KALABAHI,SELATANINDONESIA.COM – Dua tahun sudah berlalu, Kabupaten Alor dipimpin oleh Amon Djobo dan Imrarn Duru. Sejumlah catatan keberhasilan telah ditorehkan paket dengan sandi politik AMIN untuk mewujdukan misinya “Alor Kenyang, Alor Sehat dan Alor Pintar.
Bahkan, misi besar itu dikaitkan dengan tema rencana kerja pemerintah daerah Kabupaten Alor menuju tahun ketiga pemerintahan yakni meperkuat struktur ekonomi masyarakat, dengan akses pelayanan digitalisasi.
Fraksi Partai Golkar DPRD Kabupaten Alor menyoroti kinerja Amon Djobo dan Imran Duru dengan selayang pandang masa jabatan Bupati dan Wakil Bupati yang kini masuk tahun ketiga. Titik berat Partai Golkar adalah menyoroti kerhasilan dan apa upaya untuk mengejar sisa waktu masa jabatan untuk merealisasikan janji politikya.
“Pemerintah perlu mapping dengan benar skala prioritas kebijakan anggaran maupun pembangunan yang prudent dan dipaduserasikan dengan hasil aspirasi masyarakat yang diterima anggota DPRD melalui Kunjungan Kerja, Reses, dan Rapat Dengar Pendapat sesuai mekanisme kedewanan. Terpenting adalah saling menghargai, memahami, menjaga dan saling percaya agar mampu melahirkan berbagai kesepakatan dalam sidang kali ini sebagai sebuah hasil yang terbaik dan bermanfaat bagi masyarakat Alo. Jadilah jarum dan benang untuk menyatukan, bukan menjadi gunting yang memisahkan,” sebut Sekretaris Fraksi Partai Golkar DPRD Kabupaten Alor, Maxensius Andereas Lelang ketika menyampaikan Pemandangan Umum Fraksi Partai Golkar terhadap Pengantar Nota Keuangan atas RAPBD Kabupaten Alor Tahun Anggaran 2022 dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Rabu (17/11/2021).
Fraksi Golkar menilai, kurangnya inovasi baru dan Pemerintah selalu berlindung dibalik alasan klasik perihal terbatasnya sumber-sumber pendapatan asli daerah. Padahal, potensi dari sisi pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah belem banyak diintesifkan. “Buktinya retribusi masih mengandalkan retribusi pasar dan terminal, jasa tempat usaha tapi belum dijamah maraknya sumur bor yg dilakukan oleh industri dan perhotelan yangg menggunakan air tanah,” sebut Madensius.
Disamping itu kurang mampu pemda melihat sumber pajak dari iklan dan papan reklame yg mulai bertebaran dan besarnya distribusi rokok dan alkohol
Tidak hanya itu, Fraksi Golkar menilai, pemerintah belum mampu mempeluas dan mengembangkan lahan pertanian baik lahan basah maupun lahan kering untuk program ketahanan pangan dalam daerah sendiri. “Memang banyak bendungan irigasi yang dibangun tapi dibangun ditempat sungai kering yang tidak punya korelasi dengan pengembangan lahan basah pertanian, malah lebih cenderung untuk penahan banjir saja,” sebutnya.
Fraksi Golkar memandang, kemampuan produksi padi di Alor baru mencapai 10 ribu ton belum mampu menopang kebutuhan Alor yang mencapai 30 ribu ton/tahun. Bagi Fraksi Golkar, perluasan lahan produksi akan berpengaruh positif pada penyelesaian angkatan kerja pada sektor primer/pertanian yang mencapai 110 ribu orang. “Kita baru mampu memenuhi kebutuhan jagung kita yang mencapai 30 ribu ton/tahun sehingga dengan cadangan 3 ton juga belum mampu lakukan intersep pada pasar propinsi NTT,” ujarnya.
Pada sektor Kelautan, Fraksi Golkar menilai, Pemda belum mengelola dengan sistem yang benar dan menyebabkan luasnya laut lebih banyak dinikmati nelayan luar Propinsi NTT maupun nelayan internasioan yang melakukan ilegal fishing. Akibatnya,kerugian daerah mencapai 100 milyar lebih per tahun.
“Komoditi kita khususnya kemiri dan vanili, pemerintah belum mampu menjaga kestabilan harga dan mencegah parktek ijon menyebabkan petani kita belum menikmati dengan benar hasil panen pada setiap tahun. Ini berakibat pada harga komoditi belum mampu menopang kesejateraan petani kita dan kita juga kehilangan banyak sumber penerimaan pada sektor ini terutama pajak dan retribusi,” jubir Fraksi Golkar DPRD Alor.***Laurens Leba Tukan
