KALABAHI,SELATANINDONESIA.COM – Potret buram pendidikan Republik Indonesia nampak nyata dari negara tetangga Republik Demokratik Timor Leste (RDTL). Betapa tidak, Gedung SMA Negeri Kolana di Kecamatan Alor Timur, Kabupaten Alor yang berbatasan laut dengan Timor Lese dalam kondisi memprihatinkan.
Gedung yang sudah empat tahun berdiri itu merupakan wewenang Pemerintah Provinsi NTT melalui Dinas Pendidikan Provinsi NTT. Disebut memprihatinkan karena kondisi gedung SMAN Kolana berdinding setengah tembok dan setengahnya dari bilah bambu, dan berlantai campuran semen dan pasir kasar. Demikian juga atap dari gedung SMAN itu yang pada beberapa ruangan kelas mulai lapuk dan bocor. Jumlah ruang kelas di sekolah itu hanya lima ruangan.
Bahkan, tenaga guru yang mengajar di sekolah itu hanya lima orang, dan masih sangat terbatas jika dibandingkan dengan jumlah siswa yang ada. “Karena ini kewenangan Pemerintah Provinsi NTT, maka sebagai Pimpinan DPRD Kabupaten Alor, saya mendesak pemerintah Provinsi NTT untuk memberikan perhatian terhadap keberadaan SMAN Kolana karena sekolah ini dipimpin oleh seorang Ibu Kepsek begelar S2 dan kami menilai sangat berprestasi, namun kondisi bangunannya sangat tidak layak,” sebut Wakil Ketua DPRD Kabupaten Alor, Sulaiman Singhs kepada SelatanIdnonesia.com, Jumat (12/3/2021).
Ketua DPD II Partai Golkar Kabupaten Alor itu mengetahui SMAN Kolana dalam kondisi darurat ketika melakukan kunjungan kerja di Kecamatan Alor Timur, Selasa (9/3/2021). Kunjungan kerja tersebut dalam kapasitasnya sebagai Wakil Ketua DPRD Kabupaten Alor menjalankan fungsi pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Kabupaten Alor.
Disebutkan Sulaiman, selain Kepala SMAN Kolana ini telah dua kali menorehkan prestasi menjuarai lomba karya tulis ilmiah tingkat Nasional, namun SMAN Kolana juga mempunyai murid-murid yang sangat berprestasi. “Tapi sayangnya, kondisi bangunan sekolah dengan lima ruangan belajar ternyata dalam kondisi darurat, sangat sederhana dan sangat tidak layak,” sebutnya.
Itu pasalnya, lantaran SMAN Kolana merupakan kewenangan Pemerintah Provinsi NTT sehingga ia mengharapkan, melalui Fraksi Golkar di DPRD Provinsi NTT bisa turut memperjuangkan pembangunan sarana dan prasarana di SMAN Kolana. “Minimal tahun depan, sekolah ini bisa mendapat perhatian untuk dapat bangunan yang layak. Karena sudah ada kesadaran masyarakat telah bersedia menyerahkan lahan untuk dibangun sekolah tersebut,” katanya.
Tidak hanya itu, Sulaiman menegaskan, karena SMAN Kolana berada persis di tapal batas antara RI dan RDTL sehingga perlu mendapat perhatian serius pemerintah Provinsi NTT karena menyangkut cerminan dan tampak depan kehormatan RI di mata negara tetangga.
Hal yang sama disampaikan Anggota Komisi I DPRD Kabupaten Alor, Zabdi Adisoni Magang Sau. Menurut Zabdi, perlu ada pembangunan gedung baru untuk peningkatan kualitas Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) di SMAN Kolana. ”Karena masyarakat sangat mendukung dengan mempersiapkan lokasi yang memenuhi standar pembangunan Unit Sekolah Baru (USB), sehingga kita harap Pemerintah Provinsi mlalui Dinas Pendidikan agar segera merespon positif niat baik masyarakat ini ,” ujarnya Zabdi dilansir dari MahensaExpress.com.
Dalam Kunker di SMA Negeri Kolana turut hadir Ketua Komisi I DPRD Alor, Dony M. Mooy, dan sejumlah Anggota Komisi I diantaranya Saifullah D. Mamala, Lazanus Mapada, Alexander dan Zabdi Adisoni Magang Sau.***Laurens Leba Tukan
