KUPANG,SELATANINDONESIA.COM – Insiden berkepanjangan yang terjadi di Besipae, Kecamataman Amnuban Selatan, Kabupaten Timor Tengah Selatan antara aparat pemerintah provinsi NTT dengan masyarakat Besipae memantik reaksi keras Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM).
Komisioner Pendidikan dan Penyuluhan Komnas HAM, Beka Ulung Hapsara yang dihubungi SelatanIndonesia.com, Kamis (15/10/2020) mengecam keras tindakan kekerasan yang dilakukan oleh aparat Pempov NTT terhadap masyarakat Besipae.
“Hari ini Komnas HAM mengirim surat protes keras kepada Gubernur NTT terkait peristiwa yang ada serta meminta penyelesaian sengketa masyarakat adat Pubabu, Besipae sesuai dengan rekomendasi komnas,” sebut Beka Ulung.
Ia mengatakan, hak pemerintah Provinsi NTT untuk melapor ke Polisi, tetapi menurutnya, publik sudah mengetahui tentang kekerasan yang terjadi di Besipae melalui video yang banyak beredar.
“Kami sudah komunikasi dengan Pemprov NTT tetapi tidak ada tanggapan. Kami meminta Pemprov NTT menghentikan dulu aktivitasnya sampai semua masalah selesai,” ujarnya.
Beka Ulung menambahkan, pihaknya sedang berkoordinasi dengan kementerian dan lembaga terkait supaya rekomendasi Komnas HAM terkait persoalan Besipae dijalankan oleh Pemprov NTT.
Sejak kemarin, Rabu (14/10/2020) terjadi insiden antara warga dan aparat satuan Polisi Pamong Praja Provinsi NTT berlanjut hari ini. “Kondisi hari ini, 15 Oktober 2020, Pukul 11.00 WITA masyarakat dari luar melakukan penyerangan terhadap masyarakat 37 KK yang ada di Pubabu, Besipae. Pengeroyokan dibarengi dengan pembongkaran rumah dan tenda milik warga Pubabu. Perempuan dan orang tua dipukul dan dilempar oleh masyarakat dari luar yang menyerang warga Pubabu,” sebuta Fadly Anetong, Koordinator Aliansi Solidaritas Besipae yang menghubungi SelatanIndonesia.com, Kamis (15/10/2020). ***Laurens Leba Tukan
