WAIKABUBAK,SELATANINDONESIA.COM – Loka Litbang Kementrian Kesehatan RI di Waikabubak, Kabupaten Sumba Barat merupakan lembaga yang sangat penting karena berkaitan dengan kebutuhan permasalahan kesehatan yang ada di wilayah kerjanya yang mencakup Provinsi NTT, NTB dan Bali.
Itu pasalnya, Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Emanuel Melkiades Laka Lena, ketika menggelar reses di Loka Litbangkes Waingapu, Kabupaten Sumba Barat, Kamis (25/2/2021) bertekad bakal mensuport dalam hal kelembagaan Loka Litbangkes Waikabubak agar ada peningkatan status dari Loka menjadi Balai.
“Loka Litbangkes Waikabubak ini akan disupor dalam hal anggaran dan juga fasilitas. Baik dari aspek anggaran, akan diusahakan di tingkat pusat. Fasilitas Laboratorium akan disuport dengan penambahan 3 labortaorium yang direncanakan akan ditempatkan di Kabupaten Sumba Barat Daya, Pulau Flores bagian Timur dan Pulau Flores bagian Barat. Sedangkan Pulau Timor saat ini asedang dalam masa pembangunan laboratoirum BSL2, dan kegiatan perkantoran akan tetap dilakukan di Kabupaten Sumba Barat,” sebut Melki Laka Lena.
Tidak hanya itu, Melki Laka Lena juga bakal mensuport dari segi kebijakan dari pusat terhadap Loka Litbangkes Waikabubak, termasuk sumber daya manusia (SDM) dan fasilitas laboratorium. “Sebagai pimpinan Komisi IX DPR yang mewakili masyarakat NTT, saya akan mensuport Loka Litbangkes ini agar bisa merespon permasalahan kesehatan baik promotif, prefentif, kuratif dan rehabilitatif di Provinsi NTT, NTB dan Bali,” ujarnya.
Ia bahkan mendorong agar rumusan analisis dan rekomendasi kebijakan dari Loka Litbangkes Waikabubak dapat dieksekusi oleh pemerintah. Disebutkan Melki Laka Lena, BKKBN akan menjadi lini sektor yang menangani stunting, yang akan dibuat dalam keputusan Presiden. Sehingga ia mengaharapkan, Loka Litbangkes Waikabubak bisa mensuport dari analisis penelitian, serta analisis dari berbagai kebijakan yang bisa diintervensi. “Bagaiamana usulan analisis rekomendasi kebijakan yang harus dibuat pemerintah provinsi dan kabupaten kota dan partisipasi masyarakat. Loka Litbangkes Waikabubak diharapkan dapat mengkaji dari aspek Kesehatan Keluarga, seperti penggunaan pangan lokal (contohnya kelor). Selain itu bagaiaman pengaruh pengobatan tradisional di NTT, serta memetakan persoalan yang ada di Provinsi NTT terkait promotif, prefentif, kuratif dan rehabilitatif untuk permasalahan yang serius seperti Stunting, DBD dan malaria,” katanya.
Kepala Loka Litbangkes Waikabubak, Roy Nusa menjelaskan, lembaga yang dipimpinya itu bermula pada tahun 1999 dengan nama Stasiun Lapangan Pemberantasan Vektor (SLPV) ICDC-ADB. Pada tahun 2000 dikeluarkan SK Ka Balitbangkes No. KP.04.04.2.2.2423 menjadi UPT-PVRP. Dan pada tahun 2003, dikelaurkan SK Menkes RI No. 1406/MENKES/SK/ IX/2003 menjadi Loka Litbang Pemberantasan Penyakit Bersumber Binatang.
Kemudian, pada tahun 2008 melalui KepMenKes No. 895/Menkes/PER/IX/2008 berubah lagi menjadi Loka Litbang Pengendalian Penyakit Bersumber Binatang (fokus di malaria). Dan, pada tahun 2017 terbitlah Permenkes No. 65 (2017) menjadi Loka Litbang Kesehatan Waikabubak, dengan wilayah kerja penelitian di Provinsi Bali, NTB dan NTT.
Roy Nusa menjelaskan, ruang lingkup kegiatan Loka Litbang Waikabubak diantaranya, R&D guna menemukan intervensi yang efektif, untuk masalah kesehatan yang tidak dapat ditanggulangi dengan intervensi yang ada. Juga, R&D guna menemukan perbaikan efisiensi dan efektivitas intervensi, untuk masalah kesehatan yang dapat ditanggulangi dengan intervensi tertentu tapi tidak cost-effective. “Juga R&D di bidang sistem dan kebijakan kesehatan, untuk masalah kesehatan yang dapat ditanggulangi dengan intervensi yang masih perlu ditingkatkan efisiensinya dengan suatu kombinasi intervensi tertentu,” jelasnya.
Roy Nusa juga mengungkapkan kendala yang selama ini dihadapinya diantaranya terkait kecukupan tenaga dan anggaran jika dibandinkan dengan permasalahan yang harus didukung penyelesainnya berupa dukungan dari aspek penelitian dan rekomendasi kebijakan. “Juga respons jajaran Dinkes Kabupaten dan Provinsi dalam menindaklanjuti rekomendasi hasil Litbangkes sangat apresiatif meskipun seringkali masih banyak keterbatasan untuk mampu menjangkau semua wilayah kerja penelitian kami,” katanya.
Ia mengakui pihaknya belum optimal memberikan dukungan berupa hasil penelitian dan rekomendasi kebijakan kepada pemda, sehiungga untuk mengatasi hal tersebut ada Pemda Kabupaten/Kota yang bekerja sama dengan pihaknya untuk melakukan penelitian dalam rangka mencari solusi dengan biaya dari Pemda. “Yang paling penting, fokus masalah sesuai kebutuhan Pemda dan kami membantu aspek metode dan pelaksanaan penelitian. Dengan pola ini akan diperoleh hasil penelitian sesuai kebutuhan daerah dan memperluas cakupan pelayanan kami di wilayah kerja kami,” katanya.
Roy Nusa menambahkan, dalam melaksanakan penelitian, Litbangkes berprinsip pada client oriented research activities (CORA), sehingga topik penelitian selalu memperhatikan kebutuhan klien yang bisa berasal dari Dinas Kesehatan/Pemerintah Daerah atau kelompok masyarakat yang memerlukan solusi dalam permasalahan kesehatan. ***Laurens Leba Tukan
