KUPANG,SELATANINDONESIA.COM – Fraksi Partai Golkar DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timut meminta agar pemerintah daerah konsisten dengan kebijakan tata ruang, yang salah satunya adalah pengembangan industri dipusatkan pada KI Bolok.
“Dalam kaitan dengan pembangunan pabrik pakan ternak di Lili, Fraksi Partai Golkar meminta Saudara Gubernur untuk mempertimbangkan dan mengkaji ulang agar pabrik tersebut dibangun di Kl Bolok. Selain pabrik pakan ternak untuk sapi juga untuk memproduksi pakan ternak babi, kerbau, dan ayam yang menyangkut hajat hidup rakyat. Dan, demi efisiensi anggaran, pabrik pakan ternak tersebut dapat dilaksanakan oleh PT KI Bolok dengan biaya PT KI Bolok sendiri, dengan catatan penyertaan modal kepada PT KI Bolok diperlancar,” sebut juru biacara Fraksi Partai Golkar DPRD NTT, Petrus B. Roby Tulus ketika menyampaikan Pendapat Akhir Fraksi Partai Golkar DPRD NTT terhadap Rancangan Perubahan APBD Provinsi NTT Tahun 2021 dalam Paripurna di Gedung DPRD NTT, Rabu (29/9/2021).
Fraksi Golkar yang dipimpin Hugo Rehi Kalembu sebagai Ketua dan H. Ir. Mohammad Ansor sebagai Sekretaris itu juga menyebutkan, Kawasan Industri (KI) Bolok adalah aset daerah yang strategis dalam pelaksanaan otonomi daerah, karena membuka lapangan kerja, dan meningkatkan perekonomian masyarakat dan daerah.
“Hasil evaluasi menunjukkan bahwa Peraturan Daerah tentang KI Bolok belum dapat diimplementasikan secara baik karena peraturan pelaksanaannya berupa Peraturan Gubernur belum dibuat. Fraksi Partai Golkar meminta perhatian Saudara Gubernur untuk segera membuat peraturan
Gubernur tentang Pelaksanaan Perda KI Bolok dan Peraturan Gubernur tentang pelaksanaan Perda-Perda lain yang mengatur tentang obyek pendapatan daerah,” sebut Roby Tulus.
Politisi asal Kabupaten Sikka ini menyebutkan, aset daerah adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah Daerah. Dalam semangat otonomi daerah, penambahan aset daerah perlu diperhatikan dibarengi dengan manajemen aset yang cermat mencakup pengadaan, inventarisasi, dokumentasi, pengamanan, pemeliharaan, penilaian dan pemanfaatannya.
“Fraksi Partai Golkar meminta agar pemerintah Daerah memastikan manajemen Aset Daerah sesuai ketentuan regulasi dan pemanfaatannya dapat menjadi bagian sumber pendapatan Daerah,” ujarnya.
Tidak hanya itu, Fraksi Partai Golkar juga menyebutkan, dari target sasaran vaksinasi di provinsi NTT sebanyak 3.831.439 orang, capaian vaksinasi Covid-19 hingga bulan September 2021 adalah dosis pertama sebesar 21,65 persen dan dosis kedua sebesar 13,49 persen.
“Fraksi Partai Golkar meminta kesungguhan pemerintah Daerah agar alokasi 8 persen dari DAU dan DBH untuk Biaya Tak Terduga (BTT) memprioritaskan operasional pelaksanaan vaksinasi di daerah-daerah. Hal ini sebagai upaya percepatan pelaksanaan vaksinasi untuk mencapai herd immunity sehingga segera memberi keleluasaan aktifitas pembangunan pada seluruh aspek kehidupan. Fraksi Partai Golkar juga menghimbau seluruh lembaga pemerintahan, lembaga kemasyarakatan, dunia usaha dan komunitas sosial politik untuk mendukung pelaksanaan Covid-19 di NTT,” ujarnya.
Gubernur NTT, Viktor Bungtilu Laiskodat ketika diberikan kesempatan oleh Ketua DPRD NTT, Emiliana J. Nomleni untuk berbicara dalam forum Paripurna tersebut menyampaikan terimakasih atas masukan dan saran dari seluruh Fraksi di DPRD NTT. “Saya selaku Gubernur menyampaikan terimaksih atas kritikan dan saran, memberikan semangat kepada para penyelenggara pemerintah di NTT khsusnya para Pimpinan OPD untuk terus bekerja sebaik-baiknya,” sebut Gubernur Laiskodat.
Gubernur Laiskodat mengatakan, banyak hal yang sedang dibuat membuang sebuagh nuansa berpikir baru, dan itu membutuhkan gerakkan bersama secara total dari semua pihak untuk mengahsilkan NTT yang bangkit. “Saya tahu, perubahan itu perlu ada gerakkan baru dari sekelompok kecil orang. Hanya pada orang yang punya perhatian yang tulus dan punya semangat untuk mengambil resiko itulah mereka yang mampu membawa perubahan dan itu adalah seluruh Pimpinan dan Anggota DPRD NTT,” sebut Gubernur Laiskodat.***Laurens Leba Tukan
