JAKARTA,SELATANINDONESIA.COM – Sebanyak 87,7 persen responden menyatakan bahwa prilaku korupsi yang dilakukan kader partai politik akan menjadi penilaian untuk memilih kader parpol dan parpol pengusung pada saat dilakukan pilkada maupun pemilu.
Direktur Eksekutif Lembaga Kajian Pemilu Indonesia (LKPI) Arifin Nur Cahyono mengatakan itu dalam rilis survei terbaru, Sabtu (2/1/2021) yang dilansir RMOL.ID
LKPI melakukan survei jajak pendapat masyarakat Indonesia terhadap pemulihan ekonomi akibat dampak Covid-19 dan persepsi masyarakat terhadap politik Indonesia oleh LKPI.
Hasilnya, ketika 1.225 responden diberikan pertanyaan parpol mana yang akan dipilih jika pemilu digelar hari ini, maka PDI Perjuangan berada di posisi teratas disusul Partai Golkar. Adapun Partai Gerindra melorot ke posisi ketujuh.
Arifin Nur Cahyono mengatakan, itu akibat kasus OTT KPK terhadap dua kader parpol di tingkatan menteri di kabinet Jokowi-Maruf Amin. Yaitu, Menteri KKP Edhy Prabowo (Gerindra) dan Mensos Juliari Batubara (PDIP). “Dua menteri ini memberikan dampak yang signifikan terhadap tingkat pilihan masyarakat terhadap PDI Perjuangan dan Gerindra,” sebutnya.
Ditambah, persepsi masyarakat juga negatif terhadap pemerintahan Jokowi-Maruf yang masih banyak korupsi. “Sementara Partai Golkar, Partai Demokrat, PKB, Partai Nasdem, PKS dan PSI menjadi tempat pelarian pilihan masyarakat yang sebelumnya memilih PDI Perjuangan dan Gerindra jika pemilu digelar hari ini,” demikian Arifin Nur Cahyono.
Berikut elektabilatas parpol hasil survei LKPI:
PDI Perjuangan (17,8 persen)
Partai Golkar (15,2 persen)
Partai Demokrat (10,8 persen)
PKB (8,8 persen)
Partai Nasdem (8,1 persen)
PKS (6,9 persen)
Partai Gerindra (6,6 persen)
PSI (4,2 persen)
PAN (3,1 persen)
PPP (2,9 persen)
Partai Hanura (1,6 persen)
Parpol lain di bawah 0,5 persen.
Sebanyak 61,8 persen responden menilai tingkat korupsi di Indonesia mengalami peningkatan sepanjang tahun 2020. Ini menunjukan bahwa persepsi korupsi di masyarakat negatif, termasuk di masa pandemi Covid-19.
Hal ini juga menunjukan bahwa persepsi masyarakat terhadap upaya pencegahan dan penegakan hukum bagi pelaku korupsi semakin negatif.
Dan dari hasil survei, 79,8 persen responden menyatakan bahwa pelaku korupsi lebih dominan dilakukan oleh kader dan politisi parpol yang ada di pemerintahan dan legislatif.
Sebanyak 81,9 persen responden memberikan persepsi bahwa korupsi dilakukan oleh kader parpol. Dan sebanyak 50,7 persen persepsi masyarakat menilai korupsi oleh kader untuk kepentingan pembiayaan parpol, dan sebanyak 67,7 persen untuk pribadi kader parpol tersebut.
LKPI melakukan survei pada 20-27 Desember 2020, dengan jumlah responden 1.225 orang yang tersebar secara provosional di 34 provinsi di Indonesia, dengan sample Metode Mix-Mode karena riset yang dilakukan di era pandemi Covid-19 yang membatasi untuk melakukan wawancara tatap muka.
Karena itu, survei jajak pendapat ini dilakukan melalui sambungan telepon terhadap responden yang dipilih secara acak. Survei melalui telepon ini menggunkan petugas wawancara yang telah dilatih untuk mengajukan pertanyaan dan mencatat jawaban yang diberikan responden pada komputer. Margin of error survei LKPI ini sebesar kurang lebih 2,8 persen, pada tingkat kepercayaan mencapai 95 persen.***Laurens Leba Tukan
