LABUANBAJO,SELATANINDONESIA.COM – Pembangunan infrastruktur termasuk Informasi dan Telekomunikasi (IT) di Provinsi Nusa Tenggara Timur tidak boleh dilakukan sama seperti membangun di Pulau Jawa dan provinsi lainnya di Indonesia. Pasalnya, NTT merupakan provinsi yang berbasis kepulauan yang memiliki rentang kendali yang sangat terbatas sehingga tidak ada pilihan lain selain, telekomunikasi, informasi dan jaringan interent itu sebuah keharusan.
“Di NTT menurut saya seharusnya pada tahun 2022 harus sudah ada sekitar 500-700 Base Transceiver Station (BTS), untuk mendukung pertumbuhan ekonomi,” sebut Gubernur NTT, Viktor Bungtilu Laiskodat ketika mengikuti diskusi digital (zoom meeting) Indonesia Moving Forward dengan Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (Baki) lembaga di bawah naungan Kementrian Kominfo, dari Ayana Hotel, Labuanbajo, Kabupaten Manggarai Barat, Kamis (5/11/2020).
Disebutkan Gubernur Laiskodat, data menunjukan bahwa NTT merupakan salah satu dari tiga Provinsi termiskin di Indonesia dan seluruh arah dan kebijakan pembangunan di NTT, rata-rata harus didukung oleh mayoritas transfer daerah.
“Karena itu, sekarang dalam kepemimpinan Bapak Presiden Joko Widodo, NTT luar biasa mengalami pertumbuhan karena mendapat dukungan penuh dari Bapak Presiden. Hari ini pada kuartal ke III, NTT pertumbuahan ekonominya sampai 1,8 dan itu sangat positif, saya berterimaksih kepada Bapak Presiden Jokowi,” ujar Gubernur Laiskodat.
Ia juga berterimaksih kepada Kementrian Kominfo dan Bakti yang telah melakukan tugas dan pekerjaan di daerah terluar, dan termiskin termasuk di NTT. “Kalau dasar pemikiran pembangunanan itu demand side maka NTT akan selalu tertinggal. Tetapi dengan kebradaan pemerintahan Bapak Joko Widodo desain pembangunana khsusunya infarstruktur digital saat ini dengan supply side maka saya yakin NTT akan mengalami pertumbuhan yang luar biasa,” katanya.
Mantan Ketua Fraksi Partai NasDem DPR RI ini mengharapkan, dalam pembangunan BTS dan lainnya yang telah dilakukan Bakti dan Kementrian Kominfo di NTT, harus dalam desain yang berbasis pada data blank spot.
“Di NTT ada 3000an lebih desa, dan berapa banyak blank spot yang ada dan datanya harus ada di Kominfo terkait desa mana saja, di Kecamatan mana dan Kabupaten mana sehingga kita bisa mendesain ekonomi digital yang lebih terarah untuk perencanaan UMKM, Pendidikan, Ksehatan dan lainnya. Khsusu untuk ijin lahan itu tidak ada masalah di NTT, gampang itu,” ujar Gubernur.
Ia juga mengingatkan Kemenkominfo agar dalam membangun jaringan IT di NTT harus bersinergi dengan PLN karena dua elemen ini saling terkait. “Saya minta bagaimana ada kolaborasi, jangan bagun BTS tetapi listirknya hidup enggan, mati tak mau lalu Telkom stop maka membuat kesusahan bagi masyarakat. Harus ada kolabrasi serius dengan PLN agar hasilnya maksimal,” katanya.
Direktur Utama Bakti Anang Latif mengatakan sebanyak 422 desa di NTT yang masih blank spot akan terhubung dengan internet pada 2021. Dia mengatakan itu saat webinar dengan tajuk Indonesia Moving Forward ‘Menjangkau yang Tidak Terjangkau’ yang digelar Metro TV. Webinar tersebut membahas progres pembangunan teknologi informasi di NTT dan Nusa Tenggara Barat (NTB). “Kami patokannya populasi, di mana penduduk itu ada kantor desa dan aktivitas,” ujarnya.
Anang sudah berulang kali menjalankan program Bakti di sejumlah wilayah di NTT ini menyebutkan, tidak ada kendala seperti persoalan lahan untuk dijadikan tempat pembangunan BTS karena warga di desa ramai-ramai menawarkan lahan untuk pembangunan BTS tersebut.
Untuk pembangunan jaringan internet sampai perdesaan di Indonesia Timur yakni NTT, NTB dan Papua mendapat dukungan penuh dari Presiden Joko Widodo, Bappenas, dan Kementerian Keuangan. “Presiden sudah berkomitmen bahwa Indonesia sudah harus siap melakukan tranformasi digital secepatnya, ada gab-gab digital atau infratrutktur segera diselesaikan,” sebutnya.
Turut serta mendampingi Gubernur Laiskodat, staf khsus Prof. Daniel Kameo, Pius Rengka, dan Thony Djogo, Dirut Bank NTT, Aleksander Riwu Kaho, Komisaris Utama Bank NTT Juven Djojana, Direktur Pemasaran Dana Absalom Sine. Serta para pimpinan OPD Provinsi NTT diantaranya, Asisten I Yohana Lisapali, Kadis Perindag Muhammad Nasir, Kadis Kominfo Abraham Maulaka, Kepala Dinas Koperasi dan Nakertrans Silvya Pekudjawang serta Karo Humas dan Protokol Marius Ardu Jelamu. ***Laurens Leba Tukan
