WAIKABUBAK,SELATANINDONESIA.COM – Partai Golkar Kabupaten Sumba Barat menyatakan dukungan penuh terhadap upaya yang dilakukan Bupati Sumba Barat, Yohanis Dade mengatasi krisis listrik di wilayah itu. Dukungan itu disampaikan politisi Golkar yang kini menjabat Wakil Ketua DPRD Sumba Barat, Jefry T. Ora setelah mengetahui Bupati Yohanis mendatangi Kementerian ESDM, Jumat (18/6/2021).
“Sebaga Wakil Ketua DPRD atas langkah yang ditembuh Bupati Sumba Barat dengan memberikan proposal untuk mendapat dukungan dari Kementirian ESDM yang diterima oleh I Gede Yudistira sebagai perwakilan Menteri ESDM, tentu sebagai mitra pemerintah daerah sekaligus sebaga wakil rakyat sangat mendukung penuh upaya pemerintah untuk mengatasi permasalahan serta kekurangan listrik di wilayah 6 kecamatan yang ada di Sumba Barat,” sebut Jefri Ora kepada SelatanIndonesia.com, Selasa (22/6/2021).
Menurutnya, kondisi kelistrikan Kabupaten Sumba Barat saat ini berdasarkan data yg diperoleh dari PLN UIW Sumba Barat, rasio elektrifikasi Kabupaten Sumba Barat berada pada pencapaian 74,49 %. Saat ini, kata dia, masyarakat Sumba Barat juga menikmati listrik yang bersumbar dari energi baru berupa Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) sebanyak 7 buah yang melayani 630 rumah serta Pembangkit Listrik Tersebar(PLTSE) sebanyak 174 buah rumah.
Meski demikian, disebutkan, demi percepatan pencapaian rasio elektrifikasi 100% sebagi upaya yang dilakukan Pemerintah Pusat bersam PLN maka, kabupaten Sumba Barat sangat mengharapkan bantuan Pemerentah Pusat melalui Kementrian ESDM. “Supaya terwujudnya komitmen pemerataan pembangunan jaringan kelistrikan sehingga dapat memenuhi kebutuhan listrik masyrakat Sumba Barat sekaligus sebagi bentuk dukungan terhadap pengembangan industri dan potensi pariwisata di kabupaten Sumba Barat,” katanya.
Jefri Ora menyarankan kepada Pemda agar lebih meningkatkan peran OPD terkait dalam rangka koordinasi di bidang kelistrikan baik dari tingkat desa sampai ke pusat untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan kelistrikan di kabupaten Sumba Barat. “Pemerintah Daerah juga lebih meningkatkan pengawasan pemeliharaan PLTS melalui pembinaan dan pelatihan bagi para operator PLTS,” ujarnya.
Untuk PLN, Jefry Ora mengharapkan agar lebih memprioritaskan pengembangan jaringan listrik pada wilayah-wilayah pelosok di kabupaten Sumba Barat yag sama sekali belum terjangkau jaringan listrik. “Ini terutama untuk wilayah yang memiliki potensi Pariwisata, Pertanian, Peternakan serta ekonomi mikro lainya,” sebutnya.
Ia menambahkan, berdasarkan hasil pra assessment dengan Pemda Sumba Barat terkait Pembangkit Listrik Tenaga Biomassa(PLTBm) Bondosulla, ia meminta agar PLN menindak lanjuti dengan kerja sama yang lebih kongkrit sehingga PLTBm Bondosulla dapat dioperasikan demi memenuhi kebutuhan listrik masyarakat Sumba Barat.
“Bagi jajaran Kemntrian ESDM agar segera menjawab proposal yang telah disampaikan Pemda Kabupaten Sumba Barat tentang PLTS, PLTS Tersebar dan Penerangan jalan umum untuk wilayah kabupaten Sumba Barat yang hingga kini belum memiliki jaringan listrik PLN. Juga diharapkan agar Kemntrian ESDM membantu menmfasilitasi kerja sama antara pihak Pemerintah Daerah Kabupaten Sumba Barat dengan pihak PLN dalam rangka pengoperasian PLTBm Bondusulla dan kementrian ESDM RI dapat terus melakukan perannya dalam mengawal pemeliharaan PLTBm Bondosulla sampai PLTB mini dapat di operasikan.
Untuk diketahui, Kabupaten Sumba Barat merupakan salah satu daerah di NTT dengan ketersediaan listrik yang rendah serta akses listrik PLN masih belum sepenuhnya merata dan mencukupi. Itu pasalnya, Bupati Sumba Barat, Yohanis Dade, SH menyerahkan proposal permintaan dukungan ke Kementerian ESDM yang diterima langsung oleh staf Kementerian ESDM, I Gede Yudistira.
Bupati Yohanis berharap, kementerian ESDM dapat memberikan dukungan maupun bantuan penerangan listrik untuk masyarakat Sumba Barat dimana terdapat 6 kecamatan yang hampir di setiap kecamatan terdapat 1600 unit rumah yang belum mendapatkan pelayanan listrik. Juga masih terdapat sekolah-sekolah yang belum mendapatkan pelayanan listrik sehingga sangat mengganggu kegiatan proses belajar mengajar.***Laurens Leba Tukan