SEMARANG,SELATANINDONESIA.COM – Deputi Bidang Hubungan antar Lembaga Sosialisasi, Komunikasi dan Jaringan Badan pembinaan Ideologi Pancasila bersama Unsur Rektorat Universitas 17 Agustus 1945 dan Kampus Desa Emas Menggelar FGD bertajuk Terapan ekonomi Pancasila pada Desa Berdikari, Sabtu (12/6/2021).
Acara yang dilaksanakan di Garha Kebangsaan Universitas 17 Agustus 1945 itu antara lain dihadiri oleh Staff Khusus Presiden Dr. Ir Arif Budimanta, Msc, Deputi Bidang Hubungan antar Lembaga Sosialisasi, Komunikasi dan Jaringan Ir. Prakoso MM, Deputi Bidang Pengkajian dan Materi Prof. Adji Samekto S.Hn.,M.Hum, serta Staff Khusus Ketua Dewan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Antonius Benny Susetyo, sebagai narasumber.
Acara yang dihadiri Bupati Brebes Idza Priyanti itu dibuka oleh Deputi Bidang Hubungan antar Lembaga Sosialisasi, Komunikasi dan Jaringan, Ir. Prakoso MM. Prakoso menyebutkan, perlu pembangunan karakter menjaga nasionalisme yang makin terdesak oleh globalisasi. “Pendidikan karakter perlu dijaga sejak tataran Pendidikan. FGD ini dilaksanakan agar bisa menjaga dan mensukseskan sistem ekonomi Pancasila dengan mulai memasukannya materi mengenai Sistem Ekonomi Pancasila pada Kurikulum dan bahan ajar,” sebut Prakoso.
Ia menyebutkan, dengan penguatan jaringan di level pemerintahan dan Universitas, diharapkan bisa membumikan sistem ekonomi Pancasila. Pasalnya, ini adalah sistem yang efektif namun tetap menjaga nilai nilai kemanusiaan.
Deputi Bidang Pengkajian dan Materi Prof. Adji Samekto S.H.,M.Hum menyatakan, Sistem Ekonomi Pancasila jelas sudah tercantum dalam UUD 1945 pasal 33, UUD 1945 sebagai alat sosial engineering berfungsi untuk mengatur dan mengubah kebijakan. “Dalam hal ini untuk menggunakan sistem ekonomi Pancasila secara murni, maka hal selanjutnya yang dibutuhkan adalah komitmen dari pembuat kebijakan untuk benar-benar melaksanakannya,” kata dia.
Dr. Ir Arif Budimanta Msc, Staff Khusus Presiden sebagai narasumber menyebutkan, perlu ketegasan dan kejelasan mengenai memasukkan sistem ekonomi Pancasila ke dalam kurikulum dan bahan ajar perkuliahan karena standar masing-masing Universitas berbeda. “Harus ada standar dan kualitas yang sama terkait penerapan kurikulum serta bahan ajar mata kuliah sistem ekonomi Pancasila. Ini diperlukan agar tidak ada multi interpretasi mengenai pendidikan sistem ekonomi Pancasila ini agar mahasiswa sebagai subjek yang mempelajari sekaligus penjaga dan pelaku sistem ekonomi Pancasila di masa depan tidak terjebak dalam interpretasi yang beragam ketika melaksanakan sistem ini,” ujarnya.
Staf Khusus Ketua Dewan Pengarah Badan Pembinaan Idoelogi Pancasila (BPIP) Antonius Benny Susetyo mengatakan, sejatinya Sistem Ekonomi Pancasila adalah sistem ekonomi yang paling sesuai dengan nilai kebangsaan seperti gotong royong dan saling menguatkan. “Khususnya dalam era digital dimana sistem konvensional mulai bertumbangan, sistem Ekonomi Pancasila menjamin adanya pendayagunaan bagi masyarakat ekonomi lemah, sistem dagang dan ekonomi menjadi lebih jelas dari awal sampai akhir hingga unsur yang merugikan seperti ijon atau pertengkulakan dapat dihapuskan,” jelas Romo Benny.
Rohaniwan Katolik ini mengatakan, sistem ekonomi tradisional yang mendehumanisasi pelaku ekonomi dan lebih berfokus pada modal, sudah harus mulai dicari alternatifnya. “Itu semua ada dalam Sistem Ekonomi Pancasila, jadi diharapkan kita juga mulai mendesak pembuat kebijakan agar Sistem ekonomi Pancasila diterapkan secara murni agar tujuan masyarakat yang adil dan makmur dapat tercapai,” katanya.
Dikatakan Romo Benny, dengan nilai-nilai Ekonomi Pancasila maka fokus pembangunan ekonomi akan menjunjung martabat manusia. “Demokrasi kita adalah yang memperhatikan keutamaan kemanusiaan, bukan sekedar pengolahan modal,” ujarnya.
Lebih lanjut Benny menyatakan, sistem ekonomi Pancasila diperlukan dalam menghadapi era globalisasi dan keadaan pandemik seperti saat ini, dimana sistem ekonomi tradisional mulai bertumbangan. “Sistem ekonomi yang mengedepankan kemanusiaan, gotong royong, dan keberpihakan pada ekonomi lemah dapat dipadukan dengan teknologi sehingga menjadi suatu sistem yang komperhensif,” sebutnya.
Ia menambahkan, pemuda sebagai pelaku ekonomi dan pembuat kebijakan di masa depan, serta desa sebagai satuan ekonomi terkecil merupakan figur yang tepat sebagai dasar yang tepat untuk pengaplikasian sistem ekonomi Pancasila ini. “Desa yang dapat memenuhi kebutuhannya sendiri karena adanya sinergi, gotong royong, rasa kebersamaan dan kemanusiaan merupakan contoh yang tepat dari pelaksanaan sistem ekonomi Pancasila. Sehingga, perlu dukungan dari pemerintah berupa regulasi dan infrastruktur agar desa-desa dapat berkembang dan menjadi bukti nyata keefektifan ekonomi Pancasila,” jelas Romo Benny.***Laurens Leba Tukan
