JAKARTA,SELATANINDONESIA.COM – Meski dalam kapasitas yang belum jelas, Christ Wamea yang katanya merespons pernyataan Staf Khusus Dewan Pengarah BPIP, Antonius Benny Susetyo atau Romo Benny terkait 75 pegawai KPK yang tidak lolos tes wawasan kebangsaan, beresiko dilaporkan ke Polri oleh Romo Benny.
“Christ Wamea, secara melawan hukum melalui media sosial, menilai Romo Benny kerap membuat pernyataan yang bikin gaduh, tanpa memerinci pernyataan mana yang dikategorikan sebagai kerap bikin gaduh, berapa kali bikin gaduh dan siapa saja yang terganggu,” sebut Koordinator Tim Penegak Demokrasi Indonesia (TPDI) Petrus Selestinus kepada SelatanIndonesia.com dalam keterangan tertulis, Selasa (18/5/2021).
Petrus menyebutkan, yang mengagetkan adalah Christ Wamea mencap Romo Benny Soesetyo dengan kata-kata yang kontennya mencemarkan, yaitu dengan kata atau kalimat “Orang ini benar-benar dungu karena selama ini statement-statemennya tidak berkualitas dan selalu bikin gaduh di publik,” melalui cuitan di Twitter-nya, pada Selasa, 18 Mei 2021.
Pembuktian Lewat Proses Pidana
Christ Wamea harus membuktikan pernyataannya yang kontennya mengandung pencemaran nama baik. “Buktikan, mana pernyataan Romo Benny yang berkategori dungu dan mana yang masuk kategori membuat gaduh serta siapa yang dirugikan dari pernyataan Romo Benny dimaksud,” sebut Petrus.
Advokad Peradi ini mengatakan, secara hukum, Christ Wamea harus membuktikan melalui proses hukum pidana, melalui Pengaduan Pidana dugaan pencemaran nama baik dan tuduhan palsu.
“Yang mengherankan adalah Christ Wamea, telah secara terbuka meminta kepada Presiden Jokowi agar Romo Benny diberhentikan dari BPIP, dengan alasan bahwa pendapat Presiden Jokowi bahwa hasil TWK terhadap pegawai KPK, tidak serta-merta jadi dasar untuk berhentikan 75 pegawai yang dinyatakan tidak lulus tes,” katanya.
Padahal, menurut Petrus, sikap Romo Benny justru dalam kapasitasnya sebagai cendikiawan dan budayawan yang membawa pesan berisi nilai-nilai Pancasila dan Kebangsaan di forum manapun dengan tetap menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila.
“Pernyataan Christ Wamea sangat tendensius dan bermuatan pencemaran melalui media elektronik serta telah dibaca publik, hanya karena Christ Wamea tidak paham duduk masalahnya, lantas secara serampangan membuat pernyataan yang bersifat mendiskreditkan nama baik dan reputasi Romo Benny dalam segala kapasitas yang ada,” ujarnya.
Ia menambahkan, pihak media yang menulis pernyataan fitnah dari Christ Wamea sudah meminta maaf kepada Romo Benny, tetapi karena Christ Wamea belum mengklarifikasi, belum membuktikan dan meminta maaf, maka Petrus selaku Kuasa Hukum akan menempuh langkah-langkah hukum guna meminta pertanggung-jawaban pidana kepada Christ Wamea melalui Pengaduan kepada Polri.
Dikutip dari Fajar.co.id, tokoh papua, Christ Wamea merespon pernyataan Staf Khusus Dewan Pengarah BPIP Antonius Benny Susetyo atau Romo Benny terkait 75 pegawai KPK yang tidak lolos dalam tes wawasan kebangsaan.
Christ Wamea menilai Romo Benny kerap mengeluarkan pernyataan yang bikin gaduh. “Orang ini benar-benar dungu karena selama ini statement-statemennya tidak berkualitas dan selalu bikin gaduh di publik,” ujar Wamea melalui Twitter-nya, Selasa (18/5/2021).
Wamea berpendapat, lebih baik Romo Benny diberhentikan dari BPIP. “Mending dia diberhentikan BPIP saja. Bapak presiden berpendapat bahwa hasil TWK terhadap pegawai KPK, tidak serta-merta jadi dasar untuk memberhentikan 75 pegawai yang dinyatakan tidak lulus tes,” katanya.
Adapun Romo Benny meminta semua pihak agar menghormati putusan lembaga penyelenggara tes wawasan kebangsaan (TWK) sebagai syarat alih status pegawai KPK menjadi ASN. “Itu wewenangnya dari lembaga ASN dan kita tidak bisa intervensi,” kata Romo.
Romo Benny menyebut, pertanyaan yang tertera dalam tes wawasan kebangsaan yang dijawab oleh pegawai KPK, menurutnya adalah hal biasa dan setiap peserta memang harus teliti dalam menjawab setiap pertanyaan. “Soal pertanyaan, itu bagaimana orang-orang lebih tenang menjawab. Mampu tidak dia agar posisinya lebih jelas, karena waktunya pendek tapi pertanyaannya banyak,” ujarnya lagi.
Ia menganggap pegawai KPK yang tidak lolos tes wawasan kebangsaan, karena kurang teliti dan kurang tekun dalam menjawab setiap pertanyaan. Sebab, dalam menjawab pertanyaan juga harus berpacu dengan waktu yang ditentukan.***Laurens Leba Tukan
