KUPANG,SELATANINDONESIA.COM – Bahan Bakar Minyak (BBM) adalah sumber enerji penggerak roda kehidupan. Selain untuk memenuhi kebutuhan material ekonomik, BBM menjadi sarana politik mewujudkan keadilan sosial dan kesatuan bangsa dengan penerapan BBM 1 harga. Apalagi, menjangkau hingga ke berbagai lapisan warga masyarakat di seluruh pelosok tanah air, terutama di daerah-daerah terdepan, terluar dan tertinggal (3T) sebagaimana kebijakan pemerintah saat ini.
Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) adalah salah satu sasaran kebijakan/program BBM 1 harga dimaksud. Selasa (21/12/2021), di Kupang, Provinsi NTT menjadi tuan rumah penyelenggaraan peresmian BBM 1 harga untuk dua provinsi yaitu NTT dan NTB yang diselenggarakan di TBBM Tenau Kupang. Di NTT, ada dua kabupaten yaitu Malaka dan Sumba Barat Daya menjadi sasaran kebijakan tersebut. Dan, Provinsi NTB juga dua kabupaten yaitu Dompu dan Sumbawa. Di Kabupaten Malaka, tersebar di lima kecamatan yaitu Kobalima, Laimanen, Sasitanean dan Malaka Barat. Sedangkan di Sumba Barat Daya ada di Kecamatan Wewewa Tengah.
Hadir langsung meresmikan BBM 1 harga tersebut adalah Menteri ESDM RI, Arifin Tasrif yang didampingi Kepala BPH Migas, Ny. Erika Retnowati, Direktur Logistik dan Infrastruktur PT Pertamina (Persero) Mulyono. Gubernur NTT Viktor Bungtilu Laiskodat hadir langsung dalam acara tersebut didampingi Kepala Biro PAP Setda Provinsi NTT, DR. Drs. Lery Rupidara, M,Si dan Kepala Dinas ESDM NTT. Hadir juga Bupati Sumba Barat Daya dr. Cornelis Kodimete dan Asisten Perekonomian Setda Kabupaten Malaka B. Leto.
Menteri ESDM RI, Arifin Tasrif mengatakan, Pemerintah senantiasa menyalurkan energi hingga pelosok negeri dengan kesetaraan harga melalui program ini. “Kami menyampaikan apresiasi kepada Gubernur NTT dan para kepala daerah yang telah memfasilitasi kehadiran program BBM satu harga ini. Program BBM satu harga merupakan program keadilan dan pemerataan energi kepada seluruh masyarakat yang dapat menikmati harga yang sama di seluruh wilayah,” sebut Menteri Arifin.
Kepala BPH Migas, Erika Retnowati, mengatakan di tahun 2021 telah beroperasi sebanyak 78 titik BBM 1 harga. “Jumlah tersebut melebih target yang ditetapkan di tahun 2021 yaitu sebanyak 76 titik. Kami mengapresiasi dan mengucapkan terima kasih kepada Pertamina dan seluruh pihak yang telah mendukung pelaksanaan program BBM 1 harga tersebut,” ungkap Erika.
Untuk diketahui, sampai dengan tahun 2024, pemerintah menargetkan membangun sebanyak 733 SPBU BBM 1 harga di seluruh Indonesia dan sampai dengan tahun 2021 ini telah terealisir sebanyak 321 SPBU di 112 kabupaten, tahun 2022 direncanakan membangun sebanyak 92 SPBU, tahun 2023 sebanyak 89 SPBU dan tahun 2024 sebanyak 73 SPBU. Target tersebut bakal terealisir pada kuartal pertama tahun 2024.
Direktur Logistik dan Infrastruktur PT Pertamina (Persero) Mulyono saat itu selain melaporkan ikhwal pelaksanaan program BBM 1 harga juga program Pertashop dan pelaksanaan kebijakan Langit Biru; Suatu program peralihan penggunaan BBM dengan RON rendah (premium) ke RON berkualitas tinggi (pertalite dan pertamax) yang selain untuk meminimalisir Emisi Gas Buang (EGB) juga lebih merawat mesin kendaraan modern. Program Pertashop diharapkan dapat langsung ditangani di tingkat desa oleh BUMDes.
Gubernur NTT, Viktor Bungtilu Laiskodat saat itu langsung mengarahkan para Bupati untuk menangkap peluang ini. Ia mengharapkan agar desa-desa melalui BUMDes menangkap peluang program Pertashops, selain untuk memperlancar pelayanan BBM juga menjanjikan profit finansil yang berguna bagi masyarakat dan pemerintah desa. Karena itu, beberapa faktor perlu dipastikan yaitu transportasi, pengelola dan pengoperasiannya.
“Kiranya target tersisa sebanyak 41 SPBU BBM 1 harga di Provinsi NTT tersebut dapat terealisir dengan baik. Peresmian BBM 1 harga ini barulah langkah awal, selanjutnya yang perlu menjadi perhatian adalah pengoperasiannya yang memenuhi ukuran 3T (tepat waktu, tepat jumlah, tepat kualitas). Operasionalisasi BBM itu juga harus dapat menghilangkan cerita antri panjang di SPBU,” sebut Gubernur Laiskodat.
Gubernur Laiskodat saat itu juga memerintahkan Kepala Biro PAP dan Kepala Dinas ESDM Provinsi NTT untuk menindaklanjuti kebijakan dan peluang konversi mesin sepeda motor BBM ke sepeda motor baterai listrik seperti arahan Menteri ESDM. Menurut dia, Kehadiran BBM 1 harga di daerah-daerah 3 T ini perlu ditangkap dan dikembangkan dengan sebaik mungkin sebagai bagian integral kebijakan enerji nasional umumnya dan daerah NTT. “Khususnya sebagaimana pula kebijakan Rencana Umum Enerji Daerah NTT (RUED) dalam Perda Provinsi NTT Nomor 10 Tahun 2019 dan kebijakan sektor terkait lainnya seperti pertanian, peternakan, kelautan dan perikanan, perindustrian dan perdagangan serta pariwisata sebagai prime mover,” sebut Gubernur Laiskodat.
Acara peresmian BBM 1 Harga berjalan lancar sesuai Protokol Covid-19, berlangsung dalam suasana NTT bergembira merayakan hari ulang tahunnya yang ke 63 dan juga NTT berduka sehubungan berpulangnya ke haribaan Tuhan Yang Maha Esa, Drs. Frans Lebu Raya, Gubernur NTT 2008-2018.***Laurens Leba Tukan
