KUPANG,SELATANINDONESIA.COM – Tambahan modal pada Bank NTT harus diiringi dengan penguatan profesionalitas kerja manajemen Bank NTT dan harus minimalisasi fraud (kecurangan) yang terjadi.
“Managemen perlu meningkatkan efisiensi dalam pengelolaan dana pihak ketiga dengan menekan angka kredit bermasalah (NPL/Non Performing Loan), sehingga ada jaminan bahwa fungsi intermediasi Bank NTT berjalan baik,” sebut sebut jubir Fraksi Partai Golkar DPRD Provinsi NTT, Yohanes De Rosari, SE dalam pandangan umum terhadap Ranperda tentang APBD Provinsi NTT Tahun 2021 dalam rapat paripurna di Gedung DPRD NTT, Rabu (4/11/2020).
Meski demikian, Fraksi Partai Golkar mencatat bahwa sesuai laporan kinerja PT Bank NTT pada tanun 2019 bahwa di satu pihak terjadi peningkatan gaji direktur sebesar 7,70 %; gaji dan upah non direksi 10,20 % dan honorarium Dewan Pengawas sebesar 6,3 % tetapi dipihak lain belum terjadi peningkatan kinerja yang signifikan.
Fraksi Golkar membeberkan, terdapat kerugian non-operasional Tahun 2019 sebesar Rp. 5.510.764.844, meningkat sebesar Rp. 2.232.947.202 dibandingkan tahun 2018 kerugian hanya Rp. 3.277.817.642. Artinya terjadi inefisiensi dalam mengelola beban operasional.
“Gross Profit Margin, untuk mengetahui presentasi laba dari kegiatan usaha murni yang bersangkutan setelah dikurangi biaya-biaya. Hasil dari rasio di tahun 2018 adalah 62,74 % dan tahun 2019 sebesar 59,37 %. Jadi terdapat penurunan tingkat efisiensi pergelolaan bank,” sebut jubir De Rosari.
Ia menambahkan, Retum on assets, untuk mengukur kemampuan manajemen menghasilkan income dari pengelolaan aset. “Hasil dari rasio di tahun 2018 adalah 11,94 % dan di tahun 2019 adalah 10,25%. Terdapat penurunan kemampuan manajemen dalam pengelolaan asset,” ujarnya.
Tidak hanya itu, Fraksi Partai Golkar juga menyoroti Retum of Loans, untuk mengukur kemampuan manajemen dalam mengelola kegiatan perkreditan. “Hasil dari rasio di tahun 2018; 18,38 % dan di tahun 2019 17, 49 %. Jadi terdapat penurunan kemampuan manajemen dalam mengelola perkreditan,” katanya.
Disebutkan jubir De Rosari, sambil mengharapkan peningkatan kinerja manajemen Bank NTT, Fraksi Partai Golkar mendukung penuh pembentukan Modal Inti Minimum (MIM) Bank NTT sebesar Rp. 3 Triliun sesuai ketentuan OJK. “Karena sudah ada MIM pada akhir tahun 2019 sebesar Rp. 1,767 Triliun maka penambahan modal sebesar RP. 1,232 Triliun yang harus ditanggung bersama para pemegang saham secara proporsional sesuai dengan komitmen masing-masing Pemda Kabupaten dan Kota sampai dengan terpenuhinya MIM Rp. 3 Triliun pada tahun 2024,” ujarnya.
Fraksi Golkar yang dipimpin Drs. Hugo Rehi Kalembu, M.Si dan Sekretaris H. Ir. Mohammad Ansor, juga menyoroti pengelolaan PT Flobamor dan anak perusahaannya agar harus memperhatikan regulasi yang berlaku. “Pemerintah Daerah agar lebih fokus pada upaya penyehatannya dengan merasionalkan 5 anak perusahaan yang didirikan pada masa manajemen terdahulu, dan audit penggunaan dana pinjaman Rp 100 miliar dari Bank NTT,” sebut jubir De Rosari.
Fraksi Partai Golkar juga menyinggung tentang pandemi Covid-19 yang awalnya sebagai masalah kesehatan kini dampaknya meluas menjadi masalah ekonomi, sosial budaya dan aspek kehidupan lainnya. “Karena itu perlu tetap fokus dalam penangan Covid-19 sampai dengan pelaksanaan vaksinasi massal,” kata De Rorasi.
Sidang paripurna itu dipimpin Ketua DPRD NTT, Ir. Emiliana J. Nomleni dan didampingi Wakil Ketua, Dr. Inche D. P Sayuna dan Aloisius Lado Madi dan dihadiri Gubernur NTT, Viktor Bungtilu Laiskodat, Sekda Ben Polo Maing serta seluruh pimpinan OPD Provinsi NTT. ***Laurens Leba Tukan.
