo sehingga memberikan kesejahteraan nilai tambah yang nyata bagi masyarakat.
Salah satu peserta dalam kegiatan ini, Getrudis Naus, yang merupakan perwakilan ASITA mengungkapkan harapannya agar ke depannya ada tempat atau lokasi yang disiapkan pemerintah yang dapat mengakomodir produk UMKM sehingga memudahkan wisatawan yang tidak sempat berkunjung ke toko oleh-oleh ataupun ke lokasi para pelaku UMKM ini.*/)AA/Kadiv Komunikasi Publik BPOLBF/Sisilia Lenita Jemana
Editor: Laurens Leba Tukan
