KUPANG,SELATANINDONESIA.COM – Para pemegang saham Bank NTT mengaku optimis akan mencapai target pemenuhan modal inti mininum Bank NTT sebesar Rp 3 Triliun di tahun 2024. Bahkan, optimisme itu didukung penuh oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) lantaran lembaga resmi negara yang menjalankan fungsi regulasi dan pengawasan itu menilai, Bank NTT dengan tingkat kesehatan 2 atau Bank Sehat.
“Terkait modal inti minimum Rp 3 T, yang mana Bank NTT masih tersisa 1 T, tidak usah dipikirkan. NTT pasti aman,” sebut Gubernur NTT, Viktor Bungtilu Laiskodat selau Pemegang Saham Pengendali (PSP) Bank NTT dalam forum pemenuhan modal inti BPD sesuai POJK No. 12/POJK.03/2020 tentang Bank Umum dan Pengukuhan Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah Kabupaten/Kota se-NTT. Forum tersebut dirangkai dengan Penandatanganan Kesepakatan Bersama Ekosistem Pembiayaan Sektor Pertanian yang digelar Jumat (19/11/2021) di aula Rumah Jabatan Gubernur NTT.
Gubernur Laiskodat menegaskan, sepanjang sejarah herdirinya Bank NTT, baru tahun ini Bank NTT dinyatakan masuk dalam Bank kategori 2 atau Bank Sehat oleh Otoritas Jasa Keuangan. “Bank NTT saat ini menjadi Bank dengan tingkat kesehatan 2 atau Bank Sehat. Ini belum pernah terjadi dalam sejarah,” sebutnya.
Menurut dia, torehan prestasi ini tidak terlepas dari kerja keras manajemen, dan para pemegang saham yang selama ini selalu mendukung Bank NTT. “Itu karena mereka kerja serius. Para Bupati dan Wali Kota juga bekerja dengan serius, dan itu ada kemajuan. Saya berharap Bank NTT dan lembaga keuangan lainnya terus terlibat dalam setiap pembangunan di NTT, khususnya mendukung ekosistem pembiayaan sektor pertanian,” ujar Gubernur Laiskodat.
Salah satu pendiri Partai NasDem ini menambahkan, bukannya Pemprov NTT dan Pemerintah Kabupaten/Kota se NTT meremehkan penyertaan modal tersebut, serta menganggap persoalan ini tidak serius. Karena baginya, potensi ini sudah dipetakan secara baik dan tinggal dieksekusi saja dalam tahun berjalan. “Jangan suruh kami pergi belajar sampai ke Jogja sana. Kami disini banyak orang pintar. Bukan berarti kejar yang Rp 1 T itu tidak serius, bukan begitu. Kami serius. Jadi tidak berarti kami tidak anggap. Karena bagi kami (Penyertaan modal inti, red) sudah beres semua itu,” tegas Gubernur Laiskodat disambut tepukan tangan seluruh bupati, walikota dan para ketua DPRD se-NTT dalam forum tersebt.
Ia menambahkan, pihaknya sebagai pemegang saham pengendali, memiliki kepentingan besar apabila modal inti BUMD mencapai Rp 3 Triliun, karena bank ini sudah saatnya melakukan ekspansi usaha.
Kepala OJK Provinsi NTT, Robert H.P Sianipar mengatakan, komitmen pemenuhan modal inti dari para pemegang saham, telah disampaikan dalam setiap pertemuan konsolidasi. “OJK optimis bank NTT bisa memenuhi. Pemegang Saham Pengendali juga telah berkomitmen bahwa modal inti Bank NTT akan terpenuhi pada akhir tahun 2024,” kata Robert Sianipar kepada wartawan.
la menyebut sesuai tahapan, sampai akhir tahun ini, modal inti Bank NTT harus mencapai Rp 2 Triliun. OJK juga optimis bahwa pemenuhan modal inti tahun ini pasti tercapai. Sisanya masih sampai 2024. Kami juga optimis, itu bisa terpenuhi,” sebut Robert.
Dikatakan Robert, Bank NTT saat ini tergolong dalam kategori Bank Sehat secara resikonya. Namun dari sisi pengawasan, OJK terus mendorong agar terjadinya perbaikan dalam aspek-aspek tertentu, terutama aspek governance atau tata kelola. “Pertumbuhannya positif sekarang, baik total aset, kredit, dan juga perolehan laba, serta NPL menurun. Indikator-indikator ini bagus, tetapi kami berulang kali berpesan kepada jajaran manajemen agar tidak terlena dengan kondisi ini,” katanya.
Direktur Operasional ASBANDA, Sukbeti Heriyanto mengharapkan agar adanya dukungan dari pemegang saham mengenai pemenuhan modal inti pada Bank NTT hingga 31 Desember 2024 sebesar Rp 3 T. “Namun kami percaya bahwa pemegang saham pun memiliki semangat yang kuat untuk mendukung dan mendorong terealisirnya modal inti di akhir 2024 nanti,” ujarnya.
Roberto Akyuwen STP selaku Analis Eksekutif Senior Pengawasan Perbankan OJK Pusat saat itu menegaskan, tantangan selanjutnya yang dihadapi oleh perbankan termasuk BPD adalah transformasi digital. “Ini merupakan sebuah keniscayaan, dimana beberapa tahun terakhir tuntutan transformasi digital semakin kencang. Seiring dengan kebutuhan akan layanan jasa keuangan yang cepat, tuntas, efisien dan aman serta dapat dilakukan dari mana saja dan kapan saja,” tegasnya.
Itu pasalnya, perubahan pola layanan dari konvensional menjadi digital, harus segera dilakukan oleh lembaga jasa keuangan untuk mengimbangi perkembangan zaman yang serba digital. “Salah satu yang haus diperhatikan adalah peningkatan layanan perbankan yang prudent, karena itu manajemen harus terus berinovasi. Dan, OJK pusat bersama Kemendagri serta ASBANDA telah membentuk tim untuk melakukan roadshow termasuk ke BPD NTT dalam rangka bertukar pikiran untuk mencari solusi agar BPD NTT dapat menemukan solusi dari permasalahan yang dihadapi dan menjadi bank yang unggul di kawasannya dan juga di tingkat nasional,” sebutnya.
Dirut Bank NTT, Harry Alekasander Riwu Kaho mengatakan, pemenuhan modal inti merupakan penguat untuk peningkatan daya tahan, daya saing, dan daya tumbuh Bank NTT. Karena itu, Bank NTT juga terlibat langsung dalam setiap program pembangunan, termasuk menjadi bagian dari Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah, Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah Kabupaten/Kota se-NTT, serta terlibat dalam ekosistem pembiayaan sektor pertanian, khususnya komoditi jagung di Nusa Tenggara Timur.
“Khusus komoditi jagung, target penanaman 60.000 Ha, dengan pembiayaan dari KUR (Kredit Usaha Rakyat) sebesar Rp 600 miliar. la berharap semua program yang telah dicanangkan tersebut dapat berjalan dengan baik dan bermanfaat bagi seluruh masyarakat Nusa Tenggara Timur.
Hadir saat itu dari OJK pusat yakni, Roberto Akyuwen STP selaku Analis Eksekutif Senior Pengawasan Perbankan, Winter Marbun selaku Analis Eksekutif Pengawasan Perbankan, serta Subekti Heriyanto selaku Direktur Operasional Asosiasi Bank Daerah (ASBANDA). Hadir pula Drs. Budi Santosa, M.Si selaku Direktur BUMD, BLUD dan Barang Milik Daerah Kementerian Dalam Negeri, Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia NTT, I Nyoman Ariawan Atmaja, serta seluruh Bupati/Walikota dan Pimpinan DPRD Provinsi NTT dan Kabupaten/Kota seluruh NTT.***Laurens Leba Tukan
